Money Politic di Momen Pilkada, Antara Dilarang dan Dibutuhkan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 13:08

UANG: Money politic sering terjadi saat momen pemilu atau pilkada.-foto: screenshot IG @agropolitantv/koranrb.id-

money politic di momen pilkada, antara dilarang dan dibutuhkan                            koranrb.id – sudah bukan hal asing lagi di indonesia, bahwa setiap perhelatan pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada), praktik money politic atau politik uang terjadi di sekitar kita. 
meski di satu sisi praktik ini dilarang, namun di sisi lain praktik ini juga dibutuhkan, entah untuk memuluskan hasrat berkuasa atau juga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan mudah.
pilkada merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi di indonesia. 
dalam pilkada, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin mereka di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. 
namun, di balik semangat demokrasi tersebut, terdapat fenomena yang sering mencederai proses pemilihan ini, yaitu money politic atau politik uang.
money politic atau politik uang adalah praktik di mana kandidat atau partai politik memberikan uang atau hadiah lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan. 
praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam pemilihan umum. 
baca juga: kpu mukomuko butuh 549 petugas pantarlih, kemungkinan ada penambahan tps
money politic bisa hadir dalam berbagai bentuk, antara lain:
1. pemberian uang tunai
dimana kandidat atau tim sukses dari salah satu pasangan calon kepala daerah memberikan uang tunai secara langsung kepada pemilih untuk membeli suara mereka.
2. barang atau hadiah
selain uang tunai, hadiah dalam bentuk barang seperti sembako, pakaian, atau peralatan rumah tangga juga sering digunakan.
3. jasa dan fasilitas
kadang-kadang juga kandidat pasangan calon kepala daerah menyediakan jasa atau fasilitas tertentu, seperti layanan kesehatan gratis atau perbaikan infrastruktur lokal, dengan harapan mendapatkan dukungan suara.
4. pembayaran utang atau biaya lainnya
dalam beberapa kasus, kandidat membayar utang pemilih atau menanggung biaya tertentu seperti biaya pendidikan anak untuk mendapatkan dukungan.
baca juga: nasdem berikan arie kewenangan, pilih balon wabup bengkulu utara sendiri
ada beberapa faktor yang menyebabkan money politic menjadi praktik yang sering terjadi dalam pilkada:
1. kurangnya pendidikan politik
sudah bukan rahasia umum, bahwa banyak pemilih yang kurang memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan visi misi kandidat. 
pemilih lebih mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
2. kemiskinan
di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, pemberian uang atau barang dari kandidat dianggap sebagai berkah yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. 
apalagi dengan kultur ketimuran di indonesia, masyarakat akan merasa berhutang budi karena telah diberi bantuan sehingga akhirnya merasa sungkan atau bersalah ketika nantinya tidak memilih kandidat yang telah memberi tersebut.
3. budaya patronase
dalam beberapa budaya, pemberian hadiah atau uang dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial, sehingga money politic tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah.
baca juga:dimeriahkan oleh repuvlik, kpu ajak warga hadir launching maskot pilkada bengkulu tengah
4. lemahnya penegakan hukum
kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politic membuat praktik ini sulit diberantas. 
banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang memadai. 
hal ini juga yang membuat para pelaku praktik money politic ini merasa seolah biasa saja meski menyadari yang dilakukannya tersebut salah.
dampak negatif money politic
praktik money politic memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap proses demokrasi dan pembangunan daerah. 
beberapa dampak tersebut adalah:
1. mengurangi kualitas pemimpin terpilih
kandidat yang terpilih melalui money politic biasanya lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat luas.
hal ini dapat mengurangi kualitas kebijakan dan program yang dihasilkan.
baca juga:sapuan masih tunggu rekomendasi partai maju pilgub bengkulu
2. merusak integritas pemilu
money politic merusak integritas dan kejujuran proses pemilihan. 
pemilu yang seharusnya menjadi ajang kompetisi ide dan program berubah menjadi ajang adu kekuatan finansial.
3. menjaga status quo
money politic sering kali digunakan oleh kandidat petahana atau mereka yang memiliki sumber daya besar untuk mempertahankan kekuasaan. 
hal ini menghambat munculnya pemimpin baru yang mungkin lebih kompeten dan inovatif.
4. menambah beban biaya politik
kandidat yang terlibat dalam money politic biasanya mengeluarkan biaya yang sangat besar. setelah terpilih, mereka cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis seperti korupsi.
upaya mengatasi money politic
mengatasi fenomena money politic memerlukan usaha bersama dari berbagai pihak. beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. pendidikan politik
meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan visi misi kandidat, bukan karena iming-iming materi.
2. penegakan hukum yang tegas
memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku money politic dengan memberikan sanksi yang berat dan efek jera.
3. transparansi dan akuntabilitas
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan serta pendanaan kampanye untuk mengurangi peluang terjadinya money politic.
4. partisipasi masyarakat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan dan melaporkan praktik-praktik money politic kepada pihak berwenang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan