TGR Disdikbud dan Dinas PUPR Kaur Masih Membengkak, Ini Langkah Kejari Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 11 Jun 2024 - 22:47

TUNJUKAN: Kasi Datun Kejari Kaur tunjukan data pengembalian TGR dari Dinas PUPR dan Disdikbud Kaur.--RUSMAN AFRIZAL/RB

Jumlah TGR yang belum dikembalikan masih cukup banyak.

Pasalnya baru 5 anggota dewan yang melakukan pelunasan.

Sementara untuk sisanya baru ada yang mengangsur bahkan ada yang belum melakukan pembayaran sama sekali.

Baik TGR dari OPD maupun dari para anggota dewan, Dwi mengaku hingga sekarang masih menunggu itikad baik yang bersangkutan.

"Jika memang tidak ada itikad baik, kita akan kembalikan ini ke Inspektorat Kaur untuk meminta petunjuk apakah ini akan di bawa ke ranah hukum atau tidak," pungkasnya.

tgr disdikbud dan dinas pupr  kaur masih membengkak, ini langkah kejari kaur                            bintuhan, koranrb.id - dua organisasi perangkat daerah (opd) di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) kaur yakni  dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) dan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) sampai dengan bulan juni belum kunjung melakukan pelunasan tuntutan ganti rugi (tgr).
sebagaimana diketahui, kedua opd ini mempunyai tgr sebagaimana hasil audit badan pemeriksaan keuangan (bpk) beberapa waktu yang lalu.
jumlah tgr di masing-masing opd ini yang belum dikembalikan mencapai ratusan juta rupiah.
di dinas pupr, temuan pada kegiatan yang dikerjakan cv duta agung persada, total tgr mencapai rp1 miliar.
baca juga:2 tersangka pengedar sabu di kota bengkulu diringkus polisi 
tgr ini sudah diangsuran pembayarannya rp290 juta.
artinya masih mempunyai sisa yang harus dibayarkan rp724 juta lagi.
sementara untuk disdikbud total tgr sebanyak rp323 juta.
sudah dicicil pembayarannya sekitar rp70 juta sekarang menyisakan tgr sebesar rp243 juta.
baca juga:vonis 12 terdakwa korupsi btt seluma, tidak ada upaya hukum lanjutan
"sama dengan tgr dewan, terkait dengan tgr 2 opd ini kita juga telah berikan tambahan waktu sampai agustus mendatang," kata kajari kaur muhammad yunus sh., mh, melalui kasi dwi pranoto, sh, selasa 11 juni 2024.
dia mengungkapkan, tgr dua opd ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) serta anggaran revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak selesai.
"tgr ini, sumbernya dari apbd dan revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak selesai.
untuk dinas pupr itu anggaran di tahun 2020/2021," terang dwi.
baca juga:pembangunan pelabuhan pasar lama kabupaten kaur masuk tahap pengukuran
proses penagihan oleh pihak terkait pun terus dilakukan kejari kaur selaku leading sektornya. 
tahun ini, semua tgr tersebut ditargetkan dilunasi oleh opd yang bersangkutan. 
sehingga juga dapat membantu, keuangan daerah karena nantinya uang tgr tersebut juga akan dikembalikan ke kas daerah lagi.
"upaya penagihan terus kita lakukan, harapannya di tahun ini semuanya dapat dilunasi oleh yang bersangkutan," terangnya.
baca juga:kejari kaur bakal tetapkan tersangka korupsi, kerugian negaranya capai rp 640 juta
jika memang tgr tersebut tak kunjung dilunasi, maka kejari kaur kembali akan melakukan pemanggilan terhadap oknum yang bersangkutan. 
yang telah menyebabkan kerugian negara, sehingga harus mengembalikan tgr. 
juga kedepan tidak menutup kemungkinan, perkara ini akan naik ke bidang pidsus dan yang bersangkutan akan dituntut hukum.
"kalau memang tidak ada itikad baik, tidak menutup kemungkinan akan kita naikan ke pidsus perkara ini," tegasnya.
baca juga:festival gurita bulan ini digelar, segini anggaran yang disiapkan pemkab kaur
selain 2 opd ini, sekarang yang juga masih dalam upaya penagihan adalah tgr temuan bpk dari perjalanan dinas para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur tahun 2021-2022.
yang mana total temuan bpk dari perjalanan dinas tersebut mencapai rp6,6 miliar lebih.
hingga saat ini kejari kaur baru berhasil mengumpulkan atau memulihkan uang tersebut sebanyak rp2,8 miliar.
artinya masih tersisa sebanyak rp4 miliar lebih lagi yang belum dikembalikan. 
baca juga:gaji 13 asn pemkab kaur rampung dibayarkan, pemkab kaur ingatkan kegunaannya
jumlah tgr yang belum dikembalikan masih cukup banyak.
pasalnya baru 5 anggota dewan yang melakukan pelunasan.
sementara untuk sisanya baru ada yang mengangsur bahkan ada yang belum melakukan pembayaran sama sekali.
baik tgr dari opd maupun dari para anggota dewan, dwi mengaku hingga sekarang masih menunggu itikad baik yang bersangkutan.
"jika memang tidak ada itikad baik, kita akan kembalikan ini ke inspektorat kaur untuk meminta petunjuk apakah ini akan di bawa ke ranah hukum atau tidak," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan