ASN Lebong Menjanda Bertambah Menjadi 5, Ini Faktor Utama Penyebab Bercerai

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 23:22

SAMPAIKAN: Analisis SDM Aparatur Muda, BKPSDM Kabupaten Lebong, Tirta Yudhistira, SH saat menyampaikan data ASN yang mengajukan perceraian sejak 2023 hingga 2024.--Foto: Fiki Susadi

Di BKPSDM, pasangan yang akan mengajukan cerai akan dimediasi terlebih dahulu untuk mengetahui pokok persoalan yang di hadapan hingga mengajukan perceraian.

“Saat mediasi, biasanya akan kita berikan saran terbaik, agar hubungan rumah tangga itu bisa diperbaiki,” ucapnya.

Tahapan di atas berdasarkan dasar hukum yang ada, meliputi Surat Edaran Kepela Badan Kepegawain Negara (BKN) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kemudian aturan di atas, dimuat dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 99 Tahun 2017 tentang Petujunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Dilingkungan Pemkab Lebong.

“Jadi berdasarkan regulasi yang ada, maka tahapan untuk mengajukan perceraian bagi ASN dilingkungan Pemkab Lebong harus di taati. Yang sudah selesai proses perceraian itu, tentu sudah melalui tahapan yang ada,” tutupnya.

asn lebong menjanda bertambah menjadi 5, ini faktor utama penyebab bercerai                              lebong, koranrb.id – sebanyak 4 orang aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, semuanya perempuan, sudah sah bercerai sehingga menyandang status janda.
hal ini berdasarkan data yang tercatat di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsd) kabupaten lebong. 
malahan jumlah asn lebong yang menyandang status janda akan bertambah 1 lagi, sehingga menjadi 5.
baca juga:peringatan hkg pkk ke-52 di bengkulu, derta: pkk dan pemprov mitra strategis wujudkan kesejahteraan
baca juga: dana bos di provinsi bengkulu rp131,94 miliar sudah dicairkan, berikut rinciannya! 
kepala bidang pengembangan kompetensi asn (pka), wince damayanti, melalui analisis sdm aparatur muda, bkpsdm kabupaten lebong, tirta yudhistira, sh menerangkan, sejak 2023 hingga awal 2024 ini, ada 5 orang asn dilingkungan pemkab lebong yang mengajukan permohonan cerai di bkpsdm lebong.
dari 5 orang tersebut, 4 orang diantaranya sudah selesai atau sudah berstatus janda. dengan rincian, 2 orang asn struktural, 2 orang guru dan 1 orang dokter. 
“4 orang sudah selesai (disidang di pengadilan agama, red) dan 1 orang lagi masih dalam proses. kalau yang mengajukan cerai ini semuanya asn perempuan,” kata tirta yudhistira, selasa, 11 juni 2024. 
diterangkan tirta, dari 5 orang asn yang mengajukan cerai ini, rata-rata penyebabnya faktor ekonomi. 
akibat perekonomian yang dihadapi pasangan tersebut yang tidak stabil, sehingga pasangan itu merasa tidak memiliki kecocokan lagi dan sering terjadi pertengaran dalam rumah tangga. 
baca juga:pln dan pemkab bahas perjanjian kerja sama retribusi pju, sekda: target pad pju rp12 miliar 
baca juga:diajukan 1.700 dosis, kabupaten lebong cuma dapat 500 dosis vaksin anti rabies 
“sepengatahuan saya faktor ekonomi, kalau faktor lain seperti faktor orang ketiga itu jarang terjadi,” terangnya. 
alura pengajuan perceraian asn, dimulai dari mengajukan berkas perceraian dari atasan langsung tempat asn tersebut bekerja. setelah selesai dari atasan langsung, baru di ajukan ke bkpsdm. 
di bkpsdm, pasangan yang akan mengajukan cerai akan dimediasi terlebih dahulu untuk mengetahui pokok persoalan yang di hadapan hingga mengajukan perceraian. 
“saat mediasi, biasanya akan kita berikan saran terbaik, agar hubungan rumah tangga itu bisa diperbaiki,” ucapnya. 
tahapan di atas berdasarkan dasar hukum yang ada, meliputi surat edaran kepela badan kepegawain negara (bkn) nomor 08/se/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. 
kemudian, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
baca juga:asn pemkab lebong kebanjiran rezeki, setelah gaji 13, kini dikucur tpp 3 bulan
baca juga:pemkab bengkulu utara gelar salat idul adha di putri hijau, dihadiri bupati dan wabup
undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. 
kemudian aturan di atas, dimuat dalam peraturan bupati lebong nomor 99 tahun 2017 tentang petujunjuk teknis dan standar operasional prosedur izin perkawinan dan perceraian bagi pns dilingkungan pemkab lebong. 
“jadi berdasarkan regulasi yang ada, maka tahapan untuk mengajukan perceraian bagi asn dilingkungan pemkab lebong harus di taati. yang sudah selesai proses perceraian itu, tentu sudah melalui tahapan yang ada,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan