Pemkab Mukomuko Segera Rampungkan Legalitas dan Invetarisasi Aset Bergerak Tak Bergerak, Sisakan 3 Tanah

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 23:05

PANTAU: Bidang aset tengah memastikan tidak ada tidaknya aset Pemkab yang di kuasai oknum masyarakat --FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

pemkab mukomuko segera rampungkan legalitas dan invetarisasi aset bergerak tak bergerak, sisakan 3 tanah                              mukomuko, koranrb.id – dari 90 bidang aset tanah pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko yang semula bermasalah, saat ini menyisakan  tiga bidang tanah lagi.
tanah tersebut tercatat sebagai aset milik pemkab mukomuko, namun dikliam dan dikuasai oleh oknum masyarakat.
"sebelumnya memang ada 90 tanah merupakan aset pemkab yang sebelumnya bermasalah terkait legalitas kepemilikan. sekarang tinggal tiga bidang tanah lagi," kata kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh.
baca juga:lamban, baru 42 desa ajukan pencairan dana desa tahap ll, penyaluran blt dd harus tepat sasaran 
baca juga:selama jabat kajari seluma, wuriadhi selamatkan rp 5,7 miliar uang negara, pindah tugas ke kabupaten tegal
eva mengatakan, terkait tiga bidang tanah milik pemkab mukomuko bermasalahyang belum terselesaikan tersebut, pemkab mukomuko telah meminta bantuan pendampingan dari instansi terkait dalam  menyelesaikan permasalahan tersebut. 
hanya saja memang masih membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. berkaitan aset tersebut pemkab mukomuko memiliki kelengkapan berkas tanah yang menjadi aset milik daerah.
namun obyek tanah tersebut juga dalam penguasaan masyarakat, memiliki dokumen kepemilikan, maka dari itu tim akan merunut terlebih dahulu terkait legalitas masing-masing.
"terkait aset, kita sudah meminta pendampingan dari kejaksaan negeri (kejari) mukomuko. memang khusus tiga aset tanah ini, membutuhkan waktu untuk memastikan terkait legalitas tanah tersebut," ujarnya.
sedangkan 87 bidang tanah yang sebelumnya bermasalah hampir sama, pemkab berhasil mengambil kembali aset tersebut. 
pemkab dapat membuktikan kepemilikan dokumen legalitas lebih lengkap atas aset tanah tersebut.
baca juga:distan siapkan juru sembelih halal hewan kurban, gratis dan pdhi perbanyak juleha
baca juga:verifikasi warga tidak mampu terdaftar di dtks dilakukan berkala, pastikan bantuan sosial tepat sasaran
"kalau 87 bidang tanah yang clear no clear ini, kasusnya tidak seberat tiga bidang tanah yang statusnya not clear not clear," sampainya.
lanjutnya, untuk bidang tanah yang menjadi aset, berdasarkan data bidang aset pemkab memiliki 653 persil. 
baik itu aset tanah untuk pendidikan, kesehatan, perkantoran dan yang lainnya. sebanyak 563 tidak ada sengketa sama sekali.
bahkan sebagian besar sudah bersertifikat, dan dalam proses diusulkan secara bertahap.
"saat ini aset telah kembali menjadi 650 seluruhnya. karena dari 90 yang sengketa menyisakan tiga bidang saja. namun memang belum seluruh aset yang memiliki sertifikat, karena masih dalam proses penerbitan," terangnya.
masih menurut eva, pada tahun 2023 lalu, pemkab telah menerbitkan sertifikat sebanyak 60 persil. tahun 2024 ditargetkan seluruh aset pemkab bersertifikat guna menghindari sengketa dengan pihak lain.
terlebih saat ini jumlah penduduk akan selalu bertambah namun tidak dengan bidang tanah. maka dari itu sangat rawan sengketa jika tidak dilengkapi legalitas.
"kami upayakan tahun ini seluruh aset lahan sudah memiliki legalitas. dan tidak ada lagi konflik tanah antara pemkab dan masyarakat," ujarnya.
eva juga menjelaskan, saat ini bidang aset badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, juga tengah bersiap melakukan inventarisir aset daerah. 
hal ini dilakukan karena data lengkap akan aset daerah perlu diperbaharui. 
baca juga:kirim 6 nama, gerindra minta 2 syarat ke bakal calon bupati mukomuko 
baik berupa aset barang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua akan didata satu persatu. 
seluruh barang yang menjadi aset milik daerah harus jelas keberadaanya, maka dari itu sangat diperlukan inventarisasi yang seharunya sudah sejak awal dilakukan bidang terkait.
pendataan ulang ini juga untuk mengetahui aset yang rusak, maupun aset yang hilang, ataupun telah dipindah tangankan.
“aset itu dibeli dari uang negara jelas harus dipertanggungjawabkan. makanya sejumlah aset yang dikabarkan hilang, baik itu mobil dinas dan motor dinas, ataupun tanah nanti akan kita telusuri dulu biar kedepanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian eva.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan