Cegah Kecurangan PPDB, Dinas Dikbud Kepahiang Terapkan Aturan KK Domisili Minimal 1 Tahun

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 13 Jun 2024 - 20:53

Kabid Dikdas Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang Agus Fernandes, S.Pd.-foto: heru/koranrb.id-

cegah kecurangan ppdb, dinas dikbud kepahiang terapkan aturan kk domisili minimal 1 tahun                            koranrb.id - penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sd, smp hingga sma di kabupaten kepahiang tetap memberi ruang dan celah bagi pihak sekolah untuk berbuat curang.
di tahun ajaran 2024/2025 ini sendiri, dinas dikbud kabupaten kepahiang telah mematok 4 kategori sebagai syarat utama bagi sekolah menjalankan ppdb.
yakni, jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orangtua.
salah satu syarat yang kerap dicurangi adalah jalur zonasi sekolah.
baca juga:kacau! lebong kembali terisolir, tronton terjebak di bukit resam, tutup jalan lebong - bengkulu utara 
baca juga:gratiskan parkir di alfamart, bapenda kota bengkulu disomasi, ini kata ph pengelola parkir
guna meminimalisir celah berbuat curang yang berpotensi kembali dilakukan pihak sekolah, dinas dikbud kepahiang menerapkan aturan syarat minimal jalur zonasi adalah minimal memiliki kartu keluarga (kk) selama 1 tahun domisili.
dengan diberlakukannya sistem zonasi ini, diharapkan akan ada pemerataan jumlah murid di kabupaten kepahiang.
tak lagi menumpuk, hanya pada satu sekolah saja. 
kabid dikdas dinas dikbud kabupaten kepahiang agus fernandes, s.pd mengingatkan sekolah kembali memberlakukan aturan yang diterapkan.
baca juga:infrastruktur rusak akibat bencana alam, bpbd benteng segera ajukan proposal ke bnpb
baca juga:kalau kamu keselek duri ikan, ada 10 cara mengatasinya, salah satunya batuk
ia berkeyakinan, persoalan pemerataan murid tak lagi ditemukan jika sekolah benar-benar menjalankan ppdb tahun ajaran 2024/2025 ini sesuai dengan ketentuan. 
"kami akan awasi hal ini. ya, sama-sama lah kita awasi agar ppdb tahun ajaran 2024/2025 ini benar-benar sesuai harapan," kata agus. 
persoalan pemerataan murid ini sendiri, sejatinya bukanlah hal yang baru.
sekolah termasuk dikbud, juga dihadapkan pada persoalan pelik.
di satu sisi, sekolah ingin menerapkan jalur zonasi sesuai aturan. 
baca juga:mengapa karyawan disebut aset perusahaan? ini penjelasannya
baca juga:mau tahu pimpinan yang tidak berkompeten? ini 6 cirinya, nomor 4 sering ada di sekitar kita
namun di sisi lain, justru oknum para orangtua murid terkadang memaksakan diri menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah di luar zonasinya.
dari sini pula, celah kecurangan ppdb pun terjadi.
memanfaatkan kebutuhan para orang tua, oknum sekolah pun bermain.
imbasnya, sekolah-sekolah 'pinggiran' yang sejatinya memiliki fasilitas yang sama dengan sekolah di pusat kota makin tertinggal. 
"ini pula yang jadi masalah. kita juga terkadang tak bisa memaksakan orang tua yang di pelosok sana, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah pusat kota. saat orangtua lain protes, kita juga yang pusing," jelas agus.(oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan