Mantan Bupati Seluma Murman Effendi Lapor ke Polda, Beberkan Masalah Ini

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 17 Jun 2024 - 22:07

Mantan Bupati Seluma Murman Effendi lapor ke Polda, beberkan \masalah Ini --zulkarnain/rb

Terkait kasus tukar guling yang saat ini diusut Jaksa Kejari Seluma, menurutnya jauh sebelum dilakukan tukar guling lahan atau berdirinya Kabupaten Seluma, ia mengklaim lahan di Pematang Aur yang saat ini merupakan komplek perkantoran Bupati Seluma merupakan lahan sah miliknya yang ketika itu masih berupa perkebunan.

Hal tersebut diperolehnya dari hasil pembelian lahan di tahun 2001 dan 2002 lalu, seluas kurang lebih 104 hektare. Lahan tersebut dibelinya saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkulu Selatan, dan ia membeli lahan dari 4 orang.

Pertama yakni Drs. H. Sudoto, warga Perumahan Puri Lestari Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Murman membeli seluas kurang lebih 60 hektare.

Kemudian Didi Supriadi, warga Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan seluas kurang lebih 7 hektare.

Ketiga yakni Harilis Martua Pulungan, warga Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan seluas kurang lebih 20 hektare.

Terakhir yakni lahan milik Rahmat Tuhani (Ujang Jamis) warga Kelurahan Napal Kecamatan Seluma yang dibeli Murman seluas kurang lebih 17 hektare.

"Dulu lokasinya masih merupakan perkebunan dan saya beli sekitar tahun 2001 dan 2002, tepatnya sebelum Kabupaten Seluma berdiri.

Lahan tersebut saya beli dari empat pemilik,”papar Murman.

Sehingga Murman berani menyatakan bahwa adanya informasi terkait lahan Pematang Aur yang telah dibebaskan oleh Pemkab Bengkulu Selatan melalui mantan pengacaranya sekaligus mantan anggota DPRD Seluma yakni Toton merupakan fiktif belaka untuk menutupi permasalahan yang lebih besar.

Karena saat pemekaran Kabupaten Seluma tahun 2003, Pemkab Bengkulu Selatan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 823 juta untuk biaya pembebasan lahan untuk pusat perkantoran Bupati Seluma. Uang tersebut diterima Toton namun tanpa sepengatahuan Murman, dan belakangan diketahui uang tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli lahan apapun.

“Sudah dianggarkan oleh Pemkab BS untuk pembebasan lahan, namun bukannya untuk membebaskan lahan. Malah uang tersebut diduga untuk kepentingan pribadinya," tutup Murman. (zzz)

mantan bupati seluma murman effendi lapor ke polda, beberkan masalah ini                             mantan bupati seluma murman lapor ke polda, beberkan masalah ini 
koranrb.id - serius ingin mengusut kepemilikan tanah di kelurahan napal kecamatan seluma seluas total 35 hektare yang mencatut namanya, mantan bupati seluma, h. murman effendi, sh, mh mengaku sudah melapor ke polda bengkulu. 
murman affendi beberkan masalah ini
menurut murman, adanya pencatutan yang merugikan dirinya ini sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk menutupi modus kejahatan.
karena di dalam investigasi yang dilakukan tim, terdapat banyak kejanggalan.
baca juga:mantan bupati murman bantah pembebasan lahan di kelurahan napal tahun 2010 dan 2011
baca juga:mantan bupati murman klaim lahannya bukan hasil pembebasan pemkab bs
adapun beberapa poin kejanggalan yang ditemukan murman, yakni adanya nota dinas dari kepala bagian tata pemerintahan ( kabag tapem) sekretariat daerah (setda) seluma, tarmizi yunus ke bupati seluma melalui sekretaris daerah (sekda) yang dimuat pada tanggal 23 februari 2010. 
isinya yakni permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh tahap ii atas nama h. murman effendi seluas 16,5 hektare di desa napal dengan harga rp 3,3 miliar.
hal ini mengacu atas kesepakatan yang tercantum dalam berita acara musyawarah nomor : 590 / 773 / b. 1 / 2010 tanggal 5 maret 2010.
“ini kan janggal, bagaimana bisa nota dinasnya lebih dulu muncul di februari, padahal berita acara musyawarah munculnya pada maret,”ungkap murman.
kedua, yakni adanya pembayaran ganti rugi duluan, baru muncul surat kepemilikan tanah (skt).
baca juga:mantan bupati murman bakal dipanggil, dugaan tipikor tukar guling lahan pemkab seluma 
baca juga:arif gunadi tokoh potensial pilwakot bengkulu 
pada keterangan yang didapat murman, pembayaran ganti rugi dilakukan pada 5 maret 2010, skt nya dibuat oleh kades pada tanggal yang sama dan disahkan oleh camat pada 23 maret.
ketiga, murman memastikan bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tidak melakukan pembebasan atau ganti rugi tanah untuk pusat pemerintahan pada tahun 2010 dan 2011 di lokasi desa atau kelurahan napal.
karena saat itu dirinya masih menjabat, otomatis ia mengetahui persis jika ganti rugi terjadi, terlebih lagi disebutkan bahwa pemilik lahan itu adalah dirinya. dalam hal ini dirinya menegaskan tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang disebutkan.
“saya pastikan skt atas nama saya fiktif, karena seandainya itu skt asli dan milik saya, tentunya akan ada penjelasan mengenai batas utara, batas selatan dan batas lainnya atas nama pemilik lain. 
sedangkan keterangan batas, semuanya ditulis milik murman effendi.
di petanya pun tidak digambarkan lokasi tanahnya dimana, hanya ada tulisan kelurahan atau desa napal”jelas murman.
jikapun memang ada ganti rugi tanah, murman memastikan tidak ada dilakukan pada tahun 2010 dan 2011, melainkan oleh pemkab seluma pada 2013 hingga 2015 dimana saat itu dirinya sudah tidak menjabat.
artinya ada yang berusaha bersekongkol melakukan keterangan fiktif untuk menutupi kasus yang lebih besar.
seolah olah skemanya adalah lahan perkantoran pematang aur yang ditukar gulingkan sudah dibebaskan oleh pemkab bengkulu selatan dan bukanlah milik dirinya.
sedangkan lahan di kelurahan napal yang sudah diganti rugi oleh pemkab seluma, adalah milik murman.
padahal murman mengatakan lahan sebenarnya milik ia hanya di kawasan pematang aur yang saat ini menjadi komplek perkantoran pemkab seluma, yang telah dilakukan tukar guling lahan dengan lahan pemkab di sembayat.
“padahal kenyataannya lahan pematang aur murni milik saya dan saya ada bukti pembeliannya kepada 4 pemilik sebelumnya.  sedangkan lahan di kelurahan napal yang sudah diganti rugi, dipastikan bukan punya saya, dipastikan tanda tangannya palsu atau fiktif semua,”tegas murman.
pada intinya, murman tidak pernah menegaskan tidak ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemkab seluma pada tahun anggaran 2010 seluas 16,5 hektare dan tahun anggaran 2011 seluas 18,5 hektare di lokasi kelurahan napal kecamatan seluma.
skt atas nama dirinya yang dibuat oleh kepala desa napal tahun 2010, herwansya dan lurah napal tahun 2011, susanto pribadi dipastikan fiktif.
“saya pastikan itu bukanlah milik saya, total 18 skt beserta tandatangannya juga palsu karena saya tidak pernah merasa memiliki skt di kelurahan atau desa napal,”papar murman effendi.
terkait kasus tukar guling yang saat ini diusut jaksa kejari seluma, menurutnya jauh sebelum dilakukan tukar guling lahan atau berdirinya kabupaten seluma, ia mengklaim lahan di pematang aur yang saat ini merupakan komplek perkantoran bupati seluma merupakan lahan sah miliknya yang ketika itu masih berupa perkebunan.
hal tersebut diperolehnya dari hasil pembelian lahan di tahun 2001 dan 2002 lalu, seluas kurang lebih 104 hektare. lahan tersebut dibelinya saat ia masih menjabat sebagai ketua dprd bengkulu selatan, dan ia membeli lahan dari 4 orang.
pertama yakni drs. h. sudoto, warga perumahan puri lestari kelurahan kandang mas, kecamatan kampung melayu kota bengkulu, murman membeli seluas kurang lebih 60 hektare.
kemudian didi supriadi, warga kelurahan rimbo kedui, kecamatan seluma selatan seluas kurang lebih 7 hektare.
ketiga yakni harilis martua pulungan, warga kelurahan padang rambun kecamatan seluma selatan seluas kurang lebih 20 hektare.
terakhir yakni lahan milik rahmat tuhani (ujang jamis) warga kelurahan napal kecamatan seluma yang dibeli murman seluas kurang lebih 17 hektare.
"dulu lokasinya masih merupakan perkebunan dan saya beli sekitar tahun 2001 dan 2002, tepatnya sebelum kabupaten seluma berdiri.
lahan tersebut saya beli dari empat pemilik,”papar murman.
sehingga murman berani menyatakan bahwa adanya informasi terkait lahan pematang aur yang telah dibebaskan oleh pemkab bengkulu selatan melalui mantan pengacaranya sekaligus mantan anggota dprd seluma yakni toton merupakan fiktif belaka untuk menutupi permasalahan yang lebih besar.
karena saat pemekaran kabupaten seluma tahun 2003, pemkab bengkulu selatan telah menggelontorkan anggaran sebesar rp 823 juta untuk biaya pembebasan lahan untuk pusat perkantoran bupati seluma. uang tersebut diterima toton namun tanpa sepengatahuan murman, dan belakangan diketahui uang tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli lahan apapun.
“sudah dianggarkan oleh pemkab bs untuk pembebasan lahan, namun bukannya untuk membebaskan lahan. malah uang tersebut diduga untuk kepentingan pribadinya," tutup murman. (zzz)