Dana Kelurahan Rp2,4 M Masih 'Ngendap' di Kasda Kepahiang, Lurah Masih Takut

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 19 Jun 2024 - 22:56

Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang, Very Susanto menjelaskan dana kelurahan yang masih mengendap.--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Sebagai pedoman, penggunaan dana kelurahan sudah dijelaskan secara rinci pada PP No.17 Tahun 2018 dan Permendagri No.130 tahun 2018 tentang pengelolaan dana kelurahan.

Pada pasal 30 dijelaskan, Pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Di Pasal 3 juga dijelaskan, kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampaklangsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Di dalam aturan tersebut telah disampaikan secara detil bahwa, lokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan, lurah berkedudukan sebagai KPA.

Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan.

Adapun penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

dana kelurahan rp2,4 m masih 'ngendap' di kasda kepahiang, lurah masih takut                            kepahiang, koranrb.id  - hingga rabu 19 juni 2024, dana kelurahan sebesar rp2,4 miliar masih ngendap di kas daerah (kasda).
belum satupun lurah dari 12 kelurahan yang berhak mendapatkan alokasi dana kelurahan masing-masing sebesar rp2,4 miliar mencairkan dana dari badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang itu. 
padahal, juknis pengelolaan dana kelurahan telah diteken bupati kepahiang dengan nomor 100.3.3.2.196 tahun 2024, tentang petunjuk teknis kegiatan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam wilayah kabupaten kepahiang. 
baca juga:randis nunggak pajak tanggung jawab masing-masing opd, bkd: anggarannya sudah ada
baca juga:awas! oknum di sekolah favorit lakukan kecurangan ppdb 
tak hanya itu, beberapa waktu lalu bagian pemerintahan juga telah mengumpulkan seluruh lurah dan sudah menghasilkan kesepakan agar mencairkan segera dana kelurahan tahun anggaran (ta) 2024. sekda kepahiang dr. hartono menilai tak ada lagi alasan bagi para lurah tak mencairkan dana kelurahan.
 "alasan selama ini kan hanya ketakutan dari lurah saja. pengelolaan dana kelurahan dapat membuat para lurah terseret hukum. padahal, rambu-rambunya kan sudah jelas. kenapa pula mesti takut," kata sekda. 
kabag pemerintahan setdakab kepahiang very susanto, s.sos meminta para lurah tak lagi khawatir mencairkan dana kelurahan. karena aturan pengelolaan dana kelurahan sudah jelas. 
apalagi sudah 3 tahun dana kelurahan yang diperuntukkan buat kabupaten kepahiang tak terserap. hal ini lebih disebabkan lantaran, para lurah masih khawatir memanfaatkan dana kelurahan.
baca juga:jangan bebani pasien bpjs kesehatan, kekosongan obat tanggung jawab faskes
baca juga:rekening 570 pppk pemprov bengkulu dibuat, sekda isnan: target 1 juli 
di lapangan, pihak kelurahan enggan mencairkan dana kelurahan, juga dengan alasan keterbatasan sdm dalam hal pengelolaan dana.
dana kelurahan dapat dimanfaatkan dan bersifat tak mengikat pengalokasian dana. 
dapat digunakan untuk kebutuhan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, tanpa ada komposisi pembagian.  
sebagai pedoman, penggunaan dana kelurahan sudah dijelaskan secara rinci pada  pp no.17 tahun 2018 dan permendagri  no.130 tahun 2018 tentang pengelolaan dana kelurahan. 
pada pasal 30 dijelaskan,  pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam apbd untuk pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
di pasal 3 juga dijelaskan, kegiatan pembangunan sarpras kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampaklangsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 
baca juga:tunggu arah gerindra dan golkar, tanggapan arie soal kemungkinan lawan kotak kosong pilkada bengkulu utara
di dalam aturan tersebut telah disampaikan secara detil bahwa, lokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. 
dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di keiurahan, lurah berkedudukan sebagai kpa.
lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan.
adapun penentuan kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan