Hulu Korupsi PNPM Air Napal Rp 1,2 Miliar Terindikasi Maladministrasi, JPU Hadirkan 7 Saksi, PH Sorot Hal Ini

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 20 Jun 2024 - 22:17

SAKSI KORUPSI: Tujuh saksi yang dihadirkan JPU Kejari Bengkulu Utara memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Air Napal. WEST KER TOURINDO/RB--

hulu korupsi pnpm air napal rp 1,2 miliar terindikasi maladministrasi, jpu hadirkan 7 saksi, ph sorot hal ini                            koranrb.id – hulu dari perkara dugaan korupsi dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kecamatan air napal yang merugikan keuangan negara mencapai rp 1,2 miliar terindikasi dari adanya maladministrasi.
hal ini terungkap berdasarkan sidang pembuktian yang digelar rabu, 19 juni 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
sebanyak tujuh saksi dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara dalam sidang lanjutan tersebut.
sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan keterangan saksi ini diketuai mejelis hakim, solihin, sh.
baca juga:laka lantas cbr vs x ride, pria paruh baya warga batik nau bengkulu utara tewas
baca juga:berkas perkara 7 tersangka penyegelan kantor desa di seluma akan diserahkan ke jaksa
ketujuh saksi yang dihadirkan jpu dalam persidangan meliputi mantan ketua pnpm, fauzul kabir, sekertaris koperasi,  popi, staf upk, erni, fasilitator debi, anggota verifikasi, darwin, ketua verifikasi, rusamam dan anggota verifikasi, sahidin.
diawal tahap pembuktian perkara yang menyeret terdakwa abdul mustalib dan hamidi yang merupakan mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal, penasihat hukum (ph) terdakwa menangkap adanya fakta keterlibatan pihak lain.
hal ini disampaikan ph kedua terdakwa, dede frasatien, sh, mh. ia menerangkan dari keterangan saksi yang diharikan jpu, banyak fakta yang terungkap.
pasalnya, mantan ketua pnpm, yakni saksi fauzul kabir habis jabatan pada 2013, persis sesudah pencairan dan simpan pinjam tersebut.
baca juga: 3 tersangka ott pungli kir di bengkulu segera disidang
baca juga:3 terdakwa perkara korupsi belanja operasional setwan seluma dituntut ganti kn total rp271 juta
selanjutnya kata dede, digantikan terdakwa abdul mustalib yang terpilih melewati musyawarah antar desa melanjutkan kerja dari fauzul kabir. melihat fakta tersebut, ph menilai ada dugaan keterlibatan pihak lain.
"pada fakta yang keluar di persidangan maka ada indikasi keterlibatan pihak lain, untuk itu kami menyerahkan fakta tersebut pada pihak hakim, sebab mereka yang memutuskan," ungkap dede.
sementara itu, jpu kejari bengkulu utara, tomi novendri, sh menjelaskan tujuh saksi yang dihadirkan pada tahap awal pembuktian, diyakini merupakan saksi kunci.
"di tahap pertama ini juga kami hadirkan tujuh saksi, yang kami yakini saksi kunci," kata tomi.
baca juga:coba melarikan diri, sopir truk box kecelakaan maut di kaur terancam pidana
baca juga: antre ikan bandeng gratis, 2 handphone milik yurini digasak maling
tomi melanjutkan, dari beberapa keterangan yang disampaikan tujuh saksi dalam persidangan, cukup menguatkan dakwaan jpu, bahkan memberi titik terang dalam perkara ini. 
"keterangan saksi yang dihadirkan hari ini (kemarin, red) juga memberikan fakta baru dan mendukung hipotesa kami," jelas tomi. 
selain itu, jpu menilai, ada indikasi maladministrasi. pasalnya saksi ketua verifikasi, rusamam menerangkan terhadap berkas simpan pinjam mereka hanya sekali melakukan pengecekan pada tahun 2014.
dari keterangan itu pula muncul dugaan adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan verifikasi di dalam pemberkasan.
diperkuat pula dari keterangan saksi yang lain yang menyatakan bahwa pemberkasan hanya dibuat di awal saja.
sehingga ada indikasi pembuatan berkas yang tidak sesuai dengan semestinya.
"berdasarkan dari keterangan saksi hari ini (kemarin, red) kami mengerucutkan hipotesa bahwa ada maladministrasi," jelas tomi.
tomi mengatakan, untuk pembuktian perkara ini, jpu menyiapkan setidaknya 124 saksi serta 104 alat bukti dan sudah memeriksa 28 kelompok peminjam yang terdiri dari peminjam pemilah dan berkembang.
"kita siapkan 124 saksi totalnya. untuk sidang selanjutnya pada 26 juni agenda masih dengan keterang saksi," terang tomi.
diberitakan sebelumnya, setelah pembacaan dakwaan atas 2 terdakwa, abdul mustalib dan hamidi, memasuki tahap pembuktian.
kepala kejaksaan negeri bengkulu ristu dermawan, sh, mh melalui kasi intel ekke widoto khahar, sh, mh menerangkan jaksa penuntut umum (jpu) sudah mempersiapkan saksi dan ahli.
ekke menyebutkan jumlah saksi mencapai 124 orang, dan 3 ahli dijadwalkan akan memberikan keterangan  di pn tipikor bengkulu guna membuktikan perbuatan korupsi kedua terdakwa yang merupakan mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal.
jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut, ditegaskan ekke bisa saja bertambah dan juga bisa kurang dari jumlah itu. tentu melihat perkembangan dalam pembuktian di persidangan nanti.
“yang tercatat 124 saksi dan ahli, namun nanti kita lihat perkembangan di persidangan. jika jpu merasa keterangan saksi sudah cukup membuktikan, maka bisa saja kurang dari 124 orang itu,” jelasnya.
dari beberapa pengelompokan saksi yang akan dihadirkan ke persidangan, setidaknya ada 60 saksi dan 3 ahli yang keterangannya paling dibutuhkan di persidangan tersebut.
ekke menyebutkan, pertimbangannya 60 saksi tersebut penting dalam rangka pembuktian terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
sedangkan keterangan saksi ahli sangat penting guna menjelaskan besaran kerugian negara rp1,2 miliar berdasarkan penghitungan yang dilakukan ahli.
“namun jika dalam persidangan keterangan saksi dinilai belum cukup menguatkan, maka seluruh saksi bisa kita hadirkan, juga bisa bertambah,’’ ungkapnya.
jaksa menjerat kedua terdakwa dengan tiga pasal sekaligus. dakwaan pertama, pasal 2 ayat (1) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dalam pasal ini mendakwa kedua terdakwa dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun.
dakwaan kedua pasal 3 dengan ancaman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara.
sedangkan terakhir adalah pasal 9 undang-undang yang sama dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara.
dengan bukti yang dimiliki penyidik, jaksa berkeyakinan jika mereka dapat membuktikan sudah terjadinya tindak pidana korupsi  yang dilakukan kedua terdakwa.
termasuk besaran kerugian negara yang muncul rp 1,2 miliar tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan