Apakah Sekda Ada Masa Jabatan Seperti Kepala Daerah? Begini Penjelasannya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 23 Jun 2024 - 11:55

SEKDA: H. Mustarani Abidin mantan Sekda Kabupaten Lebong yang baru saja diberhentikan dari jabatannya. FIKI/RB--

apakah sekda ada masa jabatan seperti kepala daerah? begini penjelasannya                            koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) merupakan salah satu posisi strategis dalam pemerintahan di indonesia. 
sekda bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan serta mendukung kepala daerah dalam merumuskan kebijakan. 
oleh karena itu, masa jabatan sekda menjadi salah satu aspek penting yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan stabilitas dan efisiensi pemerintahan. 
lantas, apakah sekda memiliki masa jabatan seperti kepala daerah ?
baca juga:pertanda alergi setelah mengonsumsi udang, timbul gatal, ini penyebab serta cara menanganinya
baca juga:pertanda alergi setelah mengonsumsi udang, timbul gatal, ini penyebab serta cara menanganinya
merujuk kepada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn).
undang-undang ini mengatur berbagai aspek mengenai aparatur sipil negara, termasuk pengangkatan, kewajiban, hak dan pemberhentian pejabat tinggi seperti sekretaris daerah. 
dalam uu ini, sekda merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat melalui seleksi terbuka dan kompetitif. 
pengangkatan sekda harus melalui proses seleksi yang melibatkan panitia seleksi independen untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
baca juga:pesta rakyat bengkulu tengah dimeriahkan j-rock, pj bupati ajak masyarakat ramaikan malam puncak hut ke 16
baca juga:mitos atau fakta golongan darah o lebih kuat dan golongan darah ab lebih pintar, berikut penjelasannya
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
peraturan ini merupakan turunan dari uu asn yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama termasuk sekretaris daerah. 
pp no. 11 tahun 2017 menegaskan bahwa masa jabatan pejabat tinggi pratama, termasuk sekda, adalah lima tahun. 
setelah lima tahun, masa jabatan sekda dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja.
baca juga:kiat sukses jadi vlogger penghasil cuan, simak penjelasannya
baca juga:ditinggal keluar kota, rumah pensiunan tu unib di pepabri ludes dilahap api
sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah no. 11 tahun 2017, masa jabatan sekretaris daerah adalah lima tahun. 
masa jabatan ini dianggap cukup untuk memberikan kesempatan bagi sekda untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program strategis pemerintahan daerah. 
selain itu, lima tahun adalah periode yang sejalan dengan masa jabatan kepala daerah, sehingga memungkinkan adanya sinergi antara sekda dan kepala daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
setelah masa jabatan lima tahun berakhir, sekda dapat diperpanjang masa jabatannya berdasarkan hasil evaluasi kinerja. 
baca juga:pns bisa ajukan 6 kali naik pangkat setahun, kecuali terganjal 3 hal ini
baca juga:10 jenis minuman sehat dan bernutrisi untuk anak, jangan berlebihan!
evaluasi ini dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh kepala daerah dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 
evaluasi kinerja meliputi penilaian terhadap capaian kerja, disiplin, inovasi, dan kontribusi sekda terhadap kemajuan daerah. 
jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja sekda memuaskan, maka masa jabatannya dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
pp ini mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (pns), termasuk sekda. 
pemberhentian sekda dapat dilakukan jika yang bersangkutan melanggar peraturan disiplin, tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan, atau terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintahan daerah.
kemudian, peraturan menteri dalam negeri nomor 56 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah.
peraturan ini memberikan panduan lebih rinci tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekda. 
pemberhentian dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti pelanggaran disiplin berat, adanya permintaan pengunduran diri, atau rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan kinerja yang tidak memadai. 
proses pemberhentian harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai regulasi terkait masa jabatan sekda sangat penting bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan