Hingga Juni, Bidang PPA Tangani 6 Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 25 Jun 2024 - 22:40

SAMPAIKAN: Kabid PPA sampaikan jumlah kasus kekerangan perempuan dan anak yang telah masuk ke bidangnya.-- RUSMAN AFRIZAL/RB

Padahal untuk anak yang mengalami korban pelecehan seksual, pendampingan psikologi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memastikan apakah mental anak tersebut baik-baik saja.

"Kita masih minim Psikolog, padahal sudah MoU mereka masih enggan melayani," ungkap Elda.

Diyakini masih banyak kasus yang tidak sampai laporannya ke pihak mereka.

Karena mayoritas masyarakat Kabupaten Kaur masih sangat tabuh, untuk membawa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke pihak yang menangani.

Padahal, ketika seorang perempuan dan anak mendapatkan kekerasan baik fisik, hingga seksual harus ada hukuman bagi dang pelaku karena jelas diatur dalam undang-undang.

"Untuk mencegah kasus tersebut di tahun ini, sosialisasi akan kita gencarkan.

Apalagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA kita sudah dibentuk," terang Elda.

Dengan telah terbentuknya UPTD PPA, baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya akan lebih maksimal.

Elda menjelaskan, pihaknya akan terjun langsung kelapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Mungkin teknis sosialisasinya nanti terjun langsung kelapangan, hingga melalui media sosial," pungkasnya.

hingga juni, bidang ppa  tangani 6 kasus kekerasan anak di kabupaten kaur                            bintuhan, koranrb.id - jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten kaur masih cukup tinggi.
hingga juni 2024, dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbp3a) melalui bidang perlindungan perempuan dan anak (ppa) mencatat sudah ada sebanyak 6 aduan yang masuk ke mereka.
informasi yang terhimpun, rata-rata kasus tersebut dialami olah anak di bawah umur dan hampir semuannya merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak.
mirisnya lagi, para pelaku dari kasus ini juga merupakan orang terdekat dari korban.
baca juga:ppdb sma jalur zonasi di kabupaten kaur dimulai, ratusan siswa berebut kursi
mulai dari orang tua kandung hingga sanak kerabat dari korban itu sendiri.
kepala bidang ppa dp2kbp3a kabupaten kaur elda marlina, s.km mengatakan, saat ini kasus  sudah ditangani oleh unit ppa polres kaur dan para pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka.
"hingga sekarang total ada 6 kasus yang kita dampingi, semuannya juga telah di tangani oleh polres kaur," kata elda selasa 25 juni 2024.
disampaikannya, pihaknya dalam kasus ini hanya dapat melakukan pendampingan dengan korban atau pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum. 
baca juga:dlh terima rp1 miliar untuk pembangunan stasiun onlimo kedua
mereka memberikan arahan agar, korban membuat laporan ke polres kaur agar pelaku bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"kita hanya lakukan pendampingan terhadap korban," ujarnya.
elda mengaku, saat ini pendampingan yang dilakukan oleh pihaknya memang belum terlalu maksimal.
terutama untuk pendampingan pemberian psikolog terhadap korban, meskipun pemerintah kabupaten (pemkab) kaur sudah melakukan mou dengan psikolog yang bertugas di rsud cahya batin namun psikolog tersebut tidak mau memberikan pelayanan dengan dalih di rsud tidak memiliki peralatan.
baca juga:pesan terakhir mantan sekda mustarani, minta opd selesaikan tgr sebelum 2 juli 2024 
padahal untuk anak yang mengalami korban pelecehan seksual, pendampingan psikologi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memastikan apakah mental anak tersebut baik-baik saja.
"kita masih minim psikolog, padahal sudah mou mereka masih enggan melayani," ungkap elda.
diyakini masih banyak kasus yang tidak sampai laporannya ke pihak mereka. 
karena mayoritas masyarakat kabupaten kaur masih sangat tabuh, untuk membawa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke pihak yang menangani. 
baca juga:kejari lebong akan periksa pengguna anggaran bokb terkait dugaan korupsi di dp2kb3a
 padahal, ketika seorang perempuan dan anak mendapatkan kekerasan baik fisik, hingga seksual harus ada hukuman bagi dang pelaku karena jelas diatur dalam undang-undang.
"untuk mencegah kasus tersebut di tahun ini, sosialisasi akan kita gencarkan.
apalagi  unit pelaksana teknis dinas (uptd) ppa kita sudah dibentuk," terang elda.
dengan telah terbentuknya uptd ppa, baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya akan lebih maksimal. 
baca juga: sudah dimaafkan, penikam polisi minta keringanan hukuman
elda menjelaskan, pihaknya akan terjun langsung kelapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"mungkin teknis sosialisasinya nanti terjun langsung kelapangan, hingga melalui media sosial," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan