Kecewa, HMI Bengkulu Ancam Duduki Gedung DPRD Provinsi Bengkulu

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 25 Jun 2024 - 23:24

TUNTUT : masa aksi HMI membanjiri jalan raya untuk melaksanak aksi Demonstrasi. --WEST JER TOURINDO/RB

3. Mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan

4. Mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis

5. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

6. Menolak Revisi Undang-undang TNI/POLRI, serta mendesak DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk menolak RUU tersebut

7. Mendesak untuk segera memberhentikan RUU Penyiaran.

Menurut Anjar tuntutan yang dibuat tersebut bukan berdasarkan kepentingan golongan maupun perseorangan. Menurutnya tuntutan itu berasal dari suara-suara yang tertindas.

“Tuntutan kami dari hati, tidak ditunggangi,” terang Anjar.

Usai menggelar aksi di gedung DPRD Provinsi Bengkulu dan menyampaikan kekecewaannya lantaran anggota dewan provinsi banyak yang tidak turun menemui pengunjuk rasa, massa HMI ini melanjutkan aksinya di Simpang Lima Ratusamban melanjutkan.

Sementara itu koordinator lapangan (koorlap) aksi HMI Riski Perdana mengatakan aksi yang mereka gelar kemarin untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.

“Kita gelar aksi atas hati Nurani bukan kepentingan semata,” terang Riski.

kecewa, hmi bengkulu ancam duduki gedung dprd provinsi bengkulu                            bengkulu, koranrb.id  - ratusan massa dari himpunan mahasiswa islam (hmi) yang berunjuk rasa di gedung dprd provinsi bengkulu, selasa 25 juni 2024 merasa kecewa dengan anggota dewan yang ada di sekretariat dprd provinsi.
sebab hanya beberapa anggota dprd yang turun menemui mereka, untuk menerima 7 tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi tersebut.
diantaranya ketua komisi iv edwar samsi,  anggota komisi iv dprd provinsi h. zainal, s.sos, m.si, anggota komisi iv dprd zulasmi oktarina, serta setwan h. erlangga.
massa menuntut seluruh anggota dprd provinsi bengkulu yang ada di sekretariat dprd untuk keluar dan turun menerima tuntutan mereka. 
baca juga:hitung silpa rp68,9 miliar untuk apbd perubahan
namun setelah beberapa saat ditunggu-tunggu anggota dprd provinsi yang masih di dalam tidak juga kunjung turun menemui massa.
alhasil, massa hmi batal menyerahkan tuntutan aksi itu pada dprd provinsi bengkulu.
sehingga mereka mengancam akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak lagi. dalam aksi itu nanti mereka akan menduduki gedung dprd provinsi bengkulu.
 “kami kecewa atas apa yang terjadi  hari ini dan selanjutnya kami pastikan masa kami akan lebih banyak hingga tidak terbendung lagi.
baca juga:2.920 nelayan kota bengkulu diusulkan dapat kartu kusuka
dan juga dipastikan kami akan menduduki gedung,” tegas ketua umum hmi cabang bengkulu anjar wahyu wijaya.
anjar mengatakan hmi sudah merumuskan tuntutan dalam aksi ini.
1. menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis
2. menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis.
baca juga:koper jemaah haji berangkat lebih dulu, kamis, jemaah lakukan tawaf perpisahan
3. mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang perguruan tinggi (pt) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan
4. mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang ite yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis
5. mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan pp nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
6. menolak revisi undang-undang tni/polri, serta mendesak dpr ri melalui dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu tersebut 
baca juga: dinas pendidikan kota bengkulu buka posko pengaduan ppdb 2024
7. mendesak untuk segera memberhentikan ruu penyiaran.
menurut anjar tuntutan yang dibuat tersebut bukan berdasarkan kepentingan golongan maupun perseorangan. menurutnya tuntutan itu berasal dari suara-suara yang tertindas.
“tuntutan kami dari hati, tidak ditunggangi,” terang anjar.
usai menggelar aksi di gedung dprd provinsi bengkulu dan menyampaikan kekecewaannya lantaran anggota dewan provinsi banyak yang tidak turun menemui pengunjuk rasa,  massa hmi ini melanjutkan aksinya di simpang lima ratusamban melanjutkan.
baca juga:terbukti palsukan dukungan, paslon terancam pidana 36 bulan penjara
 sementara itu koordinator lapangan (koorlap) aksi hmi riski perdana mengatakan aksi yang mereka gelar kemarin untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.
“kita gelar aksi atas hati nurani bukan kepentingan semata,” terang riski.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan