Dewan Kabupaten Mukomuko Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPU

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 30 Jun 2024 - 00:05

Ketua KPU Mukomuko, Marjono menjelaskan tentang kewajiban bagi anggota dewan kabupaten Mukomuko terpilih untuk menyerahkan LHKPN sebelum pelantikan digelar.--Firmansyah/RB

dewan kabupaten mukomuko terpilih belum serahkan lhkpn ke kpu                            mukomuko, koranrb.id – meskipun komisi pemilihan umum (kpu) mukomuko telah mengirimkan surat imbauan kepada 25 anggota dprd mukomuko yang terpilih pada pemilu 14 februari lalu. 
hingga kemarin 29 juni 2024 masih belum ada 1 pun anggota dewan terpilih yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) ke kpu mukomuko. 
penyerahan lhkpn ini merupakan sesuatu yang wajib bagi 25 dewan terpilih.
hal ini disampaikan ketua kpu mukomuko, marjono.
baca juga:atur strategi pilkada 2024, plt. ketum ppp datang ke bengkulu
“kelengkapan administrasi ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
maka dari itu jika sebelum pelantikan, dewan terpilih tidak serahkan lhkpn, tentu pelantikannya akan kita tunda sampai berkas tersebut dilaporkan,” terangnya.
marjono menjelaskan, laporan lhkpn bagian dari kepentingan pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. 
tidak hanya bagi calon anggota dewan terpilih, laporan lhkpn diharuskan bagi semua pejabat negara, termasuk kepada daerah terpilih. 
baca juga:sambut kelahiran cucu dengan kebahagiaan dan harapan
kewajiban ini juga ditegaskan dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no 6 tahun 2024, pasal 51, ayat 1, 2 dan 3. tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu.
“jika ada laporan lhkpn ini, publik dapat mengetahui perubahan kekayaan pejabat sebelum, selama, dan setelah menjabat. sehingga dapat membantu mengidentifikasi adanya penyalahgunaan wewenang,” sampainya.
lanjutnya, untuk tenggat waktu pelaporan lhkpn tersebut bagi calon terpilih adalah 21 hari sebelum pelantikan nanti di bulan agustus 2024 mendatang.
dapat dipastikan apabila dewan terpilih mukomuko gagal memenuhi kewajiban, akan berakibat pembatalan pelantikan bagi anggota dprd terpilih.
baca juga:dapat mengenali manusia! berikut 7 fakta unik murai australia, burung pengicau
sebab namanya tidak dapat dicantumkan dalam surat yang disampaikan kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) jika lhkpn tidak diserahkan.
"kami menghimbau semua calon terpilih untuk segera memenuhi kewajiban mereka.
ini bukan hanya sekadar persyaratan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.
ketimbang nanti yang bersangkutan tidak akan dilantik,” ujarnya.
baca juga:jelang pilkada, dukcapil rekam data penduduk hingga ke pulau enggano 
berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) marjono memastikan, tingkat partisipasi pemilih di pilkada tahun 2024, meningkat, yang kemungkinan besar partisipasi pemilih mencapai 95 persen.
dimana untuk daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4 ) dan daftar pemilih tetap (dpt) pemilu terakhir yang dilakukan oleh kpu ri di kabupaten mukomuko, jumlahnya mencapai 139.778 pemilih. 
jika dibandingkan pada pemilu 14 februari 2024 lalu, jumlah pemilih hanya 138.240 jiwa. jumlah pemilih ini bertambah sebanyak 1.538 jiwa.
"pada pelaksanaan pemilu pilpres kemarin, tingkat partisipasi pemilih sebesar 89 persen.
baca juga:habitat terancam! berikut 5 fakta unik sanca hijau, si ular pemalu
sedangkan pada pilkada 2024 nanti, diprediksi naik diangka 95 persen,”terang marjono.
marjono juga mengatakan, hingga kemarin 549 pantarlih yang tersebar di 324 tps di mukomuko masih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit.
guna memastikan jumlah dp4 yang disampaikan kpu ri sudah terdata semua, dan tidak ada lagi masyarakat yang belum terdata.
"untuk coklit serentak ini, petugas memeriksa dokumen yang perlu disiapkan masyarakat adalah kartu tanda penduduk elektronik (ktp el), dan kartu keluarga (kk)," ujarnya.
baca juga:12 rujak yang ada di indonesia, apa rujak yang ada di daerah kamu?
selain petugas pantarlih mendatangi rumah-rumah warga, dalam rangka untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih pilkada serentak tahun 2024. 
warga yang telah dicoklit akan menerima tanda bukti sudah terdaftar, dan stiker sudah dicoklit yang akan ditempel pada rumah masing-masing. 
angka yang didapatkan menjadi rujukan dalam melaksanakan pleno daftar pemilih sementara (dps) ketika coklit data pilkada rampung dilaksanakan oleh petugas pantarlih.
"masyarakat yang belum terdaftar atau belum dicoklit, dapat menghubungi pps dan ppk setempat, atau kpu kabupaten mukomuko untuk informasi lebih lanjut," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Minggu, 30 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan