Baliho Bacalon Bertebaran Aman, Bawaslu Pantau ASN dan Pemdes Pelanggaran Pilkada

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 03 Jul 2024 - 00:04

JELASKAN: Ketua Bawaslu Mukomuko Teguh Wibowo mengemukan soal pengawasan ASN dan Pemdes sejak tahapan pilkada hingga pemungutan suara nanti--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Selain itu juga dalam validasi data calon pemilih oleh KPU, jangan lagi ada orang yang sudah meninggal lama, tetapi masih masuk daftar pemilih Pilkada.

"Kita berharap semua warga yang sudah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. Bila menemukan adanya kejanggalan dalam proses coklik, silakan lapor, maka kami akan siap melayani laporan tersebut,"katanya.

Lanjutnya, selain Coklit ini Bawaslu terus mengimbau dan mengawasi agar tidak ada proses mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) begitu juga Pemerintah desa (Pemdes).

Meskipun hingga saat ini belum ada laporan adanya dugaan tersebut, namun jajaran Bawaslu dari desa, kecamatan hingga Kabupaten terus monitoring.

“Kita terus awasi jangan sampai adanya pemanfaatan jabatan, untuk mendukung bakal calon yang nantinya bisa berpengaruh negatif bagi kinerja ASN dan Pemdes. Biasanya, yang terjadi di kalangan ASN hingga Kades ini, terjadi politik terstruktur, sistematis dan masif (TMS) dalam mendukung bakal calon atau ataupun calon nantinya. Pengkondisian seperti ini tentunya dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah,” jelas Teguh.

Sedang pemetaaan wilayah rawan saat pelaksaan Pilkada setelah ditetapkan calon, masih terus dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya politik uang, isu SARA dan tindak pelanggaran lainnya sehingga dapat mengangu pesta demokrasi yang tengah berjalan di Mukomuko.

Tidak hanya itu Bawaslu Mukomuko juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pilkada ataupun Pilbup 2024 ini.

Jika ada masyarakat yang menumukan adanya pelanggara pada tahapan pilkada ataupun Pilbup 2024, silahkan melaporkan ke pihak Bawaslu.

“Kita juga mengajak masyarakat untuk ikut dalam mengawasi tahapan pilkada ataupun Pilbup 2024, jika ada pelanggaran silahkan lapor ke pihak Bawaslu, tentu akan kami tindaklanjuti laporan tersebut,’’ ujarnya.

Bawaslu berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkada tahun ini dapat berjalan lancer. ‘’Mari bersama-sama kita awasi dan laporkan jika nanti terjadi kecurangan. Laporan bisa ke pengawas di tingkat desa, kecamatan, hingga langsung ke kantor Bawaslu Mukomuko,” demikian Wibowo.

baliho bacalon bertebaran aman, bawaslu pantau asn dan pemdes pelanggaran pilkada                             mukomuko, koranrb.id  – sekalipun baliho bakal calon (bacalon) kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati sudah bertebaran, dipastikan aman dari ketegori pelanggaran. bawaslu menilai pemasangan baliho bakal calon kepala daerah tidak masuk kategori curi start jadwal kampanye. 
alasannya, foto siapapun itu yang terpasang di setiap sudut wilayah kabupaten mukomuko, belum tentu akan lolos menjadi calon kepala daerah. masih ada tahapan yang harus dilakukan, diantaranya verifikasi oleh komisi pemilihan umum (kpu) mukomuko. 
baca juga:bawaslu mukomuko petakan potensi rawan, politik identitas tidak dibenarkan
baca juga:posko kawal hak pilih bawaslu nihil laporan, pantarlih kesulitan bertemu pemilih
ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo, sh mengatakan pihaknya hanya mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan para calon yang sudah ditetapkan oleh kpu.
sebelum mereka resmi menjadi calon, maka tidak ada pengawasan dari bawaslu.
“mengawasi tahapan pilkada dan para calon yang sudah ditetapkan oleh kpu menjadi tugas kami. kalau belum resmi menjadi calon maka tidak ada pengawasan dari bawaslu,” tegasnya.
sekalpun demikian, teguh meminta para bakal calon kontetasi pilkada serentak 2024, dalam penempatan baliho ataupun alat peraga, tak mengganggu ketertiban umum. apalagi keberadaan baliho sampai berpotensi membahayakan orang lain. 
jika didapati keberadaan baliho menggangu, maka menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko untuk menertibkan.
baca juga:kesadaran asn mukomuko bayar zakat disorot, baznas sebut paling rendah asn guru di disdikbud
baca juga:coklit pilkada mukomuko dimulai, pemilih bertambah, total 1.538 jiwa
“ya kalau balihonya membahayakan, sudah seharusnya pemkab mukomuko melakukan penertiban. pastinya belum jadi kewenangan bawaslu,” ujarnya.
dibagian lain teguh menyampaikan kalau saat ini bawaslu tengah mengawasi tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh kpu.  salah satunya proses coklik yang sedang berlangsung saat ini. 
bawaslu menekankan kepada petugas pantarlih jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya terdaftar, tapi tidak terdata sehingga tidak bisa memberi hak suaranya pada pilkada mendatang. 
selain itu juga dalam validasi data calon pemilih oleh kpu, jangan lagi ada orang yang sudah meninggal lama, tetapi masih masuk daftar pemilih pilkada.
"kita berharap semua warga yang sudah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. bila menemukan adanya kejanggalan dalam proses coklik, silakan lapor, maka kami akan siap melayani laporan tersebut,"katanya.
lanjutnya, selain coklit ini bawaslu terus mengimbau dan mengawasi agar tidak ada proses mobilisasi aparatur sipil negara (asn) begitu juga pemerintah desa (pemdes). 
meskipun hingga saat ini belum ada laporan adanya dugaan tersebut, namun jajaran bawaslu dari desa, kecamatan hingga kabupaten terus monitoring.
“kita terus awasi jangan sampai adanya pemanfaatan jabatan, untuk mendukung bakal calon yang nantinya bisa berpengaruh negatif bagi kinerja asn dan pemdes. biasanya, yang terjadi di kalangan asn hingga kades ini, terjadi politik terstruktur, sistematis dan masif (tms) dalam mendukung bakal calon atau ataupun calon nantinya. pengkondisian seperti ini tentunya dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah,” jelas teguh.
baca juga:sempat tertunda di 2023, bkd mukomuko pastikan tahun ini lelang randis
baca juga:7 tersangka tipikor rsud belum pelimpahan ke pn bengkulu, kasi pidsus: perampungan berkas 
sedang pemetaaan wilayah rawan saat pelaksaan pilkada setelah ditetapkan calon, masih terus dilakukan, yang bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya politik uang, isu sara dan tindak pelanggaran lainnya sehingga dapat mengangu pesta demokrasi yang tengah berjalan di mukomuko. 
tidak hanya itu bawaslu mukomuko juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pilkada ataupun pilbup 2024 ini. 
jika ada masyarakat yang menumukan adanya pelanggara pada tahapan pilkada ataupun pilbup 2024, silahkan melaporkan ke pihak bawaslu.
“kita juga mengajak masyarakat untuk ikut dalam mengawasi tahapan pilkada ataupun pilbup 2024, jika ada pelanggaran silahkan lapor ke pihak bawaslu, tentu akan kami tindaklanjuti laporan tersebut,’’ ujarnya. 
bawaslu berharap seluruh rangkaian tahapan pilkada tahun ini dapat berjalan lancer. ‘’mari bersama-sama kita awasi dan laporkan jika nanti terjadi kecurangan. laporan bisa ke pengawas di tingkat desa, kecamatan, hingga langsung ke kantor bawaslu mukomuko,” demikian wibowo.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan