Buntut Perpanjangan Jabatan Kades jadi 8 Tahun, DPMD Mukomuko Minta RPJMDes Diperbaharui

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 09 Jul 2024 - 00:03

KADES PERBAHARUI RPJMDES: Seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Mukomuko agar dapat merubah atau memperbaharui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). FIRMANSYAH/RB--

Untuk itu, pihaknya kembali mengingatkan agar pemerintah desa segera melakukan perubahan RPJMDes tersebut.

Selain itu, DPMD Mukomuko bersama pendamping desa juga sedang fokus mendorong 37 desa ini memperbaharui RPJMDes.

Karena kalau tidak ada RPJMDes, mereka tidak bisa buat RKP tahun 2025. Gimin juga menyampaikan, penyusunan dokumen rencana pembangunan pemerintahan desa, sama halnya dengan pemerintahan daerah.

"Dokumen APBDes yang dijalankan setiap tahun itu harus mengacu dengan RPJMDes.

Dan turun menjadi RKP dan seterusnya hingga menjadi APBDes. Kita harapkan, penyusunan RPJMDes yang akan dilaksanakan desa di daerah ini bisa dilakukan cepat," harapnya.

Sementara itu Asisten I Setkab Mukomuko, Haryanto S.KM menegaskan, OPD teknis dalam hal ini DPMD juga harus bergerak cepat, menyusun rancangan terkait perpanjangan jabatan kepala desa, baik itu berapa yang akan dilakukan perpanjangan, termasuk rancangan pengukurannya.

Apakah akan dilakukan secara bertahap atau seperti apa, tentu koordinasi dalam hal ini sangat diperlukan.

“Yang pastinya DPMD harus aktif berkoordinasi dengan pihak Kemendagri untuk mengetahui secara pasti, jangan sampai nanti daerah lain sudah dilakukan perpanjangan kita belum,” ujarnya.

Haryanto yang juga mantan Kepala DPMD Mukomuko menyampaikan, bulan Oktober 2024 mendatang akan ada 37 kepala desa yang habis masa jabatan.

Tentunya ini membutuhkan kepastian apakah akan dilakukan perpanjangan. Atau jabatan tersebut akan dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kades.

Perpanjangan massa jabatan kades sudah resmi diberlakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2024 tentang desa.

Dalam UU tersebut diatur perpanjangan masa tidak hanya jabatan kepala desa namun juga badan permusyawaratan desa (BPD) yang ditambah 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

“Tidak hanya masa jabatan kades menjadi 8 tahun, BPD juga diperpanjang menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun tentu ini banyak hal yang perlu dipersiapkan, sebelum pengukuhan dan penyerahan SK perpanjangan," tutupnya.

buntut perpanjangan jabatan kades jadi 8 tahun, dpmd mukomuko minta rpjmdes diperbaharui                            koranrb.id – buntut perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 8 tahun di seluruh indonesia termasuk di kabupaten mukomuko berdasarkan keputusan pemerintah pusat. 
dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) mengingatkan kepada seluruh pemerintah desa (pemdes) di kabupaten mukomuko
agar dapat merubah atau memperbaharui dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan perpanjangan masa jabatan. 
hal ini disampaikan kepala dpmd kabupaten mukomuko, ujang slamet, s.pd melalui kabid pemdes dan kelurahan, wagimin. 
baca juga:mundur dari jabatan karena sakit, kadis dinsos tunggu jawaban pejabat pembina kepegawaian
baca juga:4 kelompok tani mukomuko penerima bantuan program replanting memasuki masa tanam
ia mengatakan jika rpjmdes belum diperbaharui maka pemerintah desa sulit bahkan terancam tidak bisa membuat rencana kerja pemerintah (rkp) 2025 mendatang.
"rpjmdes di setiap desa, dulunya telah disesuaikan dengan masa jabatan kades selama 6 tahun. maka dari itu dokumen rpjmdes harus diperbaharui seiring dengan masuknya periode baru jabatan kades menjadi 8 tahun," jelasnya.
gimin menambahkan, pemerintah pusat telah menginstruksikan untuk langsung memperpanjang masa jabatan kades dari 6 menjadi 8 tahun disesuaikan dengan undang-undang tentang desa yang baru. 
di kabupaten mukomuko ada 148 desa, dan semua kades beserta anggota bpd akan dikukuhkan untuk melanjutkan masa jabatan selama 8 tahun, terhitung sejak dilantik dulu.
baca juga:soroti penggunaan anggaran pembangun jut rp500 juta, kejari mukomuko panggil pemdes suka pindah, libatkan apip
baca juga:pemkab mukomuko bentuk tim desk, siap sanksi asn dan kades tak netral pilkada 
"dari 148 desa, ada 37 desa yang sebenarnya jika berdasarkan uu desa yang lama, masa jabatan kadesnya habis di tahun 2024 ini.
sehingga, bagi 37 desa itu maka rpjmdes juga sudah habis masa berlakunya dan harus diperbaharui dan masa jabatan ditambah 2 tahun lagi," katanya.
untuk itu, pihaknya kembali mengingatkan agar pemerintah desa segera melakukan perubahan rpjmdes tersebut. 
selain itu, dpmd mukomuko bersama pendamping desa juga sedang fokus mendorong 37 desa ini memperbaharui rpjmdes. 
baca juga:desa talang buai tagih jaringan internet, pemkab mukomuko janji lagi
baca juga:tak mau terkena hipertensi, lakukan ini setiap hari 
karena kalau tidak ada rpjmdes, mereka tidak bisa buat rkp tahun 2025. gimin juga menyampaikan, penyusunan dokumen rencana pembangunan pemerintahan desa, sama halnya dengan pemerintahan daerah.
"dokumen apbdes yang dijalankan setiap tahun itu harus mengacu dengan rpjmdes.
dan turun menjadi rkp dan seterusnya hingga menjadi apbdes. kita harapkan, penyusunan rpjmdes yang akan dilaksanakan desa di daerah ini bisa dilakukan cepat," harapnya.
sementara itu asisten i setkab mukomuko, haryanto s.km menegaskan, opd teknis dalam hal ini dpmd juga harus bergerak cepat, menyusun rancangan terkait perpanjangan jabatan kepala desa, baik itu berapa yang akan dilakukan perpanjangan, termasuk rancangan pengukurannya. 
apakah akan dilakukan secara bertahap atau seperti apa, tentu koordinasi dalam hal ini sangat diperlukan.
“yang pastinya dpmd harus aktif berkoordinasi dengan pihak kemendagri untuk mengetahui secara pasti, jangan sampai nanti daerah lain sudah dilakukan perpanjangan kita belum,” ujarnya.
haryanto yang juga mantan kepala dpmd mukomuko menyampaikan, bulan oktober 2024 mendatang akan ada 37 kepala desa yang habis masa jabatan. 
tentunya ini membutuhkan kepastian apakah akan dilakukan perpanjangan. atau jabatan tersebut akan dijabat oleh penjabat sementara (pjs) kades. 
perpanjangan massa jabatan kades sudah resmi diberlakukan berdasarkan undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2024 tentang desa. 
dalam uu tersebut diatur perpanjangan masa tidak hanya jabatan kepala desa namun juga badan permusyawaratan desa (bpd) yang ditambah 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
“tidak hanya masa jabatan kades menjadi 8 tahun, bpd juga diperpanjang menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun tentu ini banyak hal yang perlu dipersiapkan, sebelum pengukuhan dan penyerahan sk perpanjangan," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan