Pemkab Rejang Lebong Klaim Ada Peningkatan Nilai SAKIP-RB, Raih Nilai 61,02 poin

RAPAT: Sekda Rejang Lebong memimpin rapat SAKIP-RB.-foto: arie/koranrb.id-

"Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi," jelas Sekda.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan nilai SAKIP-RB dan Reformasi Birokrasi memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain, program-program yang didorong oleh implementasi SAKIP-RB telah membantu menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong. 

Selanjutnya, dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

Investasi dan kegiatan ekonomi meningkat, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program-program kesehatan yang dikelola dengan akuntabilitas tinggi telah meningkatkan kualitas layanan kesehatan di kabupaten ini.

Hal itu tercermin dalam peningkatan indeks kesehatan masyarakat, yang mencakup indikator-indikator seperti harapan hidup, angka kematian bayi, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

"Berikutnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan telah meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Rejang Lebong. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial," beber Sekda.

BACA JUGA:Pilwakot Bengkulu 2024, Duet Saleh-Sukatno Berpeluang Maju

Meski banyak capaian positif, Sekda tetap mengingatkan bahwa prestasi yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP-RB memerlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan dan program.

Pemerintah daerah harus terus memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang, inovasi dalam pelayanan publik harus selalu diupayakan.

Ini termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta pengembangan program-program yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Kolaborasi PLN Icon Plus Menuju Transformasi Energi Hijau dan Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

"Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program sangat penting. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka," paparnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan