Bupati Larang Pejabat Flexing, Laporkan Kekayaan ke KPK

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 11 Jul 2024 - 00:05

LARANG FLEXING: Bupati Gusnan Mulyadi saat mengingatkan pejabat agar tidak pamer harta--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

bupati larang pejabat flexing, laporkan kekayaan ke kpk                             kota manna, koranrb.id  - bupati gusnan mulyadi melarang pejabat pemkab bengkulu selatan pamer gaya hidup mewah atau biasa disebut flexing di media sosial. 
bupati mengajak pejabat menggunakan media sosial untuk menyebar informasi bermanfaat. bukan berlagak kaya dengan memamerkan kemewahan baik itu di facebook, instagram, tik tok dan platform digital lainnya. 
bupati menilai pejabat yang suka flexing, merupakan perbuatan yang sangat tidak mendidik dan tak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
hal inilah yang membuat gusnan mengingatkan para pejabat di kabupaten bengkulu selatan untuk tidak ikut-ikutan pamer harta, karena lebih banyak mudaratnya. 
baca juga:larang anak muda kebut-kebutan di jalan raya, wabup arahkan balapan di sirkuit bengkulu selatan
baca juga:terdakwa korupsi proyek lab rsud curup dituntut berbeda, konsultan pengawas paling tinggi
“saya minta khusus pejabat  di lingkungan pemerintahan bengkulu selatan, sudahlah, apa yang ingin dipamerkan ke masyarakat. kebahagiaan dengan dengan pola kehidupan mewah atau apalah itu tidak ada gunanya,” ucap gusnan. 
kendati demikian, gusnan tidak melarang setiap masyarakat punya harta banyak, atau kaya. sebab hal tersebut hak setiap orang. 
bagi gusnan para pejabat harus memberikan contoh yang baik ke masyarakat. “silakan punya harta yang banyak. rasulullah saja kaya. saya tidak setuju kalau orang menyebut rasulullah itu miskin,” tandasnya.
dengan demikian sekali lagi bupati gusnan ingatkan para pejabat agar hidup sederhana. kalaupun memang kaya tak seharusnya dipamer-pamerkan dan mengedepankan gaya hidup mewah.
“hidup anda itu makmur dan sejahtera, bukan kelihatannya. kalau kelihatan itu namanya pamer,” tandas gusnan.
senada disampaikan sekda bengkulu selatan, sukarni dunip sp, m.si mengatakan bahwa pejabat adalah pelayan publik. bukan memposisikan diri sebagai sosok yang suka pamer harta dan kemewahan. apalagi masih banyak masyarakat saat ini mengalami kekurangan. 
baca juga:bupati ajak masyarakat makan buah, manfaatkan pekarangan rumah
baca juga:menjelang jabatan berakhir, program gusnan mulai ditinggalkan pejabat
untuk itu dirinya sangat menekankan seluruh pejabat atau asn kabupaten bengkulu selatan tidak pamer harta. 
“orang kaya sesungguhnya tidak pamer. khusus pejabat, sudah menjadi aturan melaporkan harta kekayaan agar tercipta transparansi,” kata sekda.
kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaan juga ditegaskan  inspektur inspektorat daerah kabupaten bengkulu selatan, hamdan. dia kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat pemkab bengkulu selatan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn) ke kpk ri. 
laporan ini sesuai surat menteri pendayagunaan aparatur negara (menpan), surat edaran nomor: se/03/m.pan/01/2005 tentang lhkpn yang mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan lhkpn. yaitu pejabat eselon ii dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah. 
“lhkpn wajib. berlaku untuk seluruh pejabat eselon ii. juga berlaku bagi kepala desa, melaporkan harta kekayaannya tahun yang sudah dilalui,” demikian hamdan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan