PH Sebut Kewenangan Menilang dan Memeriksa KIR Tidak Selalu Danru, Perkara Pungli UPPKB PUT BPTD Bengkulu

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 18 Jul 2024 - 23:17

KEWENANGAN MENILANG DAN PERIKSA KIR: Peran atau tugas masing-masing para terdakwa Wahyu Hidayat, Henky Andriyo Paska dan Firman Riza jadi sorotan. Seperti yang disampaikan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Firman Riza, Jafni Parma, SH. WEST JER TOURINDO/RB--

“Kebetulan klien kami Firman, serta terdakwa Hengky juga berada di lokasi menjalankan tugas piket,” terang Jafni.

Lanjut Jafni persoalan menilang berdasarkan fakta-fakta persidangan anggota yang ada dalam wilayah kerja UPPKB PUT, berwewenang untuk melaksanakan itu setiap jadwal piket dan itu tidak hanya dilakukan oleh danru saja.

“Pada kesaksian saksi, bahwa untuk menilang dan memeriksa KIR bisa dilakukan oleh petugas piket tergantung individu dan tidak selalu danru yang melakukan kegiatan tersebut,” pungkas Jafni.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu menghadirkan tujuh saksi yang melihat transaksi pungli yang melibatkan tiga terdakwa perkara ini.

Sidang tersebut di laksanakan pada Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, diketuai hakim ketua Paisol SH. MH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 saksi yang melihat transaksi pungli tersebut.

Sidang tersebut di laksanakan pada Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, diketuai hakim ketua Paisol SH. MH.

JPU Kejati Bengkulu, Syaiful Amri, SH mengatakan jaksa menghadirkan 7 saksi.

Terdiri dari empat komandan regu (Danru) dengan shift berbeda, dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu.

Kemudian Kepala Kantor UPPKB, pegawai Tata Usaha Penimbangan.

“Kita hadirkan 7 saski untuk memperkuat dakwaan kita,” terang Syaiful.

Kemudian dijelaskan Syaiful bahwa pada keterangan saksi, menyebut mereka melihat terdakwa menerima uang dari para sopir.

“Mereka melakukan pungutan liar menggunakan banyak motif. Seperti motif membayar langsung dan saksi yang dari kepala kantor juga melihat itu,” jelas Syaiful.

ph sebut kewenangan menilang dan memeriksa kir tidak selalu danru, perkara pungli uppkb put bptd bengkulu                            koranrb.id – pembuktian perkara dugaan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang dan pengurusan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb) balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding sudah memasuki agenda keterangan saksi.
pasca sidang selasa, 16 juli 2024 lalu peran atau tugas masing-masing para terdakwa wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza jadi sorotan.
seperti yang disampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa firman riza, jafni parma, sh.
jafni mengatakan bahwa memang kliennya merupakan komandan regu (danru) yang saat peristiwa ott (operasi tangkap tangan, red) terjadi, sedang bertugas piket menjaga jembatan timbang bersama terdakwa wahyu dan hengky.
baca juga: 3 terdakwa minta bebas, jaksa tetap pada tuntutan, perkara korupsi lab rsud curup 
baca juga:kermin ajukan kasasi putusan banding 15 tahun
ia membantah pernyataan dalam berita sebelumnya bahwa terdakwa wahyu sebagai pengawas lalu lintas. 
melainkan kata jafni tugas terdakwa wahyu adalah petugas timbang, sementara terdakwa hangky benar adalah pengatur lalu lintas.
“kami keberatan terhadap pernyataan beberapa pihak yang menyatakan bahwa klien kami atas nama firman, hanya pihak yang berwenang dalam melakukan penilangan maupun memeriksa kendaraan yang melintas di jembatan timbang put,” sampai jafni parma, sh.
menurut jafni tidak benar jika terdakwa wahyu tidak memiliki peran dalam peristiwa ott. 
baca juga:hari ketiga ops patuh nala di kaur, 77 pengendara terjaring razia
baca juga:putusan banding, kirmin 15 tahun, adik iparnya 12 tahun
“dapat kami sampaikan, awal mula yang tertangkap oleh petugas dari tipikor polda bengkulu dalam ott tersebut adalah saudara wahyu,” terang jafni.
bahkan jafni menyebut uang yang diamankan polisi dari tangan terdakwa wahyu, merupakan uang titipan untuk pengurusan kir.
“kebetulan klien kami firman, serta terdakwa hengky juga berada di lokasi menjalankan tugas piket,” terang jafni.
lanjut jafni persoalan menilang berdasarkan fakta-fakta persidangan anggota yang ada dalam wilayah kerja uppkb put, berwewenang untuk melaksanakan itu setiap jadwal piket dan itu tidak hanya dilakukan oleh danru saja.
baca juga:sidang dugaan pungli kir, jpu hadirkan 7 saksi
baca juga: 7 tsk dugaan korupsi rsud mukomuko dilimpahkan ke pengadilan, ditahan di polres mukomuko
“pada kesaksian saksi, bahwa untuk menilang dan memeriksa kir bisa dilakukan oleh petugas piket tergantung individu dan tidak selalu danru yang melakukan kegiatan tersebut,” pungkas jafni.
diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu menghadirkan tujuh saksi yang melihat transaksi pungli yang melibatkan tiga terdakwa perkara ini.
sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh.
jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan 7 saksi yang melihat transaksi pungli tersebut.
sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh.
jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh mengatakan jaksa menghadirkan 7 saksi.
terdiri dari empat komandan regu (danru) dengan shift berbeda, dari balai pengelola transportasi darat kelas iii bengkulu.
kemudian kepala kantor uppkb, pegawai tata usaha penimbangan.
“kita hadirkan 7 saski untuk memperkuat dakwaan kita,” terang syaiful.
kemudian dijelaskan syaiful bahwa pada keterangan saksi, menyebut mereka melihat terdakwa menerima uang dari para sopir.
“mereka melakukan pungutan liar menggunakan banyak motif. seperti motif membayar langsung dan saksi yang dari kepala kantor juga melihat itu,” jelas syaiful.
ia melanjutkan bahwa terdakwa juga menggunakan motif kupon. di mana motif ini bekerja sama dengan warung yang berada di dekat kantor uppkb padang ulak tanding.
“selain memberi langsung, para terdakwa melakukan aksinya dengan bekerja sama dengan pihak warung makan di dekat kantor. di mana para terdakwa menitipkan kupon pada pedagang. lalu pedagang memberikan pada sopir sehingga sopir bisa lewat meski tidak memiliki surat-surat. untuk mendapatkan kupon tersebut para sopir harus membayarkan sejumlah uang,” terang syaiful.
berdasarkan beberapa keterangan tersebut jpu mengungkapkan sangat memperkuat dakwaan jaksa.
nantinya untuk lebih memperkuat dakwaan jaksa akan menghadirkan saksi lainnya yang mengetahui.
“pada persidangan rabu mendatang kita akan hadirkan saksi lagi yang tentunya memperkuat dakwaan,” jelas syaiful.
sementara itu saat hakim menanyakan pada tiga terdakwa yakni wahyu hidayat, hengky andriyo paska dan firman riza, mereka membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jpu tersebut.
di tempat terpisah penasehat hukum terdakwa hengki andriyo paska, sopian siregar, sh, mkn mengatakan bahwa memang kejadian pungli ini terjadi.
namun masih ada yang belum tampak. yaitu kliennya ini bertugas sebagai apa atau andilnya apa dalam perkara pungli ini.
pasalnya kliennya adalah pengatur lalu lintas tidak lebih.
“memang kejadian dari pungli ini ada. namun klien kita ini andilnya apa sehingga ikut terseret. klien kita hanya pengatur lalu lintas kebetulan saat ott dia sedang tugas,” terang sofian.
sementara itu disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa  wahyu hidayat, dede frastien, sh, mh bahwa kliennya juga adalah pengatur lalu lintas dan dan menurut saksi bahwa kliennya tidak berhak menilang.
“pada kesaksian saksi bahwa klien kita tidak berwenang untuk menilang dan juga mememeriksa kir,” jelas dede.
dede juga belum mengetahui keterlibatan hingga terseretnya klien mereka dalam kasus sini.
“mungkin sama seperti sopian, yang jelas klien kita pengawas lalu lintas. yang memiliki wewenang menilang memeriksa adalah kepala regu,” jelas dede.
selanjutnya juga pada persidangan lalu keterangan saksi memang mengarah pada saksi ketua regu untuk perkara ini yakni terdakwa firman riza.
“kalau dari keterangan saksi tadi lebih banyaktanggung jawab pada kepala regu bukan klien kita,” jelas dede.
turut disampaikan juga oleh penasehat hukum dari terdakwa firman riza, jafni parma, sh  bahwa pada persidangan tadi kliennya sangat diberatkan.
ada hal yang disesalkan olehnya, bahwa saksi masih belum banyak bisa menjawab pertanyaan dari penasihat hukum.
diberitakan sebelumnnya bahwa jaksa mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal berlapis yaitu, pasal pertama: pasal 12 huruf e dan pasal kedua: pasal 11 undang-undang republik indonesia no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan