Kepahiang Gagas Kartu Kredit Pemda, Ini Alasannya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 19 Jul 2024 - 23:16

KARTU KREDIT: Pemkab Kepahiang tengah merancang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKP. HERU/RB--

Adapun teknisnya, penggunaan kartu kredit masih dalam pembahasan bersama Bagian Hukum Setkab Kepahiang.

Gambarannya, setiap OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang nanti akan mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Saat OPD ingin membutuhkan anggaran, dapat segera menggunakan meski dalam kondisi kas daerah kosong.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dipegang OPD, akan diisi Bank Bengkulu sebesar 40 persen dari anggaran Uang Persediaan (UP) di OPD masing-masing.

Saat penggunaan anggaran dengan kondisi kas daerah kosong, OPD dapat memanfaatkan kartu kredit dan wajib melakukan pembayaran kepada Bank Bengkulu, disaat kas daerah sesuai APBD telah terisi kembali.

Tahap awal, penerapan kartu kredit hanya diberlakukan kepada beberapa OPD saja sebagai pilot projek. Salah satunya OPD yang membutuhkan dana segar di awal tahun, karena berbarengan dengan peringatan HUT Kabupaten Kepahiang.

kepahiang gagas kartu kredit pemda, ini alasannya                            koranrb.id - pemkab kepahiang tengah merancang penggunaan  kartu kredit pemerintah daerah atau kkp. 
tak main-main, kartu kredit ini nantinya dirancang mulai diberlakukan mulai ta 2025 mendatang. 
tahap awal, sebagai payung hukum saat ini masih dilakukan pembahasan yang nantinya akan berbentuk peraturan bupati (perbup). 
lantas, apa dasar pemkab kepahiang ingin memberlakukan kartu kredit pemerintah daerah? 
baca juga:bansos janda dibagikan agustus, 30 orang janda di kepahiang terdata terima bansos
baca juga:dihantam truk, siswi smp kepahiang meregang nyawa
kepala badan keuangan daerah (bkd) kepahiang, jono antoni, s.sos, mm tak menampik saat ini pihaknya tengah menggodok perbup untuk penerapan kkp.
menurutnya, penerapan kartu kredit pemerintah daerah sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri (mendagri).
adapun dasar utamanya adalah, sering terjadinya kas daerah kosong di awal tahun lantaran  belum ada transfer dari pemerintah pusat atau belum tersedianya apbd di kas daerah (kasda). 
hal ini, kerap menghambat laju roda pembangunan daerah. dengan kartu kredit pemerintah daerah ini nantinya, sebagai antisipasi dari ketersediaan apbd kabupaten kepahiang yang masih kosong di kas daerah. 
baca juga:pengembangan wisata daerah jalan di tempat, dinas pariwisata kepahiang?
baca juga:genjot pad kepahiang! sekda hartono tegaskan ini 
dalam penerapannya kelak, penggunaan kartu kredit belanja pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang harus menyediakan dana yakni, bank bengkulu.
"selama ini kan di awal tahun kerap kas kosong. dengan kartu kredit ini, roda pemerintahan akan tetap berjalan," kata jono.
adapun teknisnya, penggunaan kartu kredit masih dalam pembahasan bersama bagian hukum setkab kepahiang.
gambarannya, setiap opd di lingkungan pemkab kepahiang nanti akan mendapatkan kartu kredit pemerintah daerah. 
baca juga:sudah ada 3 tower bts tapi internet tetap lemot, bawaslu kepahiang bilang begini 
baca juga: perdana, dpd pks kepahiang deklarasi dukung nata-hafizh
saat opd ingin membutuhkan anggaran, dapat segera menggunakan meski dalam kondisi kas daerah kosong. 
kartu kredit pemerintah daerah yang dipegang opd, akan diisi  bank bengkulu sebesar 40 persen dari anggaran uang persediaan (up) di opd masing-masing.
saat penggunaan anggaran dengan kondisi kas daerah kosong, opd dapat memanfaatkan kartu kredit dan wajib melakukan pembayaran kepada bank bengkulu, disaat kas daerah sesuai apbd telah terisi kembali. 
tahap awal, penerapan kartu kredit hanya diberlakukan kepada beberapa opd saja sebagai pilot projek. salah satunya opd yang membutuhkan dana segar di awal tahun, karena berbarengan dengan peringatan hut kabupaten kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan