Sekwan Kepahiang 'Melawan', Pertanyakan Pencopotan Jabatan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 20 Dec 2024 - 23:04

Penasihat Hukum Sekwan Kepahiang (non aktif) Joni Bastian, SH)--Ist/rb

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Kepahiang (non aktif), Roland Yudishtira 'melawan'.

Sejak kasus dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang mencuat, Sekwan non aktif terus disibukkan dengan menjalani rangkaian pemeriksaan di Kejari Kepahiang.

Hingga akhirnya, penyidik Kejari telah menaikkan status penanganan perkara menjadi Penyidikan (Dik) awal Desember 2024.

Pemkab Kepahiang pun bereaksi, dengan mencopot jabatan Sekwan dan sementara mengisinya dengan pelaksana tugas (Plt) mulai awal pekan ini.

Karena ini pula, Sekwan non aktif mempertanyakan langkah yang sudah diambil Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid.

Melalui kuasa hukumnya, Joni Bastian, SH, Jumat 20 Desember secara tegas mempertanyakan pencopotan jabatan yang dialami kliennya.

Menurutnya, langkah yang sudah diambil bupati sangat tergesa-gesa.

Dengan status Sekwan non aktif masih sebatas saksi, pencobotan jabatan dianggap di luar kelaziman.

"Klien kami, selaku Sekwan Kepahiang sudah dinonjobkan bupati Kepahiang.

Kami pertanyakan kepada bupati, atas dasar apa pencopotan teradap klien kami.

Menurut kami, status klien kami dalam perkara saat ini masih sebatas saksi, belum ada penetapan selanjutnya.

Kami sesalkan, karena apa yang dilakukan bupati terkesan tergesa-gesa, tak profesional dan tidak tertib administrasi," papar Joni Bastian.

sekwan kepahiang 'melawan', pertanyakan pencopotan jabatan                            kepahiang, koranrb.id - sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kepahiang (non aktif), roland yudishtira 'melawan'.
sejak kasus dugaan korupsi di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kepahiang mencuat, sekwan non aktif terus disibukkan dengan menjalani rangkaian pemeriksaan di kejari kepahiang. 
hingga akhirnya, penyidik kejari telah menaikkan status penanganan perkara menjadi penyidikan (dik) awal desember 2024. 
pemkab kepahiang pun bereaksi, dengan mencopot jabatan sekwan dan sementara mengisinya dengan pelaksana tugas (plt) mulai awal pekan ini. 
baca juga:210 personel polres rejang lebong siap amankan nataru 2025 
karena ini pula, sekwan non aktif mempertanyakan langkah yang sudah diambil bupati kepahiang hidayatullah sjahid. 
melalui kuasa hukumnya,  joni bastian, sh, jumat 20 desember secara tegas mempertanyakan pencopotan jabatan yang dialami kliennya. 
menurutnya, langkah yang sudah diambil bupati sangat tergesa-gesa. 
dengan status sekwan non aktif masih sebatas saksi, pencobotan jabatan dianggap di luar kelaziman. 
baca juga:mediasi konflik, pt agricinal mau tunjukkan sertifikat lahan, warga minta pemasangan patok 
"klien kami, selaku sekwan kepahiang sudah dinonjobkan bupati kepahiang.
kami pertanyakan kepada bupati, atas dasar apa pencopotan teradap klien kami.
menurut kami, status klien kami dalam perkara saat ini masih sebatas saksi, belum ada penetapan selanjutnya.
kami sesalkan, karena apa yang dilakukan bupati terkesan tergesa-gesa, tak profesional dan tidak tertib administrasi," papar joni bastian.
baca juga:aph mulai lirik proyek penanganan kemiskinan ekstrem bpp bengkulu rp5,1 miliar, dewan segera turun ke lapangan
karena ini pula, pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah hukum sebagai upaya perlawanan setelah apa yang sudah dialami kliennya. 
"bupati kepahiang copot klien kami tanpa alasan jelas, seperti lazimnya pencopotan jabatan lainnya.
kami selaku kuasa hukum, akan melakukan upaya hukum lainnya, seperti ke ptun atau lainnya," tambah joni.
terkait proses hukum yang tengah menyeret kliennya, joni menilai apa yang dilakukan kliennya sejauh ini kepada pihak penyidik sangat kooperatif. 
baca juga:pastikan nataru aman dan nyaman, 2.050 personel diterjunkan
ia juga meyakinkan, sekwan non aktif akan secara terbuka memberikan semua keterangan kepada penyidik terkait apa yang sudah terjadi di setwan kepahiang selama dirinya menjabat. 
"dalam perkara ini, klien kami sangat kooperatif. klien kami juga akan secara terbuka  menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di setwan.
saat ini, terkesan jadi kambing hitam.
seolah, tersangka utama. kan, belum ada penetapan.
baca juga:badai! ada pohon tumbang di liku 9, 2 unit rumah terdampak
klien kami siap membuka apa yang sebenarnya terjadi di setwan sejak menjabat," pungkas joni.
diketahui, sesuai surat perintah pelaksana tugas nomor 800.1.3.1/4384/bkdpsdm/bid.1/2024 bertandatangan langsung bupati kepahiang hidayatullah sjahid. 
jabatan roland yudishtira selaku sekwan kepahiang resmi dicopot.
mengisi kekosongan jabatan, hingga adanya sekwan defenitif, bupati telah menunjukkan seorang pelaksana tugas (plt) sekwan. 
baca juga:buronan kasus pencabulan, asn bengkulu akhirnya ditangkap, pernah jabat sekretaris bkd kepahiang 
masa kerja pelaksana tugas (plt) sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kepahiang, hanya berlangsung untuk 3 bulan ke depan saja.
yakni, terhitung mulai senin 16 desember 2024 hingga 16 maret 2025.
sebagaimana telah diwartakan sebelumnya, bupati hidayat menunjuk plt sekwan, dendi, mm yang masih menjabat sebagai sekretaris badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang. 
sebelumnya, sekda kabupaten kepahiang, dr. hartono menerangkan, ditetapkannya jabatan plt sekwan kepahiang, berlaku hingga nantinya ada penunjukan sebagai pejabat sekwan defenitif yang menjadi tugas bupati kepahiang terpilih nantinya.  
baca juga:apes! pencuri motor di bentiring tertangkap setelah kecelakaan di jalan lintas bengkulu - kepahiang 
penetapan plt. sekwan dirasa perlu, guna menyelesaikan perjalanan kegiatan di lingkungan setwan kepahiang.
sekda juga menyampaikan, proses yang sudah dijalani sudah mendapatkan izin dari kemendari. 
plt. sekwan nantinya akan fokus dalam hal penatausahaan di lingkungan setwan kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan