Pembebasan Lahan Terhambat Lagi, 2 Pemilik Lahan Saling Klaim Batas

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 14 Aug 2024 - 23:18

UKUR: Proses pengukuran ulang, tanah warga yang terdampak pembangunan pelabuhan Pasar Lama. RUSMANAFRIZAL/RB--

pembebasan lahan terhambat lagi, 2 pemilik lahan saling klaim batas                            koranrb.id - proses pembebasan lahan pembangunan pasar lama bintuhan masih mengalami hambatan.
hal ini lantaran dua pemilik lahan belum memberikan persetujuan, terhadap hasil pengukuran yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) kaur dibantu badan pertanahan nasional (bpn) kaur.
informasi terhimpun pemilik lahan tersebut adalah ibu jasmanir dan fatimah. keduanya masih bersikukuh bahwa batas lahan mereka yang berdekatan masih belum tepat sebagaimana yang mereka kehendaki.
keduanya saling klaim satu sama lain, sehingga pada saat pengukuran ulang yang dilakukan sebelumnya, belum mencapai persetujuan. untuk itu dalam waktu dekat ini, pengukuran kembali akan dilakukan.
baca juga: bantuan 10 unit rtlh telah direalisasikan di kaur
baca juga:wabup kaur: tanamkan nilai pramuka, jaga keutuhan nkri
"pembebasan lahan masih terhambat, persetujuan semuannya belum didapatkan. terbaru masih ada dua orang warga lagi yang saling klaim batas lahan," kata kepala dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten kaur, ismawar hasdan, st, rabu 14 agustus 2024.
padahal seharusnya jika persetujuan telah diberikan maka sudah berlanjut ke tahapan penghitungan pembayaran kantor jasa penilai publik (kjpp).
untuk itu pengukuran akan dilakukan dalam waktu dekat ini, bukan hanya pemilik lahan yang akan diajak, namun ada beberapa saksi yang tahu mengenai ambang batas lahan tersebut yang juga bakal diajak untuk menyaksikan pengukuran.
baca juga:38 proyek dak fisik disdikbud kaur titik nol, segini anggarannya
baca juga:1.050 duplikat bendera pusaka dari bpip mulai dibagi
diharapkan, pengukuran ulang lahan tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga tahapan bisa dilanjutkan.
"untuk sekarang solusi satu-satunya adalah dengan cara melakukan pengukuran ulang, dalam waktu dekat ini akan dilakukan," ujar ismawar.
setelah adanya persetujuan dan pengukuran telah dilakukan, artinya tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemkab kaur adalah mematok harga untuk tanah masyarakat yang terdampak pembangunan. 
sesuai dengan arahan sekda beberapa waktu yang lalu di agustus ini, lahan telah selesai dan tinggal dilakukan pembangunan oleh dinas perikanan dan kelautan provinsi bengkulu.
"bulan ini targetnya, semuannya telah clear dan pembangunan akan mulai dilakukan," ujar ismawar.
disampaikannya, sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan luas lahan sebanyak 10 hektar, sementara lahan milik pemkab kaur disana hanya 5 hektar. 
artinya pemkab kaur masih harus membebaskan lahan seluas 5 hektar supaya pembangunan dapat dilanjutkan oleh pihak dinas perikanan dan kelautan provinsi bengkulu. 
baca juga:pilkada damai, semua lini diminta bersinergi
baca juga:perdana, kaur gelar penilaian penyakit frambusia
sementara dengan luasan lahan tersebut, diperkirakan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan bisa mencapai rp2 miliar. 
karena bukan hanya tanah yang akan dibeli, melainkan juga rumah milik warga setempat akan direlokasi karena memang terdampak akibat pembangunan tersebut.
"untuk anggaran baru estimasi saja, sekitar rp 2 miliar," ungkap ismawar.
terkait dengan masyarakat yang terdampak, ismawar mengungkapkan pada dasanya semuannya telah setuju apabila nanti memang diharuskan untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. 
dengan catatan pemkab kaur tidak lepas tangan, juga harus membayar ganti rugi tanah beserta bangunan sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya.
"untuk masyarakat setempat, semuannya setuju pembangunan dilakukan. tinggal menunggu anggaran pembebasan lahan ini siap," terangnya.
sementara itu, sekda kaur dr. drs ersan syafiri, mm mengungkapkan, saat ini lahan sudah siap, diperkirakan sebelum agustus sudah dapat dilakukan lean clearing sehingga dapat pula mulai digelar pembangunan.
terlihat dengan pemukiman warga sekda menegaskan lantaran itu lahan pemkab kaur maka hasil komunikasi dengan warga mereka siap untuk pindah secara sukarela.
"untuk ganti ruginya pemukiman tidak ada kita alokasikan dana, karna ini memang lahan pemkab. tapi untuk lahan 5 hektar kosong diluar lahan pemkab kaur itu memang kita siapkan dana pembebasannya," ungkapnya.(

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan