45 Napi Korupsi Dapat Remisi di Bengkulu, Kadiv Pas: Tida Ada yang Bebas

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 23:37

BERIKAN: Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA memberikan berkas remisi pada perwakilan warga binaan di LPP Bengkulu, Sabtu, 17 Agustus 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

45 napi korupsi dapat remisi di bengkulu, kadiv pas: tida ada yang bebas                            koranrb.id – dari total 1.938 warga binaan pemasyarakatan (wbp) di provinsi bengkulu yang dapat remisi umum tahun ini, 45 di antaranya merupakan narapidana (napi) korupsi.
sebanyak 45 terpidana korupsi hanya mendapat potongan masa tahanan atau remisi, tidak ada yang dinyatakan bebas murni.
kantor wilayah (kanwil) kementerian hukum dan hak azasi manusia (kemenkumham) bengkulu berikan remisi pada momentum 17 agsutus 2024 untuk para wbp
untuk rincian remisi umum (ru) i dan ii sebagai berikut: 
baca juga:gugatan prapid tsk kontraktor pt asria jaya ditolak
baca juga:ancam lapor kades ke kejari mukomuko, warga lubuk sanai terjaring ott rp2,5 juta
di lapas bengkulu total 715 terdiri dari ru-i, 707, ru-ii, 8, lapas curup total 526 terdiri dari ru-i, 520, ru-ii, 6, lapas argamakmur total 347, ru-i, 333, ru-ii, 14, lpp bengkulu total 53, ru-i, 53, ru-ii, 0, lpka bengkulu total 53 terdiri dari ru-i, 50, ru-ii, 3, rutan bengkulu total 168 terdiri dari ru-i, 158, ru-ii, 10 dan rutan manna total 76 terdiri dari ru-i, 73, ru-ii, 3.
disampaikan kepala divisi pemasyarakatan (kadiv pas) kemenkumham bengkulu, teguh wibowo bc. ip, sh, mh bahwa memang benar ada pemberian remisi pada wbp di provinsi bengkulu.
“ya hari ini (kemarin, red) diberikan langsung oleh gubernur bengkulu berkas pemberian remisi untuk warga binaan,” ungkap teguh pada rb, 17 agustus 2024.
“sebanyak 45 terpidana korupsi semuanya diberikan remisi dan besaran remisinya berdasarkan lama tahun menjalani dan tidak ada yang bebas untuk kasus korupsi ini,” sambung teguh.
baca juga:saksi sebut hasil mark up mengalir ke mantan ketua baznas bengkulu selatan
baca juga:saksi pernah minta terdakwa palsukan tanda tangan, perkara dugaan tipikor dkptka disnakertrans benteng
pemberian remisi ini sudah berdasarkan aturan dan regulasi yang pas dan warga binaan yang mendapatkan sudah memenuhi syarat pemberian remisi.
“untuk besaran remisi umum yang diberikan itu berdasarkan keputusan presiden ri nomor 174 tahun 1999 dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018,” terang teguh. 
jika tahun pertama diberikan remisi sebesar satu bulan, bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan.
kemudian satu bulan bagi terpidana anak yang telah menjalani pidana selama 3 bulan.
dua bulan bagi narapidana anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.
baca juga:terdakwa akui korupsi uang pnpm-mp, bangun rumah rp75 juta 
baca juga:mantan kepala smk it al-malik dituntut bayar uang pengganti rp320 juta
untuk tahun kedua diberikan remisi 3 bulan, tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan, tahun ke empat dan ke lima diberikan remisi 5 bulan serta pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan.
“untuk pemberian remisi itu dikatagorikan lama penahan juga,” jelas teguh.
ia melanjutkan bahwa diuraikan jumlah warga binaan yang menerima remisi umum berdasarkan unit pelayanan teknis atau upt di lingkup kanwil kemenkumham bengkulu, baik lapas maupun rutan.
di tempat yang sama, gubernur bengkulu prof. dr. h rohidin mersyah mma dalam sambutannya mengungkapkan pesan dari menteri hukum dan ham republik indonesia bahwa untuk para wbp jadikan sebuah pelajaran dan atas ilmu pelatiahan di lembaga pemasyarakat harus dimanfaatkan.
“menteri berpesan untuk para warga binaan jadikan ini pelajaran,” ungkap rohidin pada sambutannya.
setelah para warga binaan keluar nantinya rohidin juga berpesan untuk para masyarakat agar menerima layakanya warga yang baru disanjung dan diberikan tempat yang sewajarnya diberikan pada masyarakat.
"narapidana juga merupakan bagian dari masyarakat bengkulu. oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi dalam melatih dan membina warga binaan, agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa," tutup rohidin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 18 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan