JPU Siapkan Ahli, Bongkar Aliran KN Rp1,6 Miliar yang Belum Pulih, PH Upayakan Saksi Meringankan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 18 Aug 2024 - 22:51

BERDIRI: Terdakwa Rully Oktavian sedang berbicara dengan tim Penasehat Hukum. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Perkara tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah menyeret dua terdakwa dibagi Jilid I dan II.

Namun, hingga agenda pembuktian Jilid II perkara ini yang menyeret terdakwa Rully Oktavian kerugian negara (KN) mencapai Rp1,6 miliar belum bisa dipulihkan.

Beberapa waktu lalu, hanya ada titipan sekitar Rp3 juta dari Rully Oktavian lantaran terungkap dalam persidangan ia menerima uang jasa pemalsuan tanda tangan dari terpidana Jilid I yakni Elpi Elpiantoni.

Untuk mengungkap aliran KN Rp1,6 miliar yang timbul dari perkara ini serta merincikannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng) sudah menyiapkan saksi ahli yang bakal dihadirkan dalam sidang lanjutan.

Hal tersebut dibenarkan JPU Kejari Benteng, Harys Ganda Tiar Sitorus, SH saat dikonfirmasi RB kemarin, 18 Agustus 2024.

Ia menyebut pada sidang lanjutan 26 Agustus 2024 mendatang dua ahli yang disiapkan dari hukum pidana dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

"Kita menghadirkan saksi ahli yang akan menjelaskan mengenai kerugian negara dan tinjaun hukum secara teori," ungkap Harys.

"Dua ahli nanti bang, ahli BPKP sama hukum pidana," imbuhnya.

Tak tanggung-tanggung, JPU menyiapkan ahli pidana dari Universitas Brawijaya.

“Kalau ahli pidana itu akademisi bidang Hukum Pidana Universitas Brawijaya Bandung Jawa Barat,” jelas Harys.

jpu siapkan ahli, bongkar aliran kn rp1,6 miliar yang belum pulih, ph upayakan saksi meringankan                             koranrb.id – perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) sudah menyeret  dua terdakwa dibagi jilid i dan ii.
namun, hingga agenda pembuktian jilid ii perkara ini yang menyeret terdakwa rully oktavian kerugian negara (kn) mencapai rp1,6 miliar belum bisa dipulihkan.
beberapa waktu lalu, hanya ada titipan sekitar rp3 juta dari rully oktavian lantaran  terungkap dalam persidangan ia menerima uang jasa pemalsuan tanda tangan dari terpidana jilid i yakni elpi elpiantoni.
untuk mengungkap aliran kn rp1,6 miliar yang timbul dari perkara ini serta merincikannya, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah (benteng) sudah menyiapkan saksi ahli yang bakal dihadirkan dalam sidang lanjutan.
baca juga:polisi selidiki kasus penikaman di simpang 6 tais, hari ini periksa saksi 
baca juga:kecelakaan maut padang pelasan seluma masih didalami, sopir truk diesel terancam pasal ini 
hal tersebut dibenarkan jpu kejari benteng, harys ganda tiar sitorus, sh saat dikonfirmasi rb kemarin, 18 agustus 2024.
ia menyebut pada sidang lanjutan 26 agustus 2024 mendatang dua ahli yang disiapkan dari hukum pidana dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu.
"kita menghadirkan saksi ahli yang akan menjelaskan mengenai kerugian negara dan tinjaun hukum secara teori," ungkap harys.
"dua ahli nanti bang, ahli bpkp sama hukum pidana," imbuhnya.
baca juga:biaya tidak ditanggung bpjs, operasi korban penikaman butuh uluran tangan
baca juga:basarnas turun, pencarian tubuh gio muli dilakukan manjauh dari lokasi tenggelam
tak tanggung-tanggung, jpu menyiapkan ahli pidana dari universitas brawijaya.
“kalau ahli pidana itu akademisi bidang hukum pidana universitas brawijaya bandung jawa barat,” jelas harys.
disinggung soal pemulihan kn rp1,6 miliar dari terdakwa dan terpidana, jpu menyebut belum ada penambahan sama sekali selain dari titipan terakhir dari terdakwa rully sebesar rp3 juta.
"penambahan uang kerugian negara yang dihasilkan terdakwa belum ada yang mencicil kecuali rully sendiri," terang harys.
baca juga:45 napi korupsi dapat remisi di bengkulu, kadiv pas: tida ada yang bebas
baca juga:gugatan prapid tsk kontraktor pt asria jaya ditolak
di sisi lain untuk penelusuran aset yang akan disita sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, jpu memastikan itu bakal dilakukan ketika terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian negara.
"untuk objek pidana yang tersangkut dengan korupsi layaknya harus disita. namun jika terdakwa atau terpidana tidak memiliki harta lagi maka harta lain atas nama mereka akan disita untuk pengembalian kerugian negara pasalnya kerugian negara dianggap perlu," tutup harys.
di tempat terpisah, penasehat hukum (ph) terdakwa rully oktavian, epandri, sh mengaku bakal menyiapkan saksi meringankan bagi kliennya
“kita upayakan memanggil saksi a de charge (saksi meringankan, red) untuk itu sedang dipersiapkan,” tutup epan.
baca juga:saksi sebut hasil mark up mengalir ke mantan ketua baznas bengkulu selatan
baca juga:terdakwa akui korupsi uang pnpm-mp, bangun rumah rp75 juta 
sekadar mengulas, pada sidang yang digelar rabu, 14 agustus 2024 lalu, empat saksi dihadirkan jpu yakni laily farida selaku pegawai penanggung jawab tenaga kerja asing di pt kusuma raya utama (kru).
saksi upik dyah sebagai kepala kantor cabang pembantu bni pasar panorama.
saksi lyna fransiska sebagai kepala seksi hubungan industrial disnakertrans bengkulu tengah dan saksi ade christian sebagai kepala bidang anggaran bkd bengkulu tengah.
kesaksian yang berhubungan dengan terdakwa rully oktavian hanya diungkapkan oleh lyna fransiska.
menurut saksi luna bahwa dirinya pernah meminta tolong terdakwa rully untuk memalsukan tanda tangan plt kadisnakertrans bengkulu tengah, namun itu mendapat persetujuan dan sebelum perkara ini terjadi.
"saya pernah meminta tolong rully buat tanda tangan dan itu sebelum terjadinya perkara korupsi ini lalu memang terpidana elpi mengetahui keahlian dari rully,"  ungkap luna di persidangan.
kemudian untuk keterangan saksi lainnya mereka tidak tahu siapa rully.
sementara saksi ade kristina mengungkapkan bahwa tidak mengenal terdakwa rully sama sekali.
dia hanya mengetahui bahwa untuk dana retribusi tka itu disetorkan pada disnakertrans provinsi bengkulu dan secara aturan tidak ada yang di setorkan ke disnakertrans bengkulu tengah bahkan ke kas daerah pun tidak.
di sisi lain, saksi upik menerangkan mengenai bek bni yang diterima itu berjumlah 15 lembar dan ditanda tangani plt kadisnakertrans bengkulu tengah.
"yang kami terima itu 15 lembar cek yang sudah ditandatangani karena itu memenuhi syarat maka pihak bank mengeluarkan dana yang diminta," terang upik.