DPR RI Anulir Putusan MK, BEM Unib Demo DPRD Provinsi Bengkulu, Seorang Pendemo Dipukul

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 21 Aug 2024 - 20:57

BEM Unib demo di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu mengecam sikap Banleg DPR RI yang menganulir putusan MK--Abdi/rb

BENGKULU, KORANRB.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar (KBM) Universitas Bengkulu (Unib) demo di halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu sore hingga malam, 21 Agustus 2024.

Hal tersebut buntut penolakan atas Rancangan Undang Undang Pilkada yang memuat aturan ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Dimana pembahasan RUU siang tadi di parlemen, Banleg DPR RI menganulir putusan MK dan tetap menggunakan putusan MA terkait ambang batas dukungan suara / kursi DPRD untuk pencalonan kepala daerah dan batas usia maju pencalonan kepala daerah.

Diketahui pada putusan MK sebelumnya, disebutkan ambang batas dukungan untuk pencalonan kepala daerah cukup hanya 7,5 persen dukungan kursi di DPRD setempat.

Namun berdasarkan rapat Banleg DPR RI tadi, putusan itu ditolak DPR RI, dan tetap menggunakan ambang batas dukungan minimal 20 persen dukungan kursi di DPRD setempat untuk mengajukan pencalonan kepala daerah.

Hasil rapat Banleg ini disetujui dan selanjutnya UU Pilkada ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI Kamis 23 Agustus 2024 untuk disahkan.

Aksi BEM KBM Unib tersebut, dilakukan pada pukul 17.00 WIB, yang dihadiri puluhan Mahasiswa merupakan tindakan aspirasi penolakan atas buruknya sistem demokrasi dimasa kepemimpinan Joko Widodo.

Seorang pria menginjak pendemo di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu --

“Kami datang bukan untuk onar, ini karena pejabat kita muak dan begitu marah kepada rezim saat ini, (Keluarga Jokowi, red),” sampai Presiden BEM KBM Unib, Ridhoan Parlaungan Hutasuhut.

Lebih jauh, Ridhoan menyerukan untuk mengajak seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP), komunitas, NJO, Mahasiswa untuk menggelar aksi secepatnya.

dpr ri anulir putusan mk, bem unib demo dprd provinsi bengkulu, seorang pendemo dipukul                            bengkulu, koranrb.id - badan eksekutif mahasiswa (bem) keluarga besar (kbm) universitas bengkulu (unib) demo di halaman gedung dprd provinsi bengkulu, rabu sore hingga malam, 21 agustus 2024.
hal tersebut buntut penolakan atas rancangan undang undang pilkada yang memuat aturan ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak sesuai dengan putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024. 
dimana pembahasan ruu siang tadi di parlemen, banleg dpr ri menganulir putusan mk dan tetap menggunakan putusan ma terkait ambang batas dukungan suara / kursi dprd untuk pencalonan kepala daerah dan batas usia maju pencalonan kepala daerah.
diketahui pada putusan mk sebelumnya, disebutkan ambang batas dukungan untuk pencalonan kepala daerah cukup hanya 7,5  persen dukungan kursi di dprd setempat.
baca juga:kadar gula darah tinggi, beberapa faktor ini bisa menjadi pemicunya
baca juga:kenali 12 manfaat telur puyuh bagi kesehatan
namun berdasarkan rapat banleg dpr ri tadi, putusan itu ditolak dpr ri, dan tetap menggunakan ambang batas dukungan minimal 20 persen dukungan kursi di dprd setempat untuk mengajukan pencalonan kepala daerah.
hasil rapat banleg ini disetujui dan selanjutnya uu pilkada ini akan dibawa ke rapat paripurna dpr ri kamis 23 agustus 2024 untuk disahkan.
aksi bem kbm unib tersebut, dilakukan pada pukul 17.00 wib, yang dihadiri puluhan mahasiswa merupakan tindakan aspirasi penolakan atas buruknya sistem demokrasi dimasa kepemimpinan joko widodo.
seorang pria menginjak pendemo di depan gedung dprd provinsi bengkulu --
“kami datang bukan untuk onar, ini karena pejabat kita muak dan begitu marah kepada rezim saat ini, (keluarga jokowi, red),” sampai presiden bem kbm unib, ridhoan parlaungan hutasuhut.
lebih jauh, ridhoan menyerukan untuk mengajak seluruh organisasi kepemudaan (okp), komunitas, njo, mahasiswa untuk menggelar aksi secepatnya.
baca juga:jangan kecewa! maarten paes gagal perkuat timnas lawan arab saudi, pssi beber alasannya
baca juga:viral 'peringatan darurat' menggema di medsos, demokrasi indonesia dijegal
apabila ajakan kami ditindak lanjuti, maka kbm unib dan organisasi lainnya dapat dipastikan dapat diselenggarakan secara besar – besaran di bengkulu.
“kita konsolidasikan, kita akan menjadi garda terdepan untuk masyarakat bengkulu,” tegas ridhoan.
sementara itu dalam video yang beredar aksi ini sempat ricuh saat mahasiswa membakar ban di halaman gedung dprd provinsi bengkulu.
saat itu terlibat kejar kejaran antar mahasiswa dengan petugas keamanan. bahkan seorang pria yang mengenakan pakaian safari terlihat memukul dan menginjak seorang pendemo.
untuk diketahui, berikut bunyi putusan mk terkait aturan terbaru pasal 40 ayat (1) uu pilkada yang dianulir banleg dpr ri:
 
untuk mengusulkan calon gubernur-wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk pada dpt sampai 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
b. provinsi dengan jumlah penduduk pada dpt 2-6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
c. provinsi dengan jumlah penduduk pada dpt 6-12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
d. provinsi dengan jumlah penduduk pada dpt lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan