JPU Bakal Hadirkan 10 Saksi di Awal Pembuktian, 7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko Siapkan Saksi Ahli

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 25 Aug 2024 - 22:53

BERSIAP: 7 terdakwa nampak bersiap meninggalkan ruang sidang didampingi jaksa yang bertugas mengawal. WEST JER TOURINDO/RB--

jpu bakal hadirkan 10 saksi di awal pembuktian, 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko siapkan saksi ahli                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) mukomuko menyiapkan 10 saksi pada tahap pembuktian perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat rsud mukomuko 2016-2021.
hal tersebut disampaikan kasi pidsus kejaksaan negeri mukomuko agrin nico, sh, mh saat dikonfirmasi rb.
ia mengungkapkan 10 saksi yang disiapkan bakal memberikan kesaksian atas perbuatan tujuh terdakwa yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto.
kemudian bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
baca juga:kekurangan volume kegiatan fisik desa bungin, estimasi kerugian negara capai rp500 juta 
baca juga:dua motor adu kambing dekat danau dendam tak sudah, 1 korban pingsan
"kita akan hadirkan saksi yang akan menjelaskan tindakan terdakwa ini benar dilakukan oleh mereka, ditambah juga akan menghadirkan ahli pastinya," terang agrin.
sementara, penasihat hukum (ph) 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengungkapkan bakal menyiapkan saksi ahli.  
"jika jpu menghadirkan saksi maka kami juga. kami bakal hadirkan saksi ahli yang akan menerangkan secara regulasi hukum tindakan para terdakwa," ungkap hotma.
pasalnya, hingga memasuki agenda pembuktian perkara ini, 7 kliennya belum mengakui dugaan perbuatan korupsi seperti yang didakwakan jpu.
“terdakwa merasa tidak melakukan maka kami dari ph mereka akan memperjuangkan apa yang diyakini mereka,” jelas hotma.
baca juga:korban dan pelaku saling kenal, pelaku lebih dari satu orang?
baca juga:diduga gelapkan hasil penjualan es capai rp689 juta, mantan karyawan dilapor ke polisi
ia menambahkan, para terdakwa meyakini tindakan dalam pengelolaan keuangan anggaran obat rsud mukomuko dilakukan sesuai aturan dan juknis yang ada.
“itu kenapa kita lakukan pemanggilan ahli.  menurut klien kita tindakan mereka masih pada jalur yang ada,” ungkap hotma
diberitakan sebelumnya bahwa hakim ketua agus hamzah, sh, mh menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum (ph) 7 terdakwa.
penolakan eksepsi ini disampaikan agus hamzah dalam sidang dengan agenda putusan sela perkara tersebut yang digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa 20 agustus 2024.
majelis hakim membacakan putusan dengan pertimbangkan bahwa berdasarkan analisis pada berkas perkara bahwa berkas perkara dugaan korupsi rsud mukomuko tersebut sudah memenuhi unsur.
dalam teori penyusunan berkas  dakwaan sudah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.
baca juga:jaksa banding putusan satu terdakwa tipikor laboratorium rsud curup
baca juga:lagi-lagi pengunjung warung tuak jalan bangka terlibat perkelahian, 1 korban masih dirawat
"memutuskan eksepsi yang diajukan penasihat hukum 7 terdakwa ditolak dan selanjutnya akan melanjutkan persidangan dengan agenda pengambilan keterang saksi," ungkap agus.
sementara itu, ph 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengungkap bahwa dengan dibacakan putusan sela tersebut, maka ph menerima dan akan fokus pada pokok perkara.
"kita dari ph menghormati keputusan majelis hakim untuk upaya banding yang ditawarkan masih mikir-mikir,” katanya.
terpisah kasi pidsus kejaksaan negeri (kejari) mukomuko agrin nico,sh, mh mengungkapkan bahwa pada persidangan tadi eksepsi ditolak.
"eksepsi dari ph di tolak, setelah itu kita akan fokus pada perkara pokok," ungkap agrin.
ia melanjutkan bahwa dengan adanya putusan tersebut pihak kejari mukomuko setuju dengan itu artinya secara prosedur beracara berkas sudah memenuhi unsur pada pasal 143 kuhap itu.
"143 ayat (2) kuhap yang dijadikan dasar dari ph sudah kita penuhi dan menurut kita dakwan itu jelas dan tidak ada unsur mengawang," tutup agrin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan