Jaksa Kembalikan SKK TGR Sekretariat DPRD Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 02 Sep 2024 - 22:49

KEJARI: Gedung Kejari Kepahiang. SKK TGR Sekretariat DPRD telah dikembalikan lagi oleh jaksa ke Pemkab Kepahiang.--HERU/RB

jaksa kembalikan skk tgr sekretariat dprd kepahiang                             kepahiang, koranrb.id - sinyal pidsus kejari kepahiang tangani langsung tuntutan ganti rugi (tgr) temuan bpk ri, di sekretariat dprd makin kencang. 
ini setelah diketahui jaksa telah mengembalikan surat kuasa khusus (skk) tgr sekretariat dprd ke pemkab kepahiang. 
inspektorat daerah kabupaten kepahiang sendiri diketahui, hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd.
skk dilayangkan dengan tujuan awal, pihak kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
baca juga:bank bengkulu gandeng indomaret dan alfamart se-indonesia, mudahkan warga bayar pbb tanpa harus ke bank 
dengan tenggat waktu, sesuai dengan aturan yang ada selama 60 hari. 
terkait pengembalian skk dari kejari kepahiang ini, dalam sebuah kesempatan bupati kepahiang hidayatullah sjahid membenarkannya. 
"ya (skk,red) sudah dikembalikan," ujar bupati. 
dengan pengembalian ini pula, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jajaran kejari kepahiang.
baca juga:penghuni diminta kosongkan rusun, renovasi dimulai bulan ini 
"kita akan koordinasi lagi dengan kejaksaan. awalnya kita serahkan skk nya, tapi ya tak mampu, tak ada kooperatif. kita ikuti prosedurnya," jelas bupati. 
di sekretariat dprd kabupaten kepahiang sendiri, informasi diperoleh bpk mencatat ada temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga mencapai rp11,4 miliar.
temuan tersebut, merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sesuai catatan bpk di sekretariat dprd kepahiang. 
informasi diperoleh, lebih dari 50 orang secara individu terkait dengan skk di kejari. 
baca juga:jumlah pendaftar cpns kaur tembus 495 orang
progresnya, pengembalian baru dilakukan sekitar 8 orang dengan pengembalian temuan bpk di ta 2023 sebesar rp400 juta dari total temuan di angka rp2 miliar. 
sebelumnya, pidsus kejari kepahiang telah menyatakan siap menangani temuan tgr di sekretariat dprd kepahiang. dengan catatan, telah dilimpahkan kepada pidsus kejari kepahiang. 
sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
baca juga:dprd bengkulu utara tetap awasi pembangunan jelang akhir masa jabatan
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.
 termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. 
serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, rp2,33 miliar.
dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. 
baca juga:dilantik jadi dewan, rizkan siap tampung aspirasi masyarakat seluma
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan