Ada 5 Fraksi di DPRD Kepahiang, Ini Pucuk Pimpinannya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 08 Sep 2024 - 22:33

Gedung DPRD Kepahiang, 5 fraksi telah terbentuk. --HERU/RB

ada 5 fraksi di dprd kepahiang, ini pucuk pimpinannya                            kepahiang, koranrb.id - pascadilantik, 25 anggota dprd kabupaten kepahiang periode 2024-2029 telah membentuk 5 fraksi.
dalam sidang ketiga 2024, paripurna pertama yang dipimpin ketua dprd kabupaten kepahiang sementara  igor gregory dayefiandro, selain pembentukan fraksi, juga disepakati dibentuknya panitia kerja (panja) yang nantinya bertugas merevisi tata tertib dan kode etik dprd. 
dari 8 parpol peraih kursi, disepakati dibentuk 5 fraksi di dprd kabupaten kepahiang. 
dari 5 fraksi tersebut, 2 fraksi berisi 2 parpol peraih suara terbanyak yakni perindo dan golkar. 
baca juga:baru 5 persen warga rejang lebong miliki ikd, masih jauh dari target nasional
sedangkan 3 fraksi merupakan gabungan parpol, yang mendapatkan kursi di dprd kabupaten kepahiang. 
adapun pucuk pimpinannya, secara berurutan dari gabungan fraksi dengan anggota terbanyak, ketua fraksi nasdem erwin agustinus, st.
ketua fraksi perindo r. chandra alamsyah, ketua fraksi pdip putrado herliansyah dan ketua fraksi gerindra eko guntoro, sh. 
"ada 5 fraksi yang terbentuk di dprd kepahiang periode 2024-2029, 3 fraksi gabungan dengan partai lainnya," jelas sekretaris fraksi gerindera, candra, minggu 8 september 2024. 
baca juga:pemkab rejang lebong masih butuh thl, untuk kebutuhan tenaga teknis umum
juga ditetapkan penunjukan ketua panja pembahasan revisi tatib dprd, padila sandi, a.md serta ketua panja pembahasan kode etik eko susilo.
diketahui, panja pembahasan revisi tatib dprd kepahiang telah  menggelar rapat perdana terkait penyusunan rencana kerja dan inventarisir penyesuaian atas pembaharuan aturan dan kondisi terkini.
penyesuaian dengan kondisi terkini, terkait transisi dprd periode 2019-2024 kepada dprd periode 2024-2029 dilakukan pada pasal 56 dan pasal 147.
salah satunya identitas dan struktur keanggotaan fraksi-fraksi dprd di pasal 56, serta penyesuaian lebih spesifik terkait jumlah kuorum anggota dprd dalam mekanisme rapat atau pengambilan keputusan di pasal 147.
baca juga:bencana alam hingga isu negatif jadi kewaspadaan pemilu di bengkulu utara 
setidaknya, dari paparan tenaga ahli dprd ada 14 poin penting dalam tatib yang perlu dibahas lebih mendalam. mulai dari.
kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dprd, keanggotaan, pelaksanaan hak, kewajiban anggota dprd, fraksi, alat kelengkapan dewan (akd), persidangan, rapat, dan pengambilan keputusan.
lalu, tata cara pembentukan perda, pembahasan raperda rutin, larangan dan sanksi, pemberhentian dan pergantian antar waktu, serta pemberhentian sementara, penyidikan, pelaksanaan konsultasi dan aturan penting lainnya.
sementara panja pembahasan revisi kode etik dprd, telah memastikan revisi kode etik telah ditetapkan.
baca juga:dianggarkan rp600 juta, gedung imigrasi akan berdiri di kawasan ktm lagita desa urai ketahun
anggota dprd dapat menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada norma-norma yang jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
terkait kode etik, pembahasan lebih difokuskan pada aspek hukum acara, larangan bagi anggota dewan, serta penetapan etika berperilaku. 
dalam pembahasan ini, disepakati bahwa kode etik harus mencerminkan kehormatan lembaga dan menjadi pedoman perilaku bagi anggota dprd agar menjaga integritas serta martabat lembaga legislatif itu sendiri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan