TGR Sekretariat DPRD, Kejari Kepahiang Ambil Langkah: Berpeluang Proses Hukum

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 11 Sep 2024 - 22:57

KEJARI: Kajari Asvera Primadona didampingi Sekda DR. Hartono dan jajaran di Kejari Kabupaten Kepahiang --Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, Belanja alat tulis kantor dan belanda bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta. Serta, Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, Rp2,33 miliar

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak 3 Mei 2024 lalu.

tgr sekretariat dprd,  kejari kepahiang ambil langkah: berpeluang proses hukum                             kepahiang,koranrb.id  - kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh angkat suara terkait tindak lanjut tuntutan ganti rugi (tgr) temuan bpk ri di sekretariat dprd. 
dalam prosesnya, kejari kepahiang telah mengembalikan lagi surat kuasa khusus (skk) untuk penagihan tgr itu, ke sekretariat dprd kepahiang.
selanjut, kata asvera, jaksa akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti tgr, berpeluang proses hukum. 
baca juga:indikasi pelanggaran netralitas asn kepahiang kian tercium, bawaslu lakukan ini
baca juga:disiapkan rp 180 juta untuk bonus paskibraka upacara hut ri ke-79
"mohon maaf, soal tgr saya belum bisa bicara panjang lebar, memang sudah dikembalikan ke sekda. ke depan nanti kami akan koordinasi terlebih dahulu,’’ sampai kajari. 
inspektorat daerah kabupaten kepahiang sendiri diketahui, hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang, yakni sekretariat dprd. 
skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan diminta ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
di sekretariat dprd kabupaten kepahiang sendiri, informasi diperoleh bpk mencatat ada temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. 
temuan tersebut, merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sesuai catatan bpk di sekretariat dprd kepahiang. 
baca juga:sidak ke rsud, sekda temukan plafon dan pipa limbah bocor, perbaikan rsud menjadi prioritas
baca juga:terbaru, berikut ini kronologi lengkap pembunuhan 2 warga jambi di kampung bali kota bengkulu
informasi diperoleh, lebih dari 50 orang secara individu terkait dengan skk di kejari. progresnya, pengembalian baru dilakukan beberapa orang saja dengan pengembalian temuan bpk di ta 2023. 
sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanda bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, rp2,33 miliar
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. 
baca juga:pemerintah pusat siapkan rp 2,8 triliun gelontorkan bangun dan renovasi stadion selama 2024
baca juga:gubernur bengkulu pimpin apel linmas dan bagikan alsintan di kabupaten rejang lebong
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan