Perkara Tipikor RSUD Mukomuko Sudah Hadirkan 23 Saksi, Ini Fakta Persidangannya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 11 Sep 2024 - 23:42

DIBORGOL: 7 terdakwa perkara tipikor RSUD Mukomuko duduk usai jalani sidang dengan tangan diborgol. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Fakta sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko terus bermunculan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko, Muhammad Try Septiadi, SH mengatakan bahwa berdasarkan sidang yang sudah dilakukan berapa kali ini, sudah menghadirkan sebanyak 23 saksi hingga terungkap adanya mark up.

Bahkan pada fakta persidangan yang terungkap ada berkas fiktif yang dibuat oleh 7 terdakwa.

Terdakwa yakni mantan Direktur 2016 – 2020 Dr. Tugur Anjastiko, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, Mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi, Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode 2016-2021, Khalik Noprianto, Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan Kabid Keuangan, Afridinata dan Mantan Kabid Pengeluaran 2016-2018, Herman Faizal.

Untuk pernyataan saksi juga sudah membenarkan tindakan melakukan mark up berkas hingga pembelian dari pihak ketiga.

“Pada persidangan lalu kan sudah dipisahkan mana yang fiktif berdasarkan keterangan saski,” ungkap Try pada RB, 11 September 2024.

Pada tindakan mark up tersebut juga sudah dibuktikan oleh keterangan saksi bahwa mereka tidak merasa melakukan tanda tangan pada berkas yang ditunjukan jaksa di muka persidangan.

“Kemudian pada persidangan juga terungkap ada tanda tangan palsu serta ada tindakan mark up pembayaran dan saksi merasa tidak pernah tanda tangan,” jelas Try.

Sebelum dilakukan pelimpahan tahap II Kejari Mukomuko juga sudah memeriksa ratusan barang bukti surat serta memeriksa ratusan saksi.

perkara tipikor rsud mukomuko sudah hadirkan 23 saksi, ini fakta persidangannya                            koranrb.id – fakta sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko terus bermunculan.
jaksa penuntut umum (jpu) kejari mukomuko, muhammad try septiadi, sh mengatakan bahwa berdasarkan sidang yang sudah dilakukan berapa kali ini, sudah menghadirkan sebanyak 23 saksi hingga terungkap adanya mark up.
bahkan pada fakta persidangan yang terungkap ada berkas fiktif yang dibuat oleh 7 terdakwa.

terdakwa yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
baca juga:kasus pembebasan jalan tol masih tunggu hasil audit bpkp
baca juga:3 terdakwa tipikor dana bos man 2 kepahiang jalani sidang perdana
untuk pernyataan saksi juga sudah membenarkan tindakan melakukan mark up berkas hingga pembelian dari pihak ketiga.
“pada persidangan lalu kan sudah dipisahkan mana yang fiktif berdasarkan keterangan saski,” ungkap try pada rb, 11 september 2024.
pada tindakan mark up tersebut juga sudah dibuktikan oleh keterangan saksi bahwa mereka tidak merasa melakukan tanda  tangan pada berkas yang ditunjukan jaksa di muka persidangan.
“kemudian pada persidangan juga terungkap ada tanda tangan palsu serta ada tindakan mark up pembayaran dan saksi merasa tidak pernah tanda tangan,” jelas try.
baca juga:olah tkp terakhir pembunuhan di jalan bali 
baca juga:jpu tetap pada tuntutan, perkara tipikor baznas bs tinggal tunggu putusan
sebelum dilakukan pelimpahan tahap ii kejari mukomuko juga sudah memeriksa ratusan barang bukti surat serta memeriksa ratusan saksi.
“saksi yang sudah kita periksa110 dan kita hadirkan secara berkala, berikut juga dengan bukti surat juga turut sudah dianalisa,” tutup try.
sekedar mengulas berita sebelumnya, jpu kejari mukomuko hadirkan 13 saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
sidang berlangsung, kamis, 5 september 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu, dengan ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
untuk deretan saksi yang dihadirkan jpu meliputi, pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati, amd. kep. bendahara penerima blud periode 2017-2023, lindawati, s.ap. kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, se, kepala tu rsud mukomuko 2016-2021, joni iskandar, direktur rsud mukomuko 2012-sekarang, dr. dollata karokaro, s.m.
baca juga:2 terdakwa tipikor dana pnpm air napal minta keringanan
baca juga:korupsi retribusi tka bengkulu tengah, mantan pejabat disnakertrans dituntut 6 tahun penjara
selanjutnya kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2017-2021, delvianto, karyawan honorer rsud mukomuko periode 2013-2021, yunipa epiyanti dan kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2015-2017, ade ariansyah.
serta kepala layanan operasional bpjs kesehatan kabupaten mukomuko, elva elinda, se, karyawan spbu bandaratu, rizki priadna putra, direktur pt. medisia sains indo, eddy rapson, pemilik toko m. jaya gorden, afriza. head regional sales pt. cinta dental indonesia, wira dirgantara.
seluruh saksi memberikan keterangan mengenai adanya tindakan mark up yang tersusun dari pejabat rsud mukomuko.
salah satunya saksi kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, ahmad lutfi.
kemudian hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh gugur selaku direktur saat itu. "ya itu benar," terang tugur.
selain tindakan mark up pada spj pembayaran di setiap sektor juga turut disampaikan oleh saksi pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati bahwa ada pembelian perabotan rumah sakit yang spj-nya tidak ditanda tangani. 
"tidak pernah tanda tangan," ungkap dian.
jpu kejari mukomuko, agrin nico, sh. mh mengatakan berdasarkan fakta persidangan yang ada sudah jelas bahwa memang ada tindakan mark up di setiap sektor untuk spj pembelian dan itu tersusun.
"ya itu berdasarkan fakta persidangan bahwa memang ada rapat dalam menyetujui tindakan mark up pembayaran di setiap sektor dan itu jumlahnya 3,5 persen," jelas agrin.
sementara itu penasihat hukum (ph) 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengatakan bahwa tindakan mark up yang terungkap dalam persidangan ada sebeb akibatnya.
"dana yang dikeluarkan dari hasil mark up itu digunakan jika keperluan mendesak," jelas hotma.
keperluan yang dimaksud itu bisa beragam baik itu untuk kunjungan atau yang lainnya.
"keperluan yang dimaksud seperti kalau ada penyambutan, atau ada hal yang tidak terduga yang membuat keluarnya uang dan dana itu diambil dari mark up tersebut," tutup hotma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan