Tenggat Penuntasan TGR di Sekretariat DPRD dan OPD Kepahiang 12 Oktober 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 01 Oct 2024 - 22:35

DPRD: Salah satu TGR temuan BPK RI yang ditenggat penyelesaiannya adalah di sekretariat DPRD Kepahiang--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Diketahui sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang hanya melayangkan SKK temuan BPK untuk 1 OPD saja ke Kejari Kepahiang yakni, Sekretariat DPRD.

SKK dilayangkan dengan tujuan awal, Kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang.

Informasi diperoleh, total temuan di sekretariat DPRD Kepahiang mencapai Rp11,4 miliar. Sesuai hasil LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta. Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2,33 miliar.

tenggat penuntasan tgr di sekretariat dprd dan opd kepahiang 12 oktober 2024                             kepahiang,koranrb.id - sempat dikembalikan kejari kepahiang, inspektorat daerah kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat kuasa khusus (skk) tuntutan ganti rugi (tgr) temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang. 
di skk ini, ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari. hitungannya, sejak skk diterbitkan penyelesaian ditenggat hingga 12 oktober 2024 atau pekan depan. 
tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) diterima. 
baca juga:bkd pastikan pppk kepahiang terima tpp
baca juga:makin panjang! 1 lagi oknum asn kepahiang terindikasi langgar netralitas, laporan di inspektorat
inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang, dedi candira wijaya kusuma, s, s.sos, map menyampaikan, selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres lumayan baik dalam hal pengembalian. 
"ya, ini skk yang sebelumnya sempat dikembalikan kejaksaan. kita skk kan lagi, ada tambahan waktu 30 hari. progresnya lumayan besar, di atas 70 persen," kata dedi saat diwawacarai media, selasa 1 oktober 2024.   
disinggung mengenai potensi kembali tak selesainya tgr di lingkungan sekretariat dewan atau pun opd lainnya di lingkungan pemkab kepahiang, inspektor akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu. 
"kita tetap kedepankan upaya persuasif. akan kita koordinasikan lagi ke atasan, langkah selanjutnya seperti apa akan dikaji kembali,’’ kata dedi. 
secara keseluruhan, pihaknya mengklaim jumlah tgr yang telah dituntaskan mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar. sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), pihaknya secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu.
"temuan ini kan yang terakumulasi sejak tahun 2022. ada opd dengan tingkat pengembalian rendah,  kita selalu mengingatkan baik secara lisan, menyurati, hingga koordinasi langsung kita lakukan,’’ ungkap dedi. 
dalam kesempatan ini pula dirinya mengingatkan, jika tgr tak sekadar berlaku seumur hidup. "tgr ini kan sifatnya temuan pribadi dan berlaku seumur hidup. bahkan, sampai yang bersangkutan meninggal dunia pun akan dilimpahkan kepada ahli waris kalau tetap saja tak selesai,’’ tutup dedi. 
baca juga:seleksi cpns pemprov bengkulu: 3.539 pendaftar bersaing rebut 200 formasi 
baca juga:gelar razia patuh pajak, puluhan kendaraan bermotor terjaring
diketahui sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd.
skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
informasi diperoleh, total temuan di sekretariat dprd kepahiang mencapai rp11,4 miliar. sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
baca juga:derta rohidin tegaskan komitmen perjuangkan aspirasi rakyat di dpr ri
baca juga:disnakertrans siapkan aplikasi siapkerja sebagai upaya turunkan angka pengangguran
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan