Kepala OPD Tak Hadir Rakor Diminta Menghadap Pj Sekda

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 07 Oct 2024 - 22:46

RAPAT: Rakor Pj Sekda Lebong bersama Kepala OPD di Aula Graha Bina Praja Lebong.-- FIKI/RB

Diterangkan Pj Sekda, Rakor yang dilaksanakan, merupakan langka awal yang dilakukan untuk menjaga roda pemerintahan di Kabupaten Lebong agar terus berjalan sebagaimana mesetinya.

Ia memastikan, dalam Rakor yang dilaksanakan secara tertutup itu, tidak ada muatan politik yang dibangun.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan, tanpa ada pengaruh tendisi-tendensi politik,” tegasnya.

Untuk itu Pj Sekda mengajak, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dapat menjaga netralitasnya di musim politik ini.

“Beda pilihan itu biasa, tapi jangan menggunakan instrumen-instrumen Pemerintah untuk kepentingan politik kepada pihak manapun,” imbuhnya.

Instrument Pemerintahan yang dimaksud, terang Pj Sekda, seperti menggunakan kekusaan sebagai alat politik, bahkan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan politik.

“Saya juga pesankan kepada camat-camat tadi untuk juga menyampaikan pesan ini kepada Pjs Kades.

Karena Pjs kades diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan selaku ASN. Artinya, hak dan kewajiban, termasuk sanksi masih melekat selaku ASN,” tutupnya.

kepala opd tak hadir rakor diminta menghadap pj sekda                             lebong, koranrb.id - penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, donni swabuana, s.t., m.si menegaskan, kepala organisasi perangkat daerah (opd) yang tidak hadir rapat koordinasi (rakor) ke-2 diminta menghadap dirinya.
ini ditegaskan pj sekda lebong, usai menggelar rakor di aula graha bina praja lebong, senin, 7 oktober 2024. 
pasalnya, di rakor yang dilaksanakan masih ada beberapa kepala opd yang tidak hadir dan ada juga kepala opd yang diwakili.
“rakor inikan adalah rakor kali kedua saya.
baca juga:lakukan kampanye pilkada, bawaslu bengkulu tengah minta dewan ajukan surat cuti 
kemarin, kita akui bahwa banyak opd yang berhalangan untuk hadir.
hari ini sudah cukup lumayan yang hadir, walaupun masih ada juga yang belum hadir dan ada juga yang diwakilkan,” kata pj sekda lebong.
lanjutnya, dalam rakor, pj sekda sudah meminta kepada kepala bagian protokoler setda lebong, untuk mencatat nama-nama kepala opd yang tidak hadir dan yang diwakilkan.
“tadi sudah saya sampaikan ke kabag protokoler untuk memanggil beliau (kepala opd, red) secara personal.
baca juga:prihatin kondisi pemkab lebong, fompal gelar aksi damai, minta pj sekda tegas pada kepala opd 
kalau juga tidak hadir, berartikan ada urusan personal dengan saya. kenapa tidak mau menemui saya,” ujarnya.
untuk mengatasi kepala opd yang belum hadir dalam rakor itu, pj sekda memastikan akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada kepala opd, agar kedepannya roda pemerintahan di kabupaten lebong bisa berjalan dengan baik. 
“langkah-langkahnya, kita tetap persuasif, tetapi pada batasan.
untuk jumlah yang tidak hadir saya kurang hafal. tapi tadi sudah di list sama kabag protokoler,” sebutnya.
baca juga:pdi perjuangan usulkan mardianto jadi waka ii dprd kaur, ini nama 7 fraksi dprd kaur 2024
diterangkan pj sekda, rakor yang dilaksanakan, merupakan langka awal yang dilakukan untuk menjaga roda pemerintahan di kabupaten lebong agar terus berjalan sebagaimana mesetinya.
ia memastikan, dalam rakor yang dilaksanakan secara tertutup itu, tidak ada muatan politik yang dibangun.
“pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan, tanpa ada pengaruh tendisi-tendensi politik,” tegasnya.
untuk itu pj sekda mengajak, seluruh asn di lingkungan pemerintah kabupaten lebong dapat menjaga netralitasnya di musim politik ini. 
baca juga:penyakit ngorok mengganas di kabupaten kaur, 10 ekor sapi mati mendadak
“beda pilihan itu biasa, tapi jangan menggunakan instrumen-instrumen pemerintah untuk kepentingan politik kepada pihak manapun,” imbuhnya.
instrument pemerintahan yang dimaksud, terang pj sekda, seperti menggunakan kekusaan sebagai alat politik, bahkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. 
“saya juga pesankan kepada camat-camat tadi untuk juga menyampaikan pesan ini kepada pjs kades.
karena pjs kades diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan selaku asn. artinya, hak dan kewajiban, termasuk sanksi masih melekat selaku asn,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 8 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan