ASN yang Suami atau Istrinya Maju Pilkada Diminta Tetap Jaga Netralitas

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 10:17

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.-foto: menpan.go.id/koranrb.id-

“Termasuk kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, seperti pertemuan, imbauan, ajakan, pemberian barang tertentu, dan penggunaan barang milik negara untuk mendukung pasangannya dalam kontestasi Pilkada 2024,” jelas Anas.

Meski demikian, ASN tetap diperkenankan mendampingi suami/istri saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pengenalan ke masyarakat.

ASN juga diperkenankan berfoto bersama pasangannya yang maju dalam Pilkada, namun tidak boleh mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan.

“ASN diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut,” terang Anas.

Anas mengingatkan ASN untuk mencermati aturan-aturan tersebut pada Surat Edaran Menteri PANRB No. 18/2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai ASN yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, yang sudah diterbitkan tahun 2023.

Penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas netralitas. Artinya ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terpengaruh dan/atau berpihak terhadap segala kepentingan terutama kepentingan politik.

Anas menegaskasn ASN yang melanggar asas netralitas akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

asn yang suami atau istrinya maju pilkada diminta tetap jaga netralitas                            koranrb.id – asn yang suami atau istrinya maju sebagai calon kepada daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, diminta tetap menjaga netralitas.
apalagi saat ini sudah memasuki masa kampanye, asn yang pasangannya maju ke dalam kontestasi politik atau para asn lainnya agar tidak terlibat politik praktis.
penegasan ini disampaikan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas dilansir dari menpan.go.id, sabtu 12 oktober 2024.
anan mengingatkan para asn tetap menjaga netralitas dalam pilkada tahun 2024.
baca juga:tokoh adat - masyarakat seluma siap menangkan romer dan erjon, apresiasi untuk meriani sebagai putri bengkulu
baca juga:kandidat paslon pilkada benteng tidak ada yang ambil jatah kampanye akbar
anas menerangkan penerapan asas netralitas ini sekaligus bertujuan untuk mencegah asn yang memiliki pasangan (suami/istri) yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terlibat dalam politik praktis.
menurutnya, aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon.
ditegaskannya, asn tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye. 
bagi asn yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2024, agar mengambil cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.
baca juga:diduga tidak netral, puluhan asn pemkab lebong dilaporkan ke bawaslu
baca juga: listrik sering padam, debat kandidat pilkada seluma digelar di kota bengkulu
anas juga meminta asn agar tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial baik berupa posting, komentar, membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
asn yang pasangannya maju dalam perhelatan lima tahunan ini tidak diperkenankan menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi pasangannya.
“termasuk kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, seperti pertemuan, imbauan, ajakan, pemberian barang tertentu, dan penggunaan barang milik negara untuk mendukung pasangannya dalam kontestasi pilkada 2024,” jelas anas.
meski demikian, asn tetap diperkenankan mendampingi suami/istri saat pendaftaran di komisi pemilihan umum (kpu) maupun pengenalan ke masyarakat. 
asn juga diperkenankan berfoto bersama pasangannya yang maju dalam pilkada, namun tidak boleh mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan.
baca juga:tokoh masyarakat dan kepala suku enggano janjikan 90 persen suara untuk romer
baca juga:kpu jamin permasalahan sirekap sudah dibenahi, untuk pilkada dipastikan aman 
“asn diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut,” terang anas.
anas mengingatkan asn untuk mencermati aturan-aturan tersebut pada surat edaran menteri panrb no. 18/2023 tentang netralitas bagi pegawai asn yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden, yang sudah diterbitkan tahun 2023.
penyelenggaraan manajemen asn dilaksanakan berdasarkan asas netralitas. artinya asn dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terpengaruh dan/atau berpihak terhadap segala kepentingan terutama kepentingan politik.
anas menegaskasn asn yang melanggar asas netralitas akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan