Penyidikan Kasus Tol Butuh Waktu Pendalaman, Kasidik: Agar tidak Melebar dan Cepat Selesai

penyidikan kasus tol butuh waktu pendalaman, kasidik: agar tidak melebar dan cepat selesai koranrb.id – penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan area tol seksi ben-taba 2019-2020 oleh kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu butuh waktu lagi untuk dilakukan pendalaman. hal tersebut disampaikan kasi penerangan hukum (penkum) kejati bengkulu, ristianti andriani, sh, mh didampingi kepala seksi penyidikan (kasidik), danang prasetyo, sh, mh. danang menerangkan untuk perkembangan terbaru, penyidik masih harus memeriksa beberapa item. "masih proses lebih lanjut dan membutuhkan waktu pendalaman lagi. karena ada beberapa hal yang lebih kita fokuskan lagi. kita lakukan demikian agar tidak terlalu melebar dan cepat selesai," terang danang. baca juga:mulai besok, 10 pelanggaran ini akan ditilang satlantas polres seluma baca juga:sejak januari 2024, tercatat 753 kasus laka lantas dengan kerugian capai rp2 miliar di provinsi bengkulu danang menyampaikan, untuk perkembangan penghitungan kerugian negara saat ini masih dicocokkan. lantaran auditor dari kejati bnegkulu juga turut andil dalam perhitungan ini. dan kejati bengkulu juga menunggu hasil dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu. “hasil audit masih kita selesaikan,” singkatnya. dalam perkara ini, penyidik sudah beberapa kali berkoordinasi bpkp terkait audit kerugian negara, khususnya nominal dan rincian kerugian negaranya. beberapa kali koordinasi memang sduah ada namun masih ada perbedan di dalamnya jadi sedang dicocokan. baca juga:kebut pemberkasan jilid ii dan iii, dugaan korupsi kur bri unit tes ditarget sidang awal 2025 baca juga:bobol rumah dengan kunci palsu, warga kota bengkulu diciduk polisi "kita punya tim audit sendiri dan bpkp juga legal dalam melakukan audit. di sanalah ada perbedaan perhitungan dan kami belum bisa memastikan kapan penetapan tersangka," jelas danang.  kerugian negara pembebasan lahan tol ini dikarenakan adanya dugaan mark up beberapa item terkait ganti rugi lahan.  beberapa item yang harusnya tidak ada dalam syarat pembebasan lahan tol dimunculkan.  seperti biaya notaris dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bpthp) yang harusnya tidak ada menjadi ada. baca juga:2 remaja bobol rumah warga kampung kelawi dibekuk polisi, sikat kompor gas baca juga:nenek 77 tahun asal seluma nekat akhiri hidup dengan minum racun syarat yang seharusnya tidak ada itu kemudian dimasukkan ke dalam syarat ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dan setelah uang ganti rugi cair, terdapat kejanggalan karena terjadi kelebihan. pada kasus ini kejati bengkulu menerapkan metode scientific evidence atau pembuktian ilmiah. penerapan metode pembuktian ilmiah dapat menemukan bukti-bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum yang membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya. penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat perspektif.  “kita lakukan penyelidikan ilmiah jadi memang banyak item yang harus di cek lagi,” tutup danang. diberitakan sebelumnya, danang mengungkapkan saat ini mereka masih menunggu hasil audit bpkp perwakilan provinsi bengkulu. “saat ini tim kejati bengkulu memang belum menetapkan tersangka. sebab kerugian negara belum selesai dihitung,” ungkap danang prasetyo. salah satunya dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembanguman tol tahap pertama yaitu bengkulu - taba penanjung. baca juga:3 terdakwa buka-bukaan aliran korupsi dana bos man 2 kepahiang baca juga:tersangka sodomi anak bawah umur terancam 15 tahun penjara “kasus ini fokus pada kasus pembebasan lahan untuk proyek tol bengkulu-taba penanjung, dan untuk pendalaman lainya masih kita dalami,” jelas danang. seperti diketahui, berkembangnya proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik pidsus kejati bengkulu terhadap dugaan korupsi ganti rugi lahan area tol seksi ben-taba 2019-2020 membuat estimasi kerugian keungan negara semakin hari semakin bertambah. pasalnya, tim penyidik perlu betul-betul cermat dalam penyidikan kasus ini, lantaran hasil temuan ahli dari ipb yang didatangkan masih perlu didiskusikan oleh penyidik untuk menuntaskan nilai kerugian keuangan negara nantinya.  oleh karena memang ada beberapa hal-hal yang baru (temuan penyidik, red) yang perlu didiskusikan antara saksi ahli dengan bpkp, sehingga nanti perhitungan kerugian negaranya menjadi valid. progres penyidikan dengan menggunakan bukti ilmiah atau scientific evidence (se), perkembangan terbaru yakni terkuak jenis pohon-pohon yang telah diganti rugi di area lahan tol tersebut, sehingga memengaruhi nilai kerugian negara, yang awalnya diestimasikan rp18 miliar. dari hasil pendalaman penyidik, mengerucut kepada enam desa yang ada di bengkulu tengah, dan satu kelurahan di kota bengkulu, bukti ilmiah bisa menguak ratusan bahkan ribuan pohon di lahan tol tersebut.  lokasi yang menjadi fokus ganti rugi ini dimulai dari pintu masuk tol hingga pintu keluar. scientific evidence (se) memang kerap digunakan dalam pengungkapan seperti kebakaran hutan yang berskala nasional. dalam hal ini, penyidik memadukan teknologi tersebut untuk mengungkap jumlah pohon di area lahan tol sebelum ditebangi. sementara, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kasus ini belum diketahui, penyidik masih fokus pada teknis, dan memastikan penyidikan tetap berjalan. mens rea dalam kasus ini sudah didapatkan penyidik dengan unsur pidana dugaan adanya kelebihan bayar (mark up) dengan bermodus penambahanan biaya pada komponen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtp) dan biaya notaris. baca juga:reka ulang pembunuhan jalan bali, 23 adegan diperagakan baca juga:tersangka sodomi anak bawah umur terancam 15 tahun penjara yang diestimasikan penyidik terakhir mencapai rp 18 miliar. namun, hasil tersebut, tetap akan dilakukan perhitungan oleh bpkp.  kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan, dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen seperti bphtp kemudian biaya notaris. sehingga dana pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa di cairkan. hasil pembuktian ilmiah penyidik, memanggil penerima ganti rugi. penerima ganti rugi pohon bervariasi, ratusan bahkan ribuan pohon per orang. status kasus ini naik ke penyidikan pada 21 juli 2022.

Tag

• # scientific evidence
• # perkembangan terbaru
• # penyidikan kasus
• # waktu pendalaman
• # butuh waktu
• # kasus tol
• # ganti rugi lahan

Share

• 
• 
• 
• 
•