Surati Bank Bengkulu, Plt Bupati Tegaskan Donni Pj Sekda Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 14 Oct 2024 - 22:28

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lebong, berkirim surat ke Bank Bengkulu untuk melakukan penghentian proses keuangan Sekretaris Daerah (Setda) Lebong.--fiki/rb

Perihal ini, termuat dalam Surat Nomor 100/994/B.1/IX/2024 perihal Ketentuan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lebong yang dikeluarkan pada 26 September 2024, yang ditandatangani oleh Sekda Pemerintah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos., M.Kes.

Perintah itu, tertuang dalam point (3), yang menjelaskan, dalam melaksanakan tugas kewenangan, Wakil Bupati Lebong (Sebagai Plt Bupati) harus mempertimbangkan keputusan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh Wakil Bupati Lebong dapat dapat diketahui oleh Bupati Lebong serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lebong takala selesai menjalani cuti diluar tanggunjawab Negara.

“Sedangkan aturan, jika mau membuat keputusan yang sifatnya penting itu harus sepengatahuan Bupati difinitif,” tegas Mahmud Siam.

Untuk itu, Mahmud Siam menilai, surat yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Lebong dengan Nomor 800/004/B.7/SETDA/2024 perihal Penghentian Proses Keuangan Setda Lebong, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena Mahmud Siam menilai, surat itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan Bupati difinitif. “Maka surat itu tidak sesui dengan aturan yang ada,” tutupnya. (eng)

surati bank bengkulu, plt bupati tegaskan donni pj sekda lebong                             koranrb.id - pelaksana tugas (plt) bupati lebong, berkirim surat ke bank bengkulu untuk melakukan penghentian proses keuangan sekretaris daerah (setda) lebong.
perintah ini, tertuang dalam surat bupati lebong nomor 800/004/b.7/setda/2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong. surat yang ditujukan kepada pimpinan cabang bank bengkulu muara aman itu, ditandatangani oleh plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd, tertanggal 11 oktober 2024.
surat tersebut berisikan 4 point. kesatu, plt bupati menekankan bahwa penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan gubernur bengkulu nomor 800.1.3-p.2112 tahun 2024 adalah donni swabuana, st., m.si.
kedua, bahwa untuk menjaga hal-hal unprosedural segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran pemkab lebong. meminta bank bengkulu cabang muara aman untuk tidak memproses selain atas nama donni swabuana.
baca juga:belasan rumah terendam, jalan tertutup longsor
baca juga:jaksa temukan transaksi untuk wanita club malam, kades gunung kaya dan kaur keuangan ditahan di rutan bs
ke tiga, hal-hal berkaitan dengan anggaran atau keuangan pemkab lebong yang dilaksanakan oleh mahmud siam, sp., mm selaku pj sekda yang lama adalah tidak sah.
“pemkab lebong tidak bertanggungjawab apabilah bank bengkulu cabang muara aman tetap memproses pengguna anggaran atas nama mahmud siam, segela risiko yang timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab bank bengkulu cabang muara aman,” point terkahir dalam surat bupati lebong yang ditantangani oleh plt bupati lebong, 11 oktober 2024.
sementara itu, plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, belum bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi perihal surat ini.
disisi lain, mahmud siam, sp., mm mengatakan, surat yang dikeluarkan oleh plt bupati lebong tidak diketahui oleh bupati definitif dalam hal ini adalah, kopli ansori, s.sos.
baca juga:bank bengkulu terima apresiasi pelopor kub dari ojk
baca juga:alasan belum masuk listrik, dlh mukomuko sebut terhambat kembangkan tpa di desa selagan jaya
“setelah kita cek pada pak bupati definitif, ternyata itu memang tidak diketahui (surat yang dikeluarkan plt bupati lebong yang ditujukan kepada bank bengkulu cabang muara aman,red),” kata mahmud siam, dikonfirmasi, senin, 14 oktober 2024.
menurut mahmud siam, segela keputusan yang diambil oleh plt bupati, terutama yang bersifat penting, maka harus diketahui oleh bupati definitif.
perihal ini, termuat dalam surat nomor 100/994/b.1/ix/2024 perihal ketentuan pelaksana tugas (plt) bupati lebong yang dikeluarkan pada 26 september 2024, yang ditandatangani oleh sekda pemerintah provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes.
perintah itu, tertuang dalam point (3), yang menjelaskan, dalam melaksanakan tugas kewenangan, wakil bupati lebong (sebagai plt bupati) harus mempertimbangkan keputusan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil bupati lebong dapat dapat diketahui oleh bupati lebong serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati lebong takala selesai menjalani cuti diluar tanggunjawab negara.
baca juga:distan mukomuko klaim pupuk subsidi petani 2024 terpenuhi, tersisa 2.133 ton hingga akhir tahun 
baca juga:total dana alokasi khusus 2025 mendatang di dinas pupr mukomuko capai rp80 miliar
“sedangkan aturan, jika mau membuat keputusan yang sifatnya penting itu harus sepengatahuan bupati difinitif,” tegas mahmud siam. 
untuk itu, mahmud siam menilai, surat yang dikeluarkan oleh plt bupati lebong dengan nomor 800/004/b.7/setda/2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong, tidak sesuai dengan aturan yang ada. karena mahmud siam menilai, surat itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan bupati difinitif. “maka surat itu tidak sesui dengan aturan yang ada,” tutupnya. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 15 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan