Mengenal Asal Muasal Negara Sekuler yang Memisahkan Urusan Agama dan Pemerintahan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 19 Oct 2024 - 11:08

SEKULER: Sistem negara sekuler menekankan bahwa negara tidak akan memihak pada agama tertentu.-foto: pixabay.com/koranrb.id-

Gerakan Pencerahan (Enlightenment) pada abad ke-17 dan ke-18 adalah periode kunci yang mempercepat kelahiran konsep negara sekuler.

Pemikir-pemikir Pencerahan seperti John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mulai mempertanyakan kekuasaan tradisional, termasuk peran agama dalam pemerintahan. Mereka mempromosikan kebebasan individu, kesetaraan, hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang didasarkan pada akal dan bukti empiris daripada otoritas agama.

John Locke, seorang filsuf Inggris, berpendapat bahwa pemerintahan seharusnya dibatasi pada urusan sipil dan tidak ikut campur dalam keyakinan agama warga negara.

Dalam Letter Concerning Toleration (1689), Locke menyerukan toleransi beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. Pandangannya bahwa hak-hak sipil dan agama adalah urusan yang berbeda menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran sekuler modern.

Selain Locke, Voltaire adalah salah satu tokoh Pencerahan yang kritis terhadap campur tangan agama dalam urusan negara. Ia sering mengecam Gereja Katolik karena korupsi dan kekuasaan politiknya yang besar.

Voltaire adalah pendukung kebebasan beragama dan menentang dogmatisme yang membelenggu kebebasan berpikir.

Revolusi Amerika (1775–1783) dan Revolusi Prancis (1789–1799) adalah dua peristiwa penting yang mulai mewujudkan gagasan negara sekuler dalam praktik politik.

Dalam konstitusi Amerika Serikat, amandemen pertama menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang mendukung agama tertentu atau melarang kebebasan beragama. Ini merupakan langkah awal dalam mendirikan negara yang memisahkan urusan keagamaan dari urusan pemerintahan.

Sementara itu, Revolusi Prancis membawa perubahan yang lebih radikal. Pada awal revolusi, salah satu agenda utama adalah melawan kekuasaan Gereja Katolik yang mendominasi masyarakat Prancis.

Revolusioner Prancis mengambil tindakan drastis dengan menasionalisasi properti gereja, menghapus hak istimewa agama, dan bahkan mendirikan Kultus Akal (Cult of Reason), yang menggantikan agama tradisional dengan ide-ide rasional. Meskipun pendekatan Prancis sangat agresif, revolusi ini menetapkan preseden kuat bagi sekularisme di Eropa.

Pada abad ke-19 dan ke-20, gagasan tentang negara sekuler semakin menguat dan diadopsi oleh berbagai negara. Salah satu negara yang terkenal karena sekularismenya adalah Prancis, yang memperkuat prinsip ini melalui Laïcité, sebuah konsep yang menekankan pemisahan antara agama dan negara.

mengenal asal muasal negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan pemerintahan                            koranrb.id - negara sekuler adalah negara yang memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan, dengan menekankan bahwa negara tidak akan memihak pada agama tertentu. 
konsep negara sekuler memiliki akar yang panjang dalam sejarah manusia, dan kemunculannya dipengaruhi oleh banyak peristiwa politik, sosial, dan intelektual. 
artikel ini akan menjelaskan asal-usul negara sekuler secara komprehensif, mencakup konteks sejarah, perkembangan gagasan sekularisme, serta peran tokoh-tokoh penting dalam mendorong terbentuknya negara-negara sekuler di dunia.
pada abad pertengahan di eropa, kekuasaan gereja —terutama gereja katolik roma—, memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. 
gereja tidak hanya menjadi institusi keagamaan, tetapi juga berperan sebagai aktor politik yang kuat. para raja dan pemimpin sering kali berhubungan erat dengan otoritas gereja, dan legitimasi kekuasaan mereka sering kali diperoleh melalui restu gereja. 
baca juga:3 juta pelamar cpns ikuti skd, bkn siapkan ribuan lokasi pelaksanaan seleksi
baca juga:menyusul tahap 2! simak lagi syarat, jadwal dan ketentuan seleksi pppk 2024, peluang lulus terbuka
konflik-konflik politik sering melibatkan kekuasaan sekuler dan spiritual. misalnya, peristiwa investiture controversy pada abad ke-11, di mana terjadi perselisihan antara paus dan kaisar romawi suci mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengangkat uskup, mencerminkan ketegangan antara otoritas gereja dan negara.
awal kebangkitan sekularisme dapat ditelusuri pada masa renaisans (abad ke-14 hingga ke-17), ketika pemikiran rasional dan humanisme mulai bangkit di eropa. 
renaisans menekankan pentingnya pengetahuan yang berdasarkan rasionalitas dan pengamatan, yang mulai mengguncang dominasi gereja dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan politik. 
selama periode ini, gagasan bahwa manusia memiliki potensi untuk memahami dan mengelola dunia tanpa campur tangan agama mulai menguat.
reformasi protestan pada abad ke-16 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti martin luther juga menjadi pendorong awal untuk memisahkan urusan agama dan pemerintahan. 
luther, misalnya, menolak otoritas absolut paus dan gereja katolik dalam hal keselamatan, serta menekankan hubungan pribadi antara individu dengan tuhan. 
meskipun reformasi tidak serta-merta mendirikan negara sekuler, ia membuka jalan bagi pengurangan pengaruh gereja dalam urusan pemerintahan.
baca juga:waspada! begini ciri-ciri handphone yang sudah disusupi hacker
baca juga:ternyata ini 10 penyebab bangun tidur tenggorokan terasa kering
gerakan pencerahan (enlightenment) pada abad ke-17 dan ke-18 adalah periode kunci yang mempercepat kelahiran konsep negara sekuler. 
pemikir-pemikir pencerahan seperti john locke, voltaire, montesquieu, dan jean-jacques rousseau mulai mempertanyakan kekuasaan tradisional, termasuk peran agama dalam pemerintahan. mereka mempromosikan kebebasan individu, kesetaraan, hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang didasarkan pada akal dan bukti empiris daripada otoritas agama.
john locke, seorang filsuf inggris, berpendapat bahwa pemerintahan seharusnya dibatasi pada urusan sipil dan tidak ikut campur dalam keyakinan agama warga negara. 
dalam letter concerning toleration (1689), locke menyerukan toleransi beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. pandangannya bahwa hak-hak sipil dan agama adalah urusan yang berbeda menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran sekuler modern.
selain locke, voltaire adalah salah satu tokoh pencerahan yang kritis terhadap campur tangan agama dalam urusan negara. ia sering mengecam gereja katolik karena korupsi dan kekuasaan politiknya yang besar. 
voltaire adalah pendukung kebebasan beragama dan menentang dogmatisme yang membelenggu kebebasan berpikir.
baca juga:tidak bisa terbang dengan baik! berikut 6 fakta unik pegar emas
baca juga:144 mahasiswa fkip umb ikut yudisium sarjana dan pascasarjana 
revolusi amerika (1775–1783) dan revolusi prancis (1789–1799) adalah dua peristiwa penting yang mulai mewujudkan gagasan negara sekuler dalam praktik politik. 
dalam konstitusi amerika serikat, amandemen pertama menyatakan bahwa kongres tidak boleh membuat undang-undang yang mendukung agama tertentu atau melarang kebebasan beragama. ini merupakan langkah awal dalam mendirikan negara yang memisahkan urusan keagamaan dari urusan pemerintahan.
sementara itu, revolusi prancis membawa perubahan yang lebih radikal. pada awal revolusi, salah satu agenda utama adalah melawan kekuasaan gereja katolik yang mendominasi masyarakat prancis.
revolusioner prancis mengambil tindakan drastis dengan menasionalisasi properti gereja, menghapus hak istimewa agama, dan bahkan mendirikan kultus akal (cult of reason), yang menggantikan agama tradisional dengan ide-ide rasional. meskipun pendekatan prancis sangat agresif, revolusi ini menetapkan preseden kuat bagi sekularisme di eropa.
pada abad ke-19 dan ke-20, gagasan tentang negara sekuler semakin menguat dan diadopsi oleh berbagai negara. salah satu negara yang terkenal karena sekularismenya adalah prancis, yang memperkuat prinsip ini melalui laïcité, sebuah konsep yang menekankan pemisahan antara agama dan negara. 
laïcité menjadi bagian dari konstitusi prancis pada tahun 1905, dan hingga saat ini, prancis secara ketat memisahkan urusan keagamaan dari urusan publik.
di negara-negara lain, seperti turki, mustafa kemal ataturk memainkan peran penting dalam mendirikan negara sekuler modern setelah jatuhnya kesultanan utsmaniyah. 
ataturk memperkenalkan reformasi yang membatasi pengaruh agama dalam pemerintahan dan kehidupan publik, yang hingga kini menjadi landasan penting dalam politik turki.
sekularisme terus berkembang dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia, meskipun penerapannya bervariasi. 
di banyak negara barat, sekularisme telah menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan, di mana kebebasan beragama dilindungi, tetapi agama tidak boleh mendikte kebijakan negara. 
namun, di beberapa negara lain, ketegangan antara agama dan sekularisme masih berlangsung, terutama di negara-negara yang memiliki populasi mayoritas religius atau yang menganut teokrasi.
asal usul negara sekuler dapat ditelusuri melalui sejarah panjang yang melibatkan pemikiran filsafat, gerakan politik, dan perjuangan melawan kekuasaan agama yang dominan. 
dari renaisans hingga pencerahan, serta melalui revolusi besar seperti revolusi amerika dan revolusi prancis, gagasan tentang pemisahan agama dari negara telah membentuk wajah banyak pemerintahan modern. meskipun penerapannya bervariasi di seluruh dunia, negara sekuler menjadi model yang mendukung kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa campur tangan atau dominasi institusi keagamaan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan