Serapan Anggaran Pemkab Rejang Lebong Tahun 2024 Baru 60 Persen

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 24 Oct 2024 - 22:47

Sekda Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST. -foto: arie/koranrb.id-

serapan anggaran pemkab rejang lebong tahun 2024 baru 60 persen                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong, sedang menghadapi tantangan serius terkait penyerapan anggaran tahun 2024. diungkapkan sekretaris daerah (sekda) rejang lebong, yusran fauzi, st, penyerapan anggaran dari rp 1,12 triliun baru terealisasi sebesar 60 persen hingga memasuki triwulan iv. 
dalam pernyataannya, sekda menekankan bahwa upaya evaluasi akan dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh anggaran terserap sebelum tahun anggaran berakhir.
penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. ketika penyerapan anggaran rendah, itu mencerminkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, baik dari segi administrasi, teknis, maupun sumber daya manusia. 
"bagi pemerintah daerah seperti rejang lebong, yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat, lambatnya penyerapan anggaran bisa berakibat pada terhambatnya berbagai proyek yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," beber sekda.
sekda menambahkan, untuk kabupaten rejang lebong anggaran yang telah disahkan untuk tahun 2024 ini mencapai rp1,12 triliun, dengan tambahan dari dana alokasi khusus (dak) sebesar rp76,14 miliar. 
baca juga:antisipasi kerusakan lampu pju di kota bengkulu, dishub kota bengkulu terapkan teknologi pemantau
baca juga:hampir satu bulan air pdam di lebong tidak mengalir
alokasi ini digunakan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program strategis lainnya. namun, hingga saat ini, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 60 persen, yang berarti masih ada 40 persen anggaran yang belum digunakan. 
saat ini pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ini. evaluasi ini sangat penting karena waktu yang tersisa untuk menyerap anggaran semakin sempit. 
“penyerapan anggaran ini akan kita lakukan evaluasi, akan kita laksanakan minggu depan. saat ini sudah memasuki triwulan iv, anggaran yang terserap baru berkisar 60 persen, jadi ini triwulan terakhir dan semua anggarannya harus terserap,” ungkap sekda.
evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran, baik yang terkait dengan proses administrasi, keterlambatan tender, maupun masalah teknis di lapangan. 
selain itu, evaluasi juga akan melibatkan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra), yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
baca juga:mendongkrak perekonomian desa, kebangkan bumdes di ipuh 
baca juga:masih tarik tarif di alfamart, petugas parkir bakal diamankan, ancaman 9 tahun penjara
salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di kabupaten rejang lebong adalah adanya beberapa proyek pembangunan fisik yang belum selesai proses tendernya. proyek-proyek ini, meskipun sudah direncanakan sejak awal tahun, mengalami keterlambatan dalam proses administrasi dan persiapan teknis, terutama terjadi pada proyek-proyek yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum (pu).
sekda mengakui bahwa ada beberapa paket proyek besar yang sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa proyek yang sedang dalam proses tender dan diharapkan dapat segera berkontrak dalam minggu depan.
"secara keseluruhan untuk kegiatan yang paket-paket besar sudah berjalan, tadi saya dapat laporan dari dinas pu masih ada beberapa kegiatan dalam proses tender dan minggu ini akan berkontrak," jelas sekda.
selain proyek di dinas pu, keterlambatan juga terjadi pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (dak) tahun 2024. beberapa kegiatan di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dp3appkb) serta dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) rejang lebong masih terkendala dalam pelaksanaannya.
dak merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi proyek-proyek strategis di daerah. pada tahun 2024, kabupaten rejang lebong menerima alokasi dak sebesar rp 76,14 miliar, yang terdiri dari dak fisik sebesar rp 68,30 miliar dan dak non fisik sebesar rp 7,84 miliar. dak fisik digunakan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendidikan.
baca juga:ovop go global perluas pasar ikm unggulan berkearifan lokal
baca juga:minggu depan konsinyering penetapan alur pelabuhan, rencana kedalaman capai 6,5 meter 
namun, meskipun alokasi dana ini sudah tersedia, beberapa proyek yang dibiayai dari dak masih menghadapi kendala teknis dan administrasi. keterlambatan dalam proses tender dan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penyerapan anggaran di sektor ini. 
"kalau daftar paketnya akan saya paparkan nanti setelah rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau tepra, nanti akan ada yang angka hijau dan ada yang merah," tambah sekda.
untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran ini, pemerintah kabupaten rejang lebong akan melakukan langkah-langkah konkret, termasuk percepatan proses administrasi dan tender, serta memaksimalkan koordinasi antar dinas terkait. 
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan tim tepra, yang akan memberikan pengawasan lebih ketat terhadap realisasi anggaran di tiap sektor.
"pemerintah juga akan mendorong dinas-dinas terkait untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. selain itu, diharapkan semua pihak dapat berkomitmen untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan sehingga tidak ada anggaran yang tersisa pada akhir tahun," ungkapnya.
jika penyerapan anggaran tidak dapat dimaksimalkan, beberapa dampak negatif bisa terjadi, antara lain tertundanya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang penting bagi masyarakat. 
misalnya, pembangunan infrastruktur jalan yang terhambat dapat berdampak pada aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang sangat bergantung pada infrastruktur yang baik.
"selain itu, lambatnya penyerapan anggaran juga bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak bekerja secara efektif dalam mengelola anggaran yang sudah ada, sehingga dapat menurunkan citra pemerintah di mata publik," ucap sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 25 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan