Pemkab Kaur Komitmen Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 28 Oct 2024 - 23:11

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri MM--RUSMAN AFRIZAL/RB

Tak hanya ASN, tingkat kesadaran warga Kaur yang terdaftar BPJS Kesehatan jalur mandiri masih sangat kurang.

Hingga saat ini tercatat ada sebanyak 25.794 orang warg Kaur yang menunggak pembayaran BPJS kesehatan.

Yang mana jika di kalkulasikan dalam bentuk uang total tunggakan BPJS kesehatan tersebut sudah mencapai Rp11 miliar.

"Tunggakan ini sejak tahun 2014 yang lalu, sampai dengan saat ini jumlahnya masih cukup besar," ucap Ahmad.

Disebutkannya, dari 25.794 warga Kabupaten Kaur yang menunggak BPJS kesehatan tersebut.

Yang paling banyak menunggak adalah dari peserta kelas III yakni Rp8.695.620.549 dari 21.588 peserta, lalu kelas II yakni Rp1,8 miliar dari 3.207 peserta dan untuk kelas I yakni Rp947 juta dari 999 peserta.

Para peserta ini menunggak dengan berbagai macam alasan, mulai dari kesadaran yang kurang, kemampuan membayar yang kurang sampai adanya pergantian kepesertaan yang belum diurus.

"Tahun ini jumlah tunggakan lebih banyak dibandi tahun lalu.

Namun upaya penagihan tetap kita lakukan, dari berbagai upaya dan mulai dari mendatangi langsung hingga penagihan melalu teleconection," beber Ahmad.

pemkab kaur komitmen lunasi tunggakan bpjs kesehatan                             bintuhan, koranrb.id - pemerintah kabupaten kaur (pemkab) kaur komitmen bakal melunasi segala tunggakan iuran penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan yang ditanggung oleh pemkab kaur di tahun 2025 mendatang.
sebagaimana diketahui, sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 ini tunggakan bpjs kesehatan yang ditanggung oleh pemkab kaur sudah sangat membengkak sampai rp 6 miliar. 
untuk itu, dalam penganggaran di tahun 2025 mendatang bpjs kesehatan benar-benar akan diploting untuk diprioritaskan.
sekretaris daerah (sekda) kaur dr. drs ersan syahfiri mm, mengatakan, beberapa waktu yang lalu dirinya bersama opd terkait termasuk bpjs kesehatan telah melakukan pembahasan terkait dengan tunggakan bpjs kesehatan pemkab kaur yang memang sudah sangat membengkak.
baca juga:lelang jabatan ditutup, 20 pejabat rebut 5 jabatan pemda bengkulu utara 
semuanya telah sepakat, bahwa pelunasan akan dilakukan di tahun 2025 mendatang. 
tak hanya itu pendataan juga akan dilakukan ulang, supaya benar-benar memastikan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembayaran hutang tersebut.
"saya sudah tegaskan dengan bpkad dan juga bappeda, untuk semua yang menjadi kewajiban termasuk pembayaran utang bpjs kesehatan harus dilunasi tahun 2025 mendatang," ungkap sekda.
dirinya menyadari, bahwa dari pemaparan yang dilakukan oleh tim bpjs kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya. 
baca juga:2 kades tersandung kasus penggunaan dd, inspektorat ingatkan kades kelola dd dengan baik
ternyata memang selama ini bpjs kesehatan menanggung beban yang cukup berat, dimana piutang pemkab kaur yang sudah sangat membengkak sementara program kesehatan tetap harus dijalankan.
"dari pemaparan yang mereka lakukan, memang tagihannya sudah cukup besar dan itu kesalahan kita.
makanya tahun depan komitmen harus dilakukan untuk pelunasan ini," ujar sekda.
sekda menjelaskan, salah satu faktor utama yang mempengaruhi tagihan bpjs kesehatan pemkab kaur menunggak hingga begitu besar adalah penganggaran yang salah oleh tim. 
baca juga:12 korban mafia tanah bakal dihadirkan sebagai saksi di persidangan 
sebagaimana diketahui setiap tahunnya jumlah data bpjs kesehatan itu terus bergerak, sedangkan penganggaran yang dilakukan hanya sebatas itu-itu saja.
"selain pendataan, pengalihan anggaran yang cukup besar di pemilu dan pilkada ini juga jadi faktor tunggakan," terang sekda.
pada intinya, sekda meminta di tahun 2025 nanti tidak ada lagi tunggakan bpjs kesehatan.
semuannya telah rampung, dan kepada tim bpjs kesehatan diharapkan juga agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta bpjs kesehatan.
baca juga:surat suara pilbup tiba di gudang kpu bengkulu utara, tinggal tunggu pelipatan
"kita akan lunasi, tinggal nanti tugas bpjs kesehatan untuk memperbaiki pelayanan mereka," pungkas sekda.
sementara itu, kepala bpjs cabang kaur ahmad fauzi nugraha, s.fam, mm, aak mengatakan tunggakan bpjs kesehatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun ini.
yang mana di tahun 2022 yang lalu jumlah tunggakan kurang lebih sebesar rp2,9 miliar dan di tahun 2023 kurang lebih sebesar rp2,1 miliar dan juga di tahun 2023 sekitar rp2 miliar juga sehingga totalnya rp6 miliar.
"kita sudah sampaikan pada rapat sebelumnya, tanggapan dari pemkab kaur juga sangat baik.
baca juga:3 pimpinan dprd dilantik, ini target utama parmin sebagai ketua dprd bengkulu utara 
mudah-mudahan di tahun 2025 nanti semuannya dapat dilunasi," kata ahmad.
hingga saat ini, ahmad mengungkapkan masih terus berupaya keras untuk melakukan penagihan  untuk pembayaran tunggakan.
dengan cara berkoordinasi dengan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kaur.
"kita terus koordinasikan, mencari jalan terbaik agar tunggakan ini dapat segera di lunasi," sampai ahmad.
baca juga:satpol pp akan razia pelajar bolos sekolah
tak hanya asn, tingkat kesadaran warga kaur yang terdaftar bpjs kesehatan jalur mandiri masih sangat kurang. 
 hingga saat ini tercatat ada sebanyak 25.794 orang warg kaur yang menunggak pembayaran bpjs kesehatan.
yang mana jika di kalkulasikan dalam bentuk uang total tunggakan bpjs kesehatan tersebut sudah mencapai rp11 miliar. 
"tunggakan ini sejak tahun 2014 yang lalu, sampai dengan saat ini jumlahnya masih cukup besar," ucap ahmad.
baca juga:penyakit ngorok marak serang ternak, pdhi arahkan masyarakat datangi puskeswan untuk pencegahan dan pengobatan
disebutkannya, dari 25.794 warga kabupaten kaur yang menunggak bpjs kesehatan tersebut.
yang paling banyak menunggak adalah dari peserta kelas iii yakni rp8.695.620.549 dari 21.588 peserta, lalu kelas ii yakni rp1,8 miliar  dari 3.207 peserta dan untuk kelas i yakni rp947 juta  dari 999 peserta.
para peserta ini menunggak dengan berbagai macam alasan, mulai dari kesadaran yang kurang, kemampuan membayar yang kurang sampai adanya pergantian kepesertaan yang belum diurus.
"tahun ini jumlah tunggakan lebih banyak dibandi tahun lalu.
namun upaya penagihan tetap kita lakukan, dari berbagai upaya dan mulai dari mendatangi langsung hingga penagihan melalu teleconection," beber ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan