KPU Jalani Rekom Bawaslu Kepahiang, Tindak Pelanggaran Administrasi APK Paslon

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 03 Nov 2024 - 21:40

Anggota KPU Kepahiang Divisi Hukum dan Pengawasan Iin Gustiawan--Heru/RB

kpu jalani rekom bawaslu kepahiang, tindak pelanggaran administrasi apk paslon                            koranrb.id - kpu kabupaten kepahiang akan jalani rekomendasi bawaslu terkait temuan pelanggaran administrasi terhadap alat peraga kampanye (apk) pasangan calon (paslon) di pilkada 2024. 
temuan tersebut sudah dituangkan bawaslu dalam rapat pleno bawaslu kabupaten kepahiang dengan nomor register 01/reg/tm/pgpb/kab/07.055/x/2024 dan telah dilayangkan kepada kpu kabupaten kepahiang. 
dikonfirmasi, anggota kpu kepahiang divisi hukum dan pengawasan iin gustiawan menerangkan telah menindaklanjuti hasil rekomendasi bawaslu dengan melayangkan pemberitahuan kepada lo masing-masing tim pemenangan. 
harapannya, agar apk paslon yang sudah dipasang secara mandiri dan melanggar ketentuan agar segera diturunkan atau paling tidak diperbaiki.
baca juga:memakmurkan rumah ibadah tetap masuk prioritas romer
baca juga:saat mencari makan keluarkan sedikit energi! berikut 5 fakta unik kuntul kerbau
"rekomendasinya banyak, ini sudah kita tindaklanjuti. ya, paling tidak diperbaiki dahulu apk yang dianggap melanggar tersebut," kata iin gustiawan. 
masa perbaikan terhadap apk paslon lanjutnya masih cukup panjang, yakni sebelum h-3 masa tenang pilkada 2024.
sebagai gambaran, masa kampanye di pilkada 2024 adalah mulai  25 september-23 november 2024. dengan masa pencoblosan adalah, 27 november 2024. 
artinya, masa tenang pilkada 2024 mulai berlangsung 3 hari sejak 24-26 november 2024.
baca juga:punya kebiasaan memanjangkan kuku? ini dampak negatifnya
baca juga:lancarkan pembangunan kota bengkulu, manfaatkan e-katalog jadi solusi disuka
"kita tunggu sampai h-3 sebelum masa tenang. jika tidak, baru akan kita tindak dengan melibatkan pemkab kepahiang. dalam hal ini, petugas satpol pp kabupaten kepahiang," terang iin. 
di dalam surat rekomendasi yang telah dilayangkan bawaslu sebelumnya berisi, bawaslu merekomendasikan kepada kpu kepahiang agar menginstruksikan kepada partai politik, gabungan parpol, pasangan calon atau tim pemenangan melakukan penertiban secara mandiri terhadap apk tambahan yang didanai dan dilaksanakan parpol, gabungan parpol, pasangan calon atau tim kampanye yang tidak sesuai ketentuan peraturan paling lambat 3 hari sejak rekomendasi diterima. 
untuk diketahui, kpu telah menetapkan rincian alat peraga kampanye (apk) bahan kampanye, yang difasilitasi kpu untuk ketiga paslon.
sesuai surat keputusan kpu kepahiang nomor 476 tahun 2024 tentang penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi kpu kabupaten kepahiang pemilihan serentak tahun 2024.
baca juga:benarkah kuku dan rambut tetap tumbuh meski sudah mati? ini penjelasannya
baca juga:apa itu kaos bootleg? samakah dengan barang kw? berikut penjelasannya
maka, ada 7 jenis bahan kampanye difasilitasi kpu buat 3 paslon, mulai dari selebaran (flayer), brosur (leaflet), pamflet, poster, baliho, umbul-umbul dan spanduk. 
dengan pembagian dan ketentuan sebagai berikut. untuk bahan kampanye jenis selebaran, brosur, pamflet dan poster masing-masing paslon mendapatkan 9.301 buah dengan ukuran berbeda dengan dengan jenis bahan kampanye. 
total kebutuhan untuk keempat jenis bahan kampanye di atas, masing-masing jenisnya sebanyak 27.903 lembar dengan teknis penyebaran paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh pasangan calon.
lalu, baliho dengan ukuran 3 x 5 meter masing-masing paslon berhak atas 5 buah dengan teknis pemasangan di seluruh kabupaten kepahiang. 
baca juga:pasca kebakaran, tpi kahyapu enggano dipastikan aktif kembali akhir tahun ini 
baca juga:endemik india! berikut 5 fakta unik spurfowl merah, dibagi menjadi tiga subpsesies
umbul-umbul dengan ukuran 3 x 0,8 meter, masing-masing paslon berhak atas 160 buah dengan teknis pemasangan paling banyak 20 buah setiap paslon untuk setiap kecamatan.
serta, spanduk dengan ukuran 1x4 meter dengan pembagian masing-masing paslon berhak atas 234 buah dengan teknis pemasangan paling banyak 2 buah setiap paslon untuk setiap desa/kelurahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Benkulu Senin, 4 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan