UPTD PPA yang Dibentuk Pemkab Rejang Lebong Sejak 2023, Belum Beroperasi Maksimal

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Nov 2024 - 22:09

PPA: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Permasalahan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong belum dapat beroperasi secara maksimal. DOK/RB--

Jika personil berkompeten dari kalangan internal tidak tersedia, Herwan menegaskan bahwa kemitraan dengan pihak luar bisa menjadi alternatif.

“Ini dapat mencakup kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, yang dapat menyediakan tenaga pendampingan atau konselor saat diperlukan,” beber Herwan.

Selain kebutuhan SDM, kendala lain yang dihadapi Pemkab Rejang Lebong adalah ketersediaan anggaran.

Anggaran yang memadai diperlukan untuk menunjang operasional, pelatihan, serta penyediaan fasilitas yang layak bagi para korban.

Kepala DP3APPKB, Sutan Alim, S.Sos., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan alokasi dana kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKDA).

Anggaran ini nantinya diharapkan mampu mendukung operasional UPTD PPA dan membantu unit tersebut dalam memenuhi standar layanan.

“Kita juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang layak di UPTD PPA. Fasilitas ini mencakup ruangan konseling, ruang kesehatan, ruang bermain anak (untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak korban kekerasan), serta fasilitas keamanan yang mendukung privasi dan keselamatan para korban,” terang Sutan.

Dengan adanya UPTD PPA, Sutan berharap dapat memberikan layanan komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, psikologi, hukum, dan sosial kepada korban kekerasan.

Layanan ini akan meliputi pendampingan fisik dan psikologis, layanan konsultasi hukum, bimbingan dan pemberdayaan sosial.

“Kita saat ini masih terus koordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan SDM dan BPKDA untuk alokasi anggaran. Jika UPTD PPA dapat mulai beroperasi pada tahun 2025, diharapkan unit ini dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rejang Lebong,” singkat Sutan.

uptd ppa yang dibentuk pemkab rejang lebong sejak 2023, belum beroperasi maksimal                            koranrb.id - sejak dibentuknya unit pelaksana teknis daerah (uptd) permasalahan perempuan dan anak (ppa) oleh pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong pada tahun 2023 lalu, hingga saat ini unit tersebut masih belum dapat beroperasi secara maksimal. 
hal ini disebabkan masih minimnya sumber daya manusia (sdm) yang ada untuk menjalankan unit ini.
padahal pembentukan uptd ppa dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rejang lebong,
termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), pelecehan seksual, pemerkosaan, serta kekerasan yang melibatkan orang terdekat korban seperti ayah tiri, kakak kandung, atau bahkan ayah kandung. 
baca juga:rsud rejang lebong, menunggu kepastian hibah bank dunia
baca juga:defisit “paksa” opd di rejang lebong susun ulang usulan anggaran 2025
adanya uptd ppa diharapkan mampu memberikan penanganan lebih fokus dan intensif terhadap kasus-kasus ini, guna menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
sebelumnya, penanganan permasalahan perempuan dan anak ini berada di bawah struktur dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dp3appkb).
namun, melihat tingginya kebutuhan akan layanan khusus, akhirnya dibentuklah uptd ppa. diharapkan, uptd ini dapat menjadi unit yang fokus pada penanganan kasus-kasus kekerasan secara cepat dan komprehensif.
pjs bupati rejang lebong, drs. h. herwan antoni, m.kes., m.si., mengungkapkan bahwa keberadaan personil yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, psikologi, hukum, dan sosial sangatlah penting untuk mengaktifkan kinerja dari uptd ppa ini. 
baca juga:33 desa di kabupaten rejang lebong belum ajukan jkn untuk perangkatnya
baca juga:bangun infrastruktur rejang lebong 2025 mendatang, pupr usulkan rp126 miliar 
untuk itu, ia meminta dinas terkait mengusulkan daftar nama calon personil yang akan mengisi jabatan di uptd ppa kepada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm). 
adapun personil yang dibutuhkan dalam struktur uptd ppa meliputi kepala uptd,  kepala sub tata usaha,  konselor kesehatan, konselor psikologi,  konselor hukum,  pekerja sosial (peksos), dan  mediator. 
jika personil berkompeten dari kalangan internal tidak tersedia, herwan menegaskan bahwa kemitraan dengan pihak luar bisa menjadi alternatif. 
“ini dapat mencakup kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (lsm) atau organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, yang dapat menyediakan tenaga pendampingan atau konselor saat diperlukan,” beber herwan.
baca juga:pemkab rejang lebong denda 1 persen wajib pajak telat bayar pbb-p2 
baca juga:peserta seleksi pppk rejang lebong mencapai 1.262 orang
selain kebutuhan sdm, kendala lain yang dihadapi pemkab rejang lebong adalah ketersediaan anggaran. 
anggaran yang memadai diperlukan untuk menunjang operasional, pelatihan, serta penyediaan fasilitas yang layak bagi para korban. 
kepala dp3appkb, sutan alim, s.sos., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan alokasi dana kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkda). 
anggaran ini nantinya diharapkan mampu mendukung operasional uptd ppa dan membantu unit tersebut dalam memenuhi standar layanan.
“kita juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang layak di uptd ppa. fasilitas ini mencakup ruangan konseling, ruang kesehatan, ruang bermain anak (untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak korban kekerasan), serta fasilitas keamanan yang mendukung privasi dan keselamatan para korban,” terang sutan.
dengan adanya uptd ppa, sutan berharap dapat memberikan layanan komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, psikologi, hukum, dan sosial kepada korban kekerasan. 
layanan ini akan meliputi pendampingan fisik dan psikologis, layanan konsultasi hukum, bimbingan dan pemberdayaan sosial.
“kita saat ini masih terus koordinasi dengan bkpsdm untuk pemenuhan sdm dan bpkda untuk alokasi anggaran. jika uptd ppa dapat mulai beroperasi pada tahun 2025, diharapkan unit ini dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rejang lebong,” singkat sutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Benkulu Senin, 4 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan