Siap-siap! Opsen Pajak Berlaku 2025, PKB 66 Persen Dipungut Pemkab

siap-siap! opsen pajak berlaku 2025, pkb 66 persen dipungut pemkab bintuhan, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemakab) kaur melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) di tahun 2025 tepatnya mulai tanggal 5 januari nanti resmi akan memberlakukan optimalisasi pemungutan (opsen) pajak kendaraan bermotor (pkb).  hal ini sesuai dengan aturan langsung dari pusat yakni undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd) dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. yang mana dalam isinya disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota berhak melakukan pemungutan langsung pkb dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb) sebesar 66 persen. yang mana sebelumnya ini dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. baca juga:tpa air sebakul khusus untuk sampah rumah tangga sedangkan kabupaten hanya menerima bagi hasil dari pembayaran pkb dan juga bbn-kb tersebut.  artinya masyarakat kaur, yang akan melakukan pembayaran pkb ataupun bbn-kb nanti harus merogoh kocek yang cukup dalam. "sesuai dengan aturan maka di tahun depan pemkab akan menerima full dari pkb dan juga bbn-kb. tidak akan ada lagi dana bagi hasil dari peraturan sebelumnya," kata kepala bidang pendapatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten kaur purwanto se, selasa, 5 november 2024. baca juga:rapbd 2024 mulai dibahas di tingkat komisi, program makan siang gratis jadi catatan disampaikan purwanto, opsen ini dilakukan guna untuk meningkatkan pad di masing-masing daerah. sehingga nantinya bisa mengurangi beban ketergantungan daerah terkait dengan anggaran ke pemerintah pusat.  pada opsen pkb ini nanti, pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat memang akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. "sebelum diberlakukan nanti, kita tentu akan memberikan sosialisasi dengan masyarakat. baca juga:lama terbengkalai, pembangunan pukesmas kampung bali dilanjutkan, januari 2025 dilelang terkait dengan mekanisme pembayaran pkb di tahun 2025 mendatang," sampai purwanto. lantaran ini belum diberlakukan, purwanto mengimbau kepada masyarakat kaur yang sampai saat ini masih ada sangkut paut dengan pembayaran pkb supaya segera melunasi.  sebab jika pembayaran dilakukan tahun depan, maka aturan baru akan berlaku mereka akan dikenakan tarif pkb sebesar 66 persen dari kendaraan yang mereka miliki. "yang ada tunggakan pajak tahun lama silakan dibayarkan di tahun ini, jika di tahun depan maka akan terkena pajak opsen," imbaunya. baca juga:lpk kaizu hamagi gakkou bengkulu jalin kerja sama dengan pemprov bengkulu dalam pendirian pusat pelatihan sementara itu, untuk realisasi pad di tahun ini pemakab kaur baru berhasil menghimpun sebesar 40 persen dari target rp53 miliar. jika melihat progres ini, maka hampir bisa dipastikan realisasi pad yang di pungut dari beberapa sektor  baik perusahaan, reklame, hotel, pariwisata, parkir dan lain-lainnya tidak akan tercapai. mirisnya lagi,  dari beberapa tempat usaha yang wajib membayarkan pajak untuk pad hingga bulan oktober di tahun ini masih ada yang nihil setoran.  salah satunya adalah hotel dan juga usaha sarang burung walet. baca juga:ini alasan pkl enggan jualan di dalam pasar panorama padahal dari pantauan rb, beberapa hotel di kabupaten kaur terutama yang berada di kota bintuhan selalu ramai pengunjung.  apalagi saat libur lebaran yang lalu banyak sekali hotel yang penuh dengan pengunjung.  kedepannya, pihak bpkad akan melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pelaku usaha tersebut untuk meminta tarif pembayaran pajak sesuai dengan perda yang telah ditetapkan.  jika memang pelaku usaha tersebut masih membandel mungkin, pemkab akan menindak tegas mereka yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak.   

Tag

• # mulai diberlakukan
• # opsen pajak
• # siap-siap
• # pajak kendaraan bermotor

Share

• 
• 
• 
• 
•