Usai Ruang Kerja Disegel Pendemo, Ini Tanggapan dan Klarifikasi Plt Bupati Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 08 Nov 2024 - 11:50

Plt Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd akhirnya angkat bicara terkait tuntutan massa aksi dari Forum Penyelamat Birokrasi Lebong. --

Ditegaskan Fahrurrozi, bahwa tidak ada kekacauan di Birokrasi Pemkab Lebong seperti yang dituduhkan.

"Apabila mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak membawa kepentingan kelompok," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan masa yang mengatasnamakan sebagai Forum Penyelamat Birokrasi Kabupaten Lebong, melakukan demonstrasi di tiga lokasi berbeda, Rabu, 6 November 2024.

Masa demonstrasi, merupakan gabungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, Guru, Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) dan juga ada gabungan dari Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Lebong.

Demonstrasi dimulai Pukul 09.00 WIB di depan Kantor Bank Bengkulu Cabang Muara Aman, dengan menyampaikan empat point tuntutan (baca grafis).

Kemudian, aksi dilanjutkan di depan Kantor Pemkab Lebong dengan menyampaikan tiga point tuntutan.

Saat menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Lebong, masa aksi melakukan penyegelan ruang kerja Plt Bupati Lebong. Penyegelan ini, merupakan bentuk kekecewaan masa aksi karena Plt Bupati tidak berada di tempat saat masa ingin menyampaikan tuntutan.

Selanjutnya, aks demonstrasi berlanjut didepan Gedung DPRD Lebong dengan menyampaikan empat point aspirasi yang harus ditindak lanjuti oleh DPRD Lebong.

“Masa aksi tidak ada yang kita koordiner, jika tuntutan ini tidak ditindak lanjuti berkemungkinan semua masa akan bergerak kembali,” tutupnya.

Berikut Ini Tuntutan Aksi Demo di Lebong

usai ruang kerja disegel pendemo, ini tanggapan dan klarifikasi plt bupati lebong                            lebong, koranrb.id  - plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd akhirnya angkat bicara terkait tuntutan massa aksi dari forum penyelamat birokrasi lebong. 
hal itu disampaikannya dalam bentuk rekaman video dan diunggah di media sosial.
klarifikasi itu terkait aksi unjuk rasa dari forum penyelamat birokrasi lebong ini merupakan gabungan dari aparatur sipil negara (asn), tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dan beberapa perangkat desa di kabupaten lebong. 
aksi yang itu berlangsung di tiga lokasi berbeda, diantaranya kantor bank bengkulu cabang muara aman, kantor pemerintah kabupaten lebong dan kantor dprd lebong.
dengan menyampaikan beberapa tuntan (baca grafis).
"menanggapi tuntutan massa aksi, saya mencermati aksi demonstrasi oknum asn lebong pada 6 november 2024 dan agar tidak ada kesimpang siuran terhadap informasi yang beredar di masyarakat," ungkap fahrurrozi didalam viedo yang dibuat usai menghadiri acar pertemuan seluruh unsur forkopimda se-indonesia di sentul.
baca juga:sikapi keluhan warga terhadap pt aip seluma, dprd pastikan tindak lanjuti dugaan limbah
baca juga:memasuki musim hujan, longsor masih mengintai jalur lebong tandai kabupaten bengkulu utara 
diterangkan fahrurrozi, bahwa pergantian beberapa plt karena masa jabatan mereka telah berakhir per 30 oktober. sehingga perlu ditunjuk melalui spt terhadap plt puskesmas.
para pjs kepala desa sudah melebihi masa jabatan 3 bulan lebih dan sudah dilakukan perpanjangan lebih dari satu kali dan terdapat indikasi ketidak netral pjs kades para pjs kades pada pilkada 2024.
"sehingga dalam rangka menciptakan pemilih yang jujur dan adil, maka perlu kami ambil langka tersebut," katanya.
lanjutnya, tidak ada istilah pemblokiran atau menghambat proses pencairan di bank bengkulu, asalkan dilakukan sesuai prosedur oleh pejabat yang sah. 
"terkait gaji asn dilingkungan setda lebong tidak dapat di proses dikarenakan bendahara sekda dan badan keuangan daerah masih bersikukuh memproses atas nama pj sekda yang tidak sah, yaitu saudara mahmud siam dan pengajuan pencairan honor thlt, tkk di lingkungan setda lebong belum pernah di ajukan bagian umum kepada pj sekda yang sah saudara donni swabuana," jelasnya.
baca juga:terbesar di dunia! berikut 10 fakta unik ketam kenari, arthropoda darat
baca juga: 15 penyebab paru-paru basah yang perlu diwaspadai
ditegaskan fahrurrozi, bahwa tidak ada kekacauan di birokrasi pemkab lebong seperti yang dituduhkan.
"apabila mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak membawa kepentingan kelompok," tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, ribuan masa yang mengatasnamakan sebagai forum penyelamat birokrasi kabupaten lebong, melakukan demonstrasi di tiga lokasi berbeda, rabu, 6 november 2024.
masa demonstrasi, merupakan gabungan dari aparatur sipil negara (asn) dilingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, guru, tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dan juga ada gabungan dari perangkat desa yang ada di kabupaten lebong.
baca juga:satnarkoba polres kaur amankan 2 bandar narkoba, sudah beroperasi sejak tahun 2022
baca juga: 15 penyebab paru-paru basah yang perlu diwaspadai
demonstrasi dimulai pukul 09.00 wib di depan kantor bank bengkulu cabang muara aman, dengan menyampaikan empat point tuntutan (baca grafis).
kemudian, aksi dilanjutkan di depan kantor pemkab lebong dengan menyampaikan tiga point tuntutan. 
saat menggelar aksi di depan kantor pemkab lebong, masa aksi melakukan penyegelan ruang kerja plt bupati lebong. penyegelan ini, merupakan bentuk kekecewaan masa aksi karena plt bupati tidak berada di tempat saat masa ingin menyampaikan tuntutan.  
selanjutnya, aks demonstrasi berlanjut didepan gedung dprd lebong dengan menyampaikan empat point aspirasi yang harus ditindak lanjuti oleh dprd lebong.
baca juga:satnarkoba polres kaur amankan 2 bandar narkoba, sudah beroperasi sejak tahun 2022
baca juga:heboh! 2 warga ditemukan bersimbah darah dalam pondok kebun di lebong
“masa aksi tidak ada yang kita koordiner, jika tuntutan ini tidak ditindak lanjuti berkemungkinan semua masa akan bergerak kembali,” tutupnya. 
berikut ini tuntutan aksi demo di lebong 
1. menuntut dprd kabupaten lebong untuk memanggil plt bupati kabupaten lebong dan mempertanyakan kebijakan yang telah dikeluarkannya selama menjabat plt bupati lebong yang bertentangan dengan surat gubernur bengkulu nomro 100/994/b.1/ix/2024 perihal ketentuan plt bupati lebong.
2. menuntut dprd lebong untuk melaporkan plt bupati lebong, karena ketidak netralitasannya sebagai plt bupati kepada menteri dalam negeri.
3. menuntut dprd lebong untuk meminta meneteri dalam negeri mencopot plt bupati lebong karena telah gagal dalam menjaga kondusifitas di kabupaten lebong terkhusus di tubuh pemkab lebong, sehingga tidak berjalannya kegiatan pelayanan dilingkungan pemkab lebong.
4. menuntut dprd lebong untuk mendesak pemerintah provinsi bengkulu segera mengindahkan surat mendagri nomor 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
baca juga:fenomena polusi cahaya ternyata berdampak pada lingkungan dan kesehatan, ini cara menanganinya
baca juga:memiliki budaya unik dan mudah bersosialisasi, inilah 7 fakta tentang orang utan sumatera 
5. menuntut plt bupati lebong untuk membatalkan seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat plt bupati lebong.
6. menuntut plt bupati lebong untuk menarik kembali surat plt bupati lebong nomor 100/004/b.7/setda/2024 tertanggal 11 oktober 2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong karena surat tersebut bertentangan dengan surat mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
7. menuntut plt bupati lebong untuk mundur dari jabatannya karena terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kondusifitas ditubuh pemkab lebong dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan surat gubernur bengkulu nomro 100/994/b.1/ix/2024 perihal ketentuan plt bupati lebong.
8. menuntut kantor pusat bank bengkulu untuk mencabut surat nomor 118/s.int/d.15/2024 tertanggal 17 oktober 2024, karena surat tersebut tidak mempertimbangkan mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
9. menuntut bank bengkulu cabang muara aman untuk tidak mengindahkan surat plt bupati lebong nomor 100/004/b.7/setda/2024 tertanggal 11 oktober 2024 perihal penghentian proses keuangan setda lebong karena surat tersebut bertentangan dengan surat mendagri 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
3. bahwa apabila bank bengkulu mulai dari kantor pusat sampai cabang muara aman tidak memenuhi tuntutan ini berarti bank bengkulu sudah melakukan tindakan melawan hukum dan kami akan menyegel bank bengkulu karena dalam melakukan usaha perbankan tidak mengikuti aturan yang berlaku.
4. menuntut bank bengkulu untuk segera memenuhi semua tuntutan dalam waktu selambatnya 1x24 jam.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan