Masih Nol, Bapenda Belum Juga Bisa Pungut Pajak Air Tanah di Bengkulu Utara, Ini Kendalanya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:35

PAJAK: Sampai saat ini pajak air tanah di Bengkulu Utara masih nol. DOK/RB--

Sedangkan angka pajak tertinggi masih pada Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Batuan.

“Namun kita terus melakukan peningkatan potensi pajak tersebut, termasuk menekan angka tunggakan pajak atau pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajaknya,” tegas Markisman.

Saat ini besaran Pendapatan Asli Daerah Bengkulu Utara masih sangat kecil yaitu Rp120 miliar satu tahun.

Bukan hanya dari pajak, namun juga masukan pendapatan asli daerah tersebut berasal dari retribusi yang dikumpulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

“Setiap tahun pendapatan asli daerah kita meningkat, namun kita akan melakukan peningkatan dalam sektor pajak yang menjadi kewajiban Bapenda dalam pengumpulan dan penagihan,” terangnya.

Baru 12,31 Persen, Pajak BPHTB di Bengkulu Utara Terancam Tak Penuhi Target

Pajak sektor Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang biasanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya, sepertinya tidak tahun ini.

Pasalnya terhitung awal November ini, pajak BPHTB yang masuk ke kas daerah baru sekitar 13,31 persen.

Dana yang saat ini masuk ke kas daerah baru Rp798 juta, sedangkan target BPHTB saat ini mencapai Rp6 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi menerangkan, memang BPHTB hingga saat ini memang masih jauh dari target.

Biasanya angka pedapatan pajak BPHTB di Bengkulu Utara tinggi memang berasal dari aktivitas perpanjangan atau terkait dengan peralihan hak tanah yang dilakukan perusahaan.

“Namun memang tahun ini sangat minim sehingga memang pendapatan pajak dari sektor tersebut masih jauh dari target,” terangnya.

Sebelumnya memang dilakukan penyertifikatan oleh perusahaan di Bengkulu Utara yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

masih nol, bapenda belum juga bisa pungut pajak air tanah di bengkulu utara, ini kendalanya                            koranrb.id – sampai saat ini pajak air tanah di bengkulu utara masih nol. 
sedangkan target terbilang sangat minim yaitu hanya rp15 juta. 
meskipun penggunaan air tanah di bengkulu utara terbilang tinggi terutama yang digunakan perusahaan-perusahaan dalam aktivitas usahanya.
kepala badan pendapatan daerah bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan jika sampai saat ini belum ada penetapan besaran penghitungan. 
baca juga:seleksi pppk gelombang ii desember, gelombang i tunggu hasil perankingan
baca juga:pemilik hewan ternak lepas berkeliaran di mukomuko akan disanksi pidana ini
penetapan penghitungan pajak air tanah menjadi kewenangan pemda provinsi dan kabupaten dengan dasar tersebut melakukan penagihan dan masuk ke kas pendapatan asli daerah. 
“kita masih menunggu ketetapkan besaran tersebut, jika memang tidak bisa dilakukan pada tahun ini, kita harapkan tahun depan sudah bisa maksimal melakukan penagihan pada pajak air tanah tersebut,” terangnya. 
ia mengakui jika potensi pajak air tanah di bengkulu utara cukup besar. 
apalagi bengkulu utara memiliki lebih dari 12 perusahaan pertambangan batu bara maupun pabrik kelapa sawit dan crude palm oil (cpo).
“semua perusahana ini menggunakan air tanah, tinggal lagi kita menghitung dan mengasumsikan penggunaannya yang menjadi penggunaan wajib pajak,” terangnya.
baca juga:pendampingan pendaftaran merek jamu tradisional 'enggal senggang'
baca juga:450 personel brimob diperbantu amankan pilkada bengkulu 2024
selain pajak air tanah, saat ini dua sektor pajak yang juga kecil adalah pajak hiburan yang targetnya hanya rp10 juta dan pajak sarang burung walet yang hanya rp5 juta per tahun. 
sedangkan angka pajak tertinggi masih pada pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bea peralihan hak atas tanah dan batuan. 
“namun kita terus melakukan peningkatan potensi pajak tersebut, termasuk menekan angka tunggakan pajak atau pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajaknya,” tegas markisman. 
saat ini besaran pendapatan asli daerah bengkulu utara masih sangat kecil yaitu rp120 miliar satu tahun. 
baca juga:kekurangan 933 surat suara selesai dicetak, yoki: dalam proses pengiriman 
baca juga:28 tunas bahasa ibu wakili bengkulu ke ftbi nasional
bukan hanya dari pajak, namun juga masukan pendapatan asli daerah tersebut berasal dari retribusi yang dikumpulkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. 
“setiap tahun pendapatan asli daerah kita meningkat, namun kita akan melakukan peningkatan dalam sektor pajak yang menjadi kewajiban bapenda dalam pengumpulan dan penagihan,” terangnya.
baru 12,31 persen, pajak bphtb di bengkulu utara terancam tak penuhi target
pajak sektor bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) yang biasanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya, sepertinya tidak tahun ini. 
pasalnya terhitung awal november ini, pajak bphtb yang masuk ke kas daerah baru sekitar 13,31 persen. 
dana yang saat ini masuk ke kas daerah baru rp798 juta, sedangkan target bphtb saat ini mencapai rp6 miliar. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan, memang bphtb hingga saat ini memang masih jauh dari target. 
biasanya angka pedapatan pajak bphtb di bengkulu utara tinggi memang berasal dari aktivitas perpanjangan atau terkait dengan peralihan hak tanah yang dilakukan perusahaan. 
“namun memang tahun ini sangat minim sehingga memang pendapatan pajak dari sektor tersebut masih jauh dari target,” terangnya. 
sebelumnya memang dilakukan penyertifikatan oleh perusahaan di bengkulu utara yang berstatus badan usaha milik negara (bumn). 
sesuai dengan aturan yang terbaru, perusahaan yang berstatus bumn tidak lagi dibebani bphtb. 
“sehingga memang dana yang masuk saat ini masih mayoritas masih dari aktivitas perorangan,” terangnya. 
namun saat ini bapenda masih terus melakukan pengaweasan pada aktivitas perusahaan terutama yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. 
terutama perusahaan-perusahan yang sudah mendekati akhir masa hak guna usaha. 
termasuk terkait dengan informasi adanya aktifitas pertambangan yang sudah lama tidak aktif dan saat ini aktif kembali. 
“kita akan mengamati jika memang ada aktivitas pembebasan lahan atau lainnya yang terkait dengan pajak bphtb,” terangnya.  
ia juga menernagkan jika saat ini bapenda juga terus memaksimalkan semua target pajak tertuama yang memang masih memiliki potensi besar untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 
terutama untuk pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) atau galian c batu dan pasir sungai. 
“untuk pajak mblb kita masih optimis bisa melampaui target, saa tini masih terus terjadi penambahan sektor pajak mblb terutama dari sektor pekerjaan fisik pemerintah,” terangnya. 
bapenda juga terus melakukan penagihan pajak pada objek-objek pajak saat ini menjelang akhir tahun.
terutama pajak yang memiliki potensi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah tahun ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan