Walhi Bengkulu Desak Pemda Bengkulu Selatan Evaluasi Perizinan PT ABS

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 18 Nov 2024 - 21:47

Walhi Bengkulu bersama warga Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan --rio agustian/rb

walhi bengkulu desak pemda bengkulu selatan evaluasi perizinan pt abs                            koranrb.id - wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu mendesak pemkab bengkulu selatan mengevaluasi seluruh perizinan yang berkaitan dengan pt agro bengkulu selatan (abs) yang berlokasi di kecamatan pino raya.
walhi menilai perizinan perusahaan tersebut telah habis. 
pt. agro bengkulu selatan merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan yang beroperasi sejak tahun 2012 dengan luas  2.950 hektare. 
namun seiringnya waktu, perusahaan ini dinilai tidak patuh terhadap aturan salah satunya soal perizinan. selain itu perusahaan ini tidak memanfaatkan lahan sebagaimana mestinya. 
baca juga:begini cara menghindari semburan bisa ular kobra dan cara memberikan pertolongan pertama
baca juga:aslinya adalah lebah! berikut 5 fakta unik semut panda
direktur walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, pihaknya intens melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah di bengkulu yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. salah satunya perusahan pt abs di kabupaten bengkulu selatan. 
menurutnya perusahaan perkebunan sawit pt abs mendapatkan izin lokasi pada tahun 2012, kemudian izin lokasi tersebut diperpanjang pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2016 izin lokasi telah habis/tidak berlaku lagi tertanggal 21 september 2016. 
“pemerintah sudah seharusnya memeriksa dan mengevalusi perizinan dan menghentikan operasi pt abs tersebut,” kata ritonga.
lalu ia mendorong pemerintah sesuai kewenangannya dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kadaluarsa karena ini menunjakan bahwa ketidakpatuhan perusahaan pt abs. 
baca juga:punya hidung unik! berikut 5 fakta saiga antelope, hewan yang mirip kijang
baca juga:apa iya! menikah dengan sepupu menimbulkan kesialan: ini penjelasannya 
selain itu masih ritonga, saat ini sebagian besar lahan pt abs tidak dimanfaatkan dengan baik atau ditelantarkan oleh pt abs. 
berdasarkan hasil analisis dan identifikasi lapangan, pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 
“diduga pt abs tidak mampu memperoleh tanah  minimal 50 persen dari total lahan 2.950 hektare seperti yang diwajibkan dalam pasal 19 ayat ( 3 ) dalam permen atr bpn no 17 tahun 2019 tentang izin lokasi,” jelas ritonga. 
atas hal itu walhi bengkulu memberikan rekomendasi, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten bengkulu selatan segera mengevaluasi dan memeriksa seluruh perizinan pt. abs.
baca juga:berikut 10 film kartun berbahaya ditonton anak tanpa pengawasan orangtua
baca juga:komisi i dprd seluma larang wartawan liput pembahasan rapbd 2025, ada apa?
mendesak atr/bpn segera menetapkan luasan lahan eks pt. agro bengkulu selatan sebagai kawasan terlantar dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.
mendesak tim gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu untuk resolusi konflik agraria berdasarkan amanat peraturan presiden (perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
“kita berharap permasalahan ini tidak menimbulkan konflik dan sebagainya karena ulah perusahaan,” imbuhnya. 
sementara itu ketua forum masyarakat pino raya (fmpr) rusli membeberkan permasalahan pt abs tersebut sudah empat tahun. 
baca juga:diserbu warga, program bagi-bagi ikan gratis pindah lokasi alun alun arga makmur 
baca juga:10 cara mengetahui seseorang sedang berpura-pura atau tidak
perusahaan tersebut dinilai menimbulkan konflik dan berbagai permasalahan ditengah masyarakat.
oleh sebab itu pihaknya telah meminta bantuan kepada pemerintah daerah agar permasalahan tersebut dapat dituntaskan. 
namun demikian, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian kasus bahkan hingga ke tingkat gubernur bengkulu.
“kami sudah mencoba agar masalah ini tidak menimbulkan konflik baru, karena sudah empat tahun belum selesai, selesai. jadi kami minta kejelasan perusahaan ini, izinnya cabut,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan