Puluhan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, UPTD Samsat Akan Surati Pemkab Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 18 Nov 2024 - 22:07

RANDIS: Beberapa kendaraan dinas nungak pajak terparkir di belakang kantor BKD Lebong. --FIKI/RB

puluhan kendaraan dinas nunggak pajak, uptd samsat akan surati pemkab lebong                            lebong, koranrb.id – masih ada puluhan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat milik pemerintah kabupaten (pemkab) lebong yang belum melakukan pembayaran pajak.
berdasarkan data yang tercatat di unit pelayanan teknis daerah (uptd) samsat lebong, lebih kurang ada 70 kendaraan dinas yang belum melakukan pembayaran pajak di tahun ini. 
langkah yang sudah diambil oleh uptd samsat lebong sebelumnya, adalah berkirim surat tunggakan pajak kendaraan dinas ke pemkab lebong. 
namun, surat pertama itu belum diindahkan, karena hanya beberapa kendaraan dinas yang melakukan pembayaran pajak setelah surat pertama dikirim. 
baca juga:capaian imunisasi polio di rejang lebong baru mencapai 77,8 persen
untuk itu, dalam waktu dekat ini updt samat lebong akan berkirim surat tunggakan pajak kendaraan dinas kedua kalinya kepada pemkab lebong. 
“surat kedua ini kita kirimkan dengan harapan, kendaraan dinas yang belum melakukan pembayaran pajak bisa segera menyelesaikan tunggakannya,” kata kepala sub bagian tata usaha (kasubag tu), andri yunesta, s.sos, senin, 18 november 2024. 
diterangkan adri, surat kedua akan dikirimkan dalam minggu ini, mengingat jadwal program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) akan berakhir pada 30 november 2024. 
“karena program pemutihan sebentar lagi akan berakhir, kita imbau agar segera melakukan pembayaran pajak kendaraannya, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun kendaraan dinas,” tuturnya. 
baca juga:persatuan insinyur indonesia kabupaten kaur siap bangun kaur
dibeberkan andri, secara keseluruhan untuk realisasi pendapatan asli daerah (pad) provinsi bengkulu, dari pkb dan bbnkb di uptd samsat lebong tembus rp9,3 miliar lebih.
rinciannya, pkb rp5,2 miliar lebih dan bbnkb rp4,1 miliar lebih. 
dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak, 11.370 unit.
sedangkan bbnkb sebanyak 1.789 unit kendaraan.
baca juga:ukir prestasi pemerintahan bersih, saber pungli bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu
“kalau data ini (realisasi pkb dan bbnkb, red) berdasarkan data januari hingga 25 oktober 2024,” tuturnya. 
realisasi pkb dan bbnkb di uptd samsat lebong, sudah melebihi angka target yang diberikan di 2024 ini. 
adapun target yang diberikan ke uptd samsat lebong di tahun ini di angka rp6,4 miliar.
“data ini secara global, sebelum program pemutihan dan capaian di program pemutihan,” tutupnya. 
baca juga:pembangunan aula dinas perikanan kabupaten kaur selesai desember
sementara itu, kepala bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) lebong, gundala tak menapik jika saat ini masih ada beberapa kendaraan dinas yang tercata sebagai aset pemkab lebong belum melakukan pembayaran pajak kendaraan. 
untuk itu, dengan tegas dirinya mengingatkan agar seluruh opd yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dinas agar bisa diselesaikan bulan ini. 
“kita tegaskan, agar opd yang ada tunggakan pajak kendaraan dinas, segera diselesaikan,” ujarnya. 
disamping itu, gundala menjelaskan, kendaraan dinas yang mengalami tunggakan pajak itu, sepengetahuan dirinya bukan kendaraan dinas jabatan.
baca juga:pastikan tidak ada kecurangan, bawaslu awasi pengemasan logistik pilkada
mengingat, untuk membayar pajak kendaraan dinas yang dipakai pejabat di kabupaten lebong sudah disiapkan melalui apbd lebong. 
kendaraan dinas yang kerap kali mengalami tunggakan pajak ini, seperti kendaraan operasional opd, kendaraan yang sudah dihibahkan dan kendaraan yang sudah dilelang dan atau masuk dalam daftar kendaraan yang akan dilelang. 
“kalau yang sudah kita hibahkan tentu yang menjadi tanggung jawab membayar pajaknya adalah yang diberi hibah.
mungkin mereka yang tidak membayar pajak.
untuk itu kita imbau agar semua pihak yang diberi amanah menggunakan kendaraan dinas agar tetap taat membayar pajaknya,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan