Butuh Relokasi, Perkim Rampung Data Perumahaan Rawan Bencana di Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 18 Nov 2024 - 22:35

PANTAU: Tim tengah melihat bencana longsor yang terjadi di kecamatan V koto. FIRMANSYAH/RB--

butuh relokasi, perkim rampung data perumahaan rawan bencana di mukomuko                            koranrb.id – dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman (perkim) kabupaten mukomuko telah rampung melakukan pendataan lahan potensial untuk dilakukan relokasi perumahan. 
serta untuk mengetahui berapa jumlah warga yang rutin terdampak bencana di sempadan sungai. 
hal ini disampaikan kepala dinas perkim kabupaten mukomuko, suryanto s.pd, m.si.
ia menerangkan, pendataan lahan yang memiliki potensi terkena bencana, sebagai dasar untuk program relokasi perumahan di lokasi rawan bencana. 
baca juga:dana insentif 30 desa di mukomuko sudah diajukan, tinggal tunggu pencairan bkd dan kppn
baca juga:pengganti 203 surat suara pilgub rusak tiba di kepahiang
hal tersebut merupakan program lanjutan kegiatan pasca terjadi bencana. agar rumah terdampak bisa masuk kedalam standar pelayanan minimum (spm) kawasan permukiman.
"setelah kita data nantinya, jika  memang permukiman warga terdampak ini perlu dipindahkan, agar tidak selalu menjadi korban banjir dan longsor. paling tidak kita sudah memiliki datanya," katanya.
berdasarkan data terakhir, terdapat sebanyak 295 rumah warga yang tersebar di 4 desa telah terdampak bencana longsor karena erosi sungai. 
dengan rincian dari 295 rumah tersebut, sebanyak 90 rumah di desa tanjung alai, 50 rumah di desa lubuk saung, desa air buluh sebanyak 100 ruma, dan 55 rumah di desa sungai gading. 
baca juga:hindari kerugian, pemkab mukomuko terus inventarisasi aset randis
baca juga:20 persen sd dan smp di kabupaten kepahiang butuh peningkatan sarpras
sedangkan untuk wilayah pemukiman rawan longsor lainnya, juga terdapat di desa pondok kopi, desa lubuk saung, desa air rami, desa talang rio, desa dusun pulau, desa lubuk gedang, desa lubuk pinang, desa resno, desa pondok panjang, desa lalang luas dan desa talang sepakat.
"jika memang ingin terbebas dari dampak bencana, pemkab memang harus merelokasi. dengan membebaskan lahan khusus untuk pembangunan perumahan. yang tentunya dapat dilakukan jika sudah ada anggaran, yang dimiliki," ujarnya.
lanjutnya, untuk di 2024 anggaran yang tersedia hanya untuk pendataan lahan potensial relokasi perumahan warga. 
tidak tersedia anggaran untuk pembebasan lahan apalagi pembangunan perumahan. 
baca juga:terbaik di jajaran polda bengkulu, ini prestasi sat lantas polres bengkulu selatan
baca juga:dinas pmd kabupaten kepahiang pastikan pengelolaan dana desa tanjung alam tak masalah
terkait relokasi ini nanti dinas perkim akan menyampaikan seperti apa pentingnya relokasi yang diikuti dengan usulan penganggaran.
"anggaran relokasi memang belum ada. setelah kami lakukan pendataan daerah potensial pemindahan. akan kami rincikan kebutuhan dan menjadi usulan nantinya," sampainya.
ditambahkan suryanto, cepat atau lambat relokasi perlu dilakukan, agar warga tidak selalu terdampak. 
sebab longsor yang diakibatkan sebagian besar erosi sungai ini, akan semakin melebar.
disebabkan debit air sungai yang terkadang besar secara tiba-tiba, terlebih di musim hujan. maka dari berkaitan rencana relokasi perlu dilakukan.
“untuk pengusulan kemungkinan besar akan kita sampaika pada tahun 2025 mendatang, sebab untuk tahun ini rapbd 2025 sudah rampung kita bahas di tingkat komisi dprd mukomuko,” bebernya.
sementara dalam rapbd 2025 disampaikan suryanto, telah tersedia angggaran rp2,4 miliar untuk pengadaan tanah yang akan dibangunkan fasilitas umum.
seperti kepentingan perluasan tanah bandara atau pembebasan tanah warga sepanjang jalan baru, yang menjadi jalur alternatif pemindahan jalan untuk kepentingan keamanan penerbangan. 
kemudian juga disiapkan untuk pembebasan tanah tempat pembuangan akhir (tpa) sampah di desa sibak, kecamatan ipuh. 
selain itu juga pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional modern (ptm). 
karena baik pembangunan tpa dan ptm sudah disampaikan oleh dinas teknis terkait bawasanya, tinggal menunggu lahan saja.
“maka dari itu untuk lahan relokasi perumahan akan kita lakukan pengajuannya ditahun depan sebab tahun ini rapbd sudah dibahas,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan