Pengusutan Korupsi Jangan Tebang Pilih: Penyidikan Perjalanan Dinas DPRD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 22 Nov 2024 - 22:31

DIUSUT KEJARI: Anggota DPRD Mukomuko periode 2019-2024 saat ini tengah direndung dugaan korupsi angagran perjalanan dinas--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

pengusutan korupsi jangan tebang pilih: penyidikan perjalanan dinas dprd mukomuko                             mukomuko,koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) mukomuko telah menaikkan status pengusutan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas anggota dprd mukomuko periode 20219-2024 ke penyidikan. artinya, berpeluang adanya penetapan tersangka berjemaah terhadap pihak-pihak yang diduga kuat mengemplang uang perjalanan dinas dewan di tahun anggaran 2023 itu.    
dalam penyelidikan kejari mukomuko, dari total rp10 miliar anggaran perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko, ditemukan kelebihan bayar mencapai rp3 miliar. 
kejari juga mendapati terjadinya kelebihan bayar tersebut, diduga adanya perjalanan dinas fiktif dan mark up atau penggelembungan dana yang dibelanjakan.
baca juga:disdikbud mukomuko kumpulkan 199 kepsek, ada apa? 
baca juga:usulkan add 148 desa naik rp3 miliar, pemdes kabupaten mukomuko dapat tambahan siltap 
keberhasilan kejari mukomuko menggungkap dugaan korupsi di sekretariat dprd mukomuko ini patut diapresiasi. sebagaimana disampaikan praktisi hukum, dede frastien, sh, mh yang cukup mendukung upaya yang telah dilakukan kejari mukomuko dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
apalagi hanya tempo 1 bulan diawali pengusutan, statusnya sudah naik penyidikan. artinya, kejari mukomuko telah mengantongi minimal 2 alat bukti permulaan adanya tindak melawan hukum merugikan keuangan negara itu.
namun demikian, dede frastien berharap kejari mukomuko tidak tebang pilih. siapapun terindikasi kuat terlibat dalam penyelewengan anggaran perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko, harus diproses hingga ke pengadilan. 
‘’tentunya tahapan selanjutnya tinggal menunggu laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri, yang menunjukan berapa kerugian negara dari kasus tersebut. apabila nominal kerugian negara telah ditemukan dan telah terbitnya lhp maka tidak ada alasan lagi, dan harus secepatnya kejari mukomuko menetapkan tersangka sesuai dengan hierarki, induktif dan deduktif,’’ papar dede.
dede menjelaskan, sesuai pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan, kasus tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara atau kerugian daerah. 
baca juga:dprd bengkulu utara dukung penuntasan konflik pt agricinal vs warga 
baca juga:h-2 mulai logistik pilkada mulai disalurkan ke tps
‘’yang dinyatakan kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun kelalaian,” tandasnya.
sebelumnya, kajari mukomuko yusmanelly sh, mh melalui kasi pidsus agrin nico reval, sh, mh, menjelaskan kepada awak media kronologis pengusutan anggaran perjalan dinas di sekretariat dprd mukomuko tahun anggaran 2023. 
diawali pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di pertengahan bulan oktober 2024. kemudian di akhir oktober 2024 status berubah menjadi penyelidikan. 
pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bahan semakin didalami, hingga tercium adanya perbuatan yang mengarah kepada tindakan pidana korupsi. akhirnya, jumat 22 november 2024 status kasus naik ke penyidikan, pengusutan dilimpahkan seksi intelijen ke seksi pindana khusus (pidsus) kejari mukomuko.
"ya penyelidikan kasus perjalanan dinas dewan ini telah naik ke penyidikan. ditemukan indikasi kuat unsur tindak pidana korupsi,’’ kata kasis pidsus, agrin.
agrin juga menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap belasan saksi, unsur perbuatan pidananya adanya mark up dan laporan perjalanan dinas fiktif sebagaimana dikemas didalam  surat pertanggungjawaban (spj) penggunaan anggaran tahun 2023 di sekretariat dprd mukomuko. 
baca juga:kades mengaku diteror oknum lsm, ini tanggapan kasi intel kejari seluma 
baca juga:kejari naikan status penyidikan dugaan korupsi perjalanan dinas dprd mukomuko, kelebihan bayar rp3 miliar  
selain itu, lanjut agrin, melihat laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksaan keuangan (bpk) tahun 2024, di sekretariat dewan memang didapati kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dprd mukomuko periode 2019-2024 mencapai rp3 miliar lebih.
"sudah ada belasan saksi yang kami panggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan ini. dugaan mark up dan fiktif menguat,’’ tegasnya.
untuk tahap penyidikan, kejari mukomuko tengah menjadwalkan ulang pemanggilan saksi-saksi guna melengkapi alat bukti, barulah nantinya bermuara pada penetapan tersangka.
“kami akan terus mengumpulkan dua alat bukti, terkait audit untuk memastikan berapa besar kerugian negara, pastinya nanti akan kita lakukan dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. pastinya secepatnya perkara ini kita tuntaskan,” demikian agrin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan