Usai Pencoblosan, Tim Hukum ROMER Ajukan Praperadilan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 26 Nov 2024 - 22:23

Tim Hukum Rohidin Mersyah-Meriani (ROMER), Jecky Haryanto SH, MH--Abdi/RB

usai pencoblosan, tim hukum romer ajukan praperadilan                            koranrb.id - tim hukum calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, rohidin mersyah-meriani (romer) memastikan akan mengajukan gugatan praperadilan usai pencoblosan pilkada, 27 november 2024.
tujuannya untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap cagub rohidin oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
saat ini tim hukum romer masih menyusun berkas untuk ajukan praperadilan ke pengadilan jakarta selatan.
tim hukum berpandangan bahwa operasi kpk diduga syarat muatan kepentingan politik.
baca juga:bantu sukseskan pilkada, dinas kesehatan siapkan tenaga medis 
baca juga:sering alami rasa kantuk saat jalani acara di dalam ruangan, ini cara atasinya
“kita menduga ini ada muatan politik, saat ini kami susun berkas untuk praperadilan untuk diantarkan,” ungkap tim hukum rohidin mersyah, jecky haryanto sh, mh, melalui seluler, 26 november 2024.
jecky mengatakan, adapun beberapa alasan praperadilan itu diantaranya, mencermati pernyataan resmi kpk ri, 24 november 2024 terkait ott di provinsi bengkulu.
maka didapati informasi bahwasannya rangkaian kegiatan ott tersebut telah dimulai sejak juli 2024 dan kamudian dilaksanakan tangkap pada 23 november 2024. 
oleh karena itu tim hukum romer berpandangan, semestinya proses terhadap laporan masyarakat ini dapat dilakukan dengan prosedur penanganan normal penyelidikan sampai penyidikan bukan dengan metode tangkap tangan.
baca juga:bukan hanya sapi dan kambing, inilah 10 hewan yang menghasilkan susu terbaik sejak ratusan tahun 
baca juga:anggaran pembangunan ibu kota modern bengkulu tengah dianggarkan di apbd 2025
peristiwa hukum tersebut bukanlah “tangkap tangan” karena yang dimaksud tangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap). 
yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kaitan ini kegiatan ott terhadap rohidin mersyah tidak memenuhi kualifikasi tangkap tangan yang diatur dalam kuhap.
tidak tergambarnya keterlibatan langsung rohidin mersyah dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan, sehingga pemenuhan minimal 2 alat bukti yang relevan untuk menetapkan sebagai tersangka tidak terpenuhi secara hukum.
kewenangan kpk tentang proses tindak pidana korupsi pada masa pilkada baik tentang asn, money politics dan lain-lain bersinggungan dengan kewenangan gakkumdu (bawaslu) terhadap pidana pemilihan kepala daerah dalam undang-undang.
baca juga:jaksa kembali tahan tersangka korupsi pembangunan perumahan
baca juga:kpu distribusikan logistik serentak, termasuk untuk 20 tps sulit dijangkau
proses hukum maupun penetapan tersangka sepatutnya ditunda sampai pilkada selesai demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan undang- undang yang mengatur pilkada.
“itu alasan kuat untuk praperadilan ini,” singkat jecky pada rb.
lebih jauh, jecky menerangkan, terkait belum diajukan praperadilan ke pengadilan jakarta selatan tersebut, dikarenakan pihaknya harus menunggu hari pencoblosan selesai, yakni 27 november 2024 hari ini.
“iya pencoblosan dulu, setelah itu akan diantarkan,” sampai jecky.
baca juga:apbd rejang lebong tahun anggaran 2025 mencapai rp 1,06 triliun
baca juga:daftar tunggu haji di rejang lebong mencapai 24 tahun, 4.843 warga masuk daftar tunggu
jecky juga menyampaikan, dikarenakan saat ini rohidin mersyah tengah menjalani proses hukum di kpk ri. maka, pada hari ini, sosok petahana tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan.
“untuk nyoblos tidak ya, karena bapak sedang di kpk untuk mejalani prosesnya. karena ini pilkada jadi, tidak bisa nyoblos di jakarta,” terang jecky.
sedikit informasi, bahwa calon wakil gubernur bengkulu, meriani sh, diketahui akan mencoblos di tempat pemungutan suara (tps) yang berada didekat bapelkes, kota bengkulu.
sementara sebelumnya saat pengumuman status rohidin sebagai tersangka, pimpinan kpk ri alexander marwata menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (ott) terhadap petahana gubernur bengkulu tidak ada unsur politis tetapi murni penegakan hukum.
baca juga:terancam punah! berikut 5 fakta hewan endemik madagaskar
baca juga:kembali ditemukan setelah seabad menghilang! berikut 5 fakta unik katak pristimantis ruidus
"apakah ada nuansa politik. saya kira tidak. saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dilakukan bahkan sudah beberapa bulan lalu. sebelum pendaftaran (pilkada red),” jelas alexander saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung kpk jakarta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan