Dewan Inisiasi Pembahasan Pra RAPBD juga Dilakukan Lintas Komisi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 29 Nov 2024 - 21:58

TATA TERTIB: Anggota DPRD Bengkulu Utara yang tak akan lama lagi memiliki Perda tentang Tata Tertib .--IST/RB

“Nantinya akan ada pembahasan lanjutan setelah kita mendapatkan saran dari Kanwil Hukum dan HAM,” terangnya.

Namun ia menyampaikan jika setiap pasal yang tertuang dalam Rancangan Perda tentang Tata Tertib tersebut adalah dalam rangka upaya DPRD mengawal pembangunan.

Perda tata tertib ini sangat penting karena akan menbjadi dasar bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas termasuk diantaranya terkait dengan kebijakan anggaran.

“Saat ini Rancangan Perda tersebut masih dalam pembahasan dan saat ini masih dalam pembahasan APBD,” terangnya.

Selain terkait dengan pembahasan APBD, dalam Rancangan Perda Tata Tertib DPRD Bengkulu Utara juga memuat terkait dengan kinerja internal DPRD.

Dalam Rancangan Perda DPRD tersebut juga memuat terkait dengan aturan yang terkait disiplin DPRD.

Diantaranya adakah terkait kehadiran DPRD yang tidak lagi menjadikan absensi sebagai patokan.

Dalam Rancangan Perda Tata Tertib ini bukti kehadiran tidak lagi menggunakan absensi sebelum pelaksanaan Paripurna melainkan sesuai dengan kehadiran fisik masing-masing Anggota DPRD saat paripurna dibuka.

Hal ini juga ditegaskan oleh Parmin menjadi aspirasi dari masing-masing Anggota DPRD.

Hal ini menunjukan komitmen Anggota DPRD Bengkulu Utara dalam melaksanakan tugas dan berperan dalam setiap pembahasan.

“Kami hanya mencatat apa yang menjadi aspirasi dari Anggota DPRD dan kami tuangkan dalam rancangan Perda tersebut, termasuk soal bukti kehadiran tersebut," pungkas Parmin.

dewan inisiasi pembahasan pra rapbd juga dilakukan lintas komisi                             arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang tata tertib dprd. 
dalam rancangan perda yang saat ini dibahas dprd bengkulu utara tersebut, ada beberapa terobosan yang dibuat oleh dprd bengkulu utara.
salah satu inisiasi yang menonjol adalah terkait dengan pembahasan pra rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) yang dilakukan antara dprd dan pemda bengkulu utara. 
selama ini pembahasan pra rapbd dilakukan dengan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dengan sebagian anggota dprd yang tergabung dalam badan anggaran (banggar).
baca juga:dprd bengkulu utara siapkan pembahasan perda pesantren 
namun dalam rancangan perda tata tertib dprd tersebut, dirancang pembahasan pra rapbd bukan hanya dilakukan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran dprd bengkulu utara. 
namun juga dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan dprd dan bisa dituangkan antara masing-masing antara organisasi perangkat daerah dengan masing-masing komisi pembidangan. 
ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menerangkan jika inisiasi tersebut dibuat dprd bengkulu utara dengan berbagai pertimbangan.
diantaranya untuk memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan pada masing-masing bidang pembangunan setiap tahunnya. 
baca juga:hari ini ppk bengkulu tengah mulai pleno tingkat kecamatan
“maka dalam rancangan tersebut dprd mengharapkan adanya pembahasan pra rapdb dengan seluruh dprd atau dengan komisi-komisi, namun itu masih dalam rancangan,” terangnya.  
namun ia menegaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tidak hanya dilakukan antara pemerintah daerah dan dprd.
namun pembahasan juga akan melibatkan kantor wilayah hukum dan ham. 
hal ini untuk memastikan apakah tiap point atau pasal yang tertuang dalam rancangan perda tentang tata tertib tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 
baca juga:jika resmi terpilih, teddy-gustianto dilantik 10 februari 2025 
“nantinya akan ada pembahasan lanjutan setelah kita mendapatkan saran dari kanwil hukum dan ham,” terangnya. 
namun ia menyampaikan jika setiap pasal yang tertuang dalam rancangan perda tentang tata tertib tersebut adalah dalam rangka upaya dprd mengawal pembangunan. 
perda tata tertib ini sangat penting karena akan menbjadi dasar bagi anggota dprd dalam menjalankan tugas termasuk diantaranya terkait dengan kebijakan anggaran.
“saat ini rancangan perda tersebut masih dalam pembahasan dan saat ini masih dalam pembahasan apbd,” terangnya. 
baca juga:gusnan-ii klaim kemenangan pilkada bengkulu selatan, tunggu hasil pleno kpu 
selain terkait dengan pembahasan apbd, dalam rancangan perda tata tertib dprd bengkulu utara juga memuat terkait dengan kinerja internal dprd. 
dalam rancangan perda dprd tersebut juga memuat terkait dengan aturan yang terkait disiplin dprd. 
diantaranya adakah terkait kehadiran dprd yang tidak lagi menjadikan absensi sebagai patokan. 
dalam rancangan perda tata tertib ini bukti kehadiran tidak lagi menggunakan absensi sebelum pelaksanaan paripurna melainkan sesuai dengan kehadiran fisik masing-masing anggota dprd saat paripurna dibuka. 
baca juga:wah! pengesahan apbd lebong 2025 tanpa dihadiri bupati maupun wakil bupati
hal ini juga ditegaskan oleh parmin menjadi aspirasi dari masing-masing anggota dprd. 
hal ini menunjukan komitmen anggota dprd bengkulu utara dalam melaksanakan tugas dan berperan dalam setiap pembahasan. 
“kami hanya mencatat apa yang menjadi aspirasi dari anggota dprd dan kami tuangkan dalam rancangan perda tersebut, termasuk soal bukti kehadiran tersebut," pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan