Pastikan Telusuri Aset 2 Terdakwa Tipikor Dana Desa Puguk Pedaro, Jaksa Bidik Sebidang Tanah

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 23:05

DENGARKAN: Kedua terdakwa sedang duduk mendengarkan dakwaan JPU Kejari Lebong. WEST JER TOURINDO/RB--

pastikan telusuri aset 2 terdakwa tipikor dana desa puguk pedaro, jaksa bidik sebidang tanah                            koranrb.id – jaksa kejaksaan negeri (kejari) lebong memastikan bakal melakukan penelusuran aset atau asset tracing terhadap terdakwa mantan kepala desa (kades) puguk pedaro, suardi tabrani dan mantan bendahara, yudi dinata.
keduanya didakwa telah merugikan negara sebesar rp804 juta dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (dd-add) puguk pedaro, kecamatan bingin kuning, kabupaten lebong tahun anggaran 2022.
kasi pidsus kejari lebong, robby rahdito dharma, sh, mh menyebutkan hingga perkara berlanjut ke persidangan, kedua terdakwa sama sekali belum mencicil kerugian negara.
"kedua terdakwa ini belum ada yang mencicil kerugian negara, apalagi sampai memulihkannya," ungkap robby.
baca juga:pentingnya pendidikan sejak usia dini
baca juga:renovasi rusun tuntas, siap serah terima aset
lanjut robby, jika kedua terdakwa tidak ada upaya mengembalikan hingga agenda putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan kerugian negara, maka jaksa melalui juru sita kejari lebong melakukan asset tracing.
"kalau para terdakwa ini belum ada yang mengembalikan kerugian negara maka asset tracing akan dilakukan," jelas robby.
bahkan jaksa sudah membidik aset terdakwa berupa satu bidang tanah, berpotensi disita untuk menutupi kerugian negara nantinya.
"untuk memulihkan kerugian negara kita sudah membidik aset para terdakwa. salah satunya ada satu bidang tanah dan untuk aset lainnya masih dalam penyelidikan," terang robby.
baca juga:disnakan keluarkan kebijakan baru bagi penerima bantuan pertanian dan perikanan
baca juga:wujudkan produksi padi nasional 3 juta ton, petani kepahiang butuh alsintan 
sembari melakukan penyelidikan terhadap aset yang yang diyakini berhubungan dengan perkara korupsi dana desa ini, sidang terus digelar untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bisa memperkuat dakwaan.
"untuk sekarang sidang terus berlanjut para saksi dipanggil guna memperkuat dakwaan yang ada, " tutup robby.
sekedar mengulas suardi tabrani dan yudi dinata didakwa jpu kejari lebong merugikan negara sebesar rp804 juta.
jpu kejari lebong membacakan surat dakwaan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu kemarin, 20 november 2024 dengan ketua majelis, paisol, sh. 
di muka persidangan jpu kejari lebong jelita sari, sh mengatakan bahwa kedua terdakwa didakwa atas tindakannya menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi sehingga dana desa tidak terserap sepenuhnya.
baca juga:susun tata kelola manajemen rs pratama ipuh, awal 2025 mulai beroperasi
baca juga: pemkab bengkulu tengah bagikan reward peraih mendali popda provinsi
dengan tindakan tersebut kedua terdakwa didakwa secara primair dengan pasal 2 undang-undang tipikor sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
“dua terdakwa masing-masing yudi dinata dan suardi tabrani didakwa secara primair pada  pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah  dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (kuhp),” ungkap jelita di muka persidangan 20 november 2024.
selain secara primair kedua terdakwa didakwa secara subsidiar pada pasal 3 undang-undang tipikor tahun 2001 sebagaimana di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
“selain didakwa secara primair kedua terdakwa didakwa secara subsidair pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah  dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (kuhp),” jelas jelita.
“kedua terdakwa secara bersama dan bersekongkol merugikan negara dengan menikmati uang negara dan tidak menyerapkan dd tahun anggaran 2022 sepenuhnya,” ungkap jelita di luar persidangan.
adapun beberapa tindakan kedua terdakwa yang digunakan sebagai modus mengambil dana desa untuk keperluan pribadi salah satunya spj fiktif.
“pada tahun 2022 anggaran dana desa yang turun sebanyak rp1.036.912.000.00; kemudian jumlah fiktif dan mark up yang dihasilkan dari berbagai proyek dan belanja mencapai rp804.930.100,00; dari sanalah perkara  ini dimulai mejadi perbuatan melawan hukum  yang mengakibatkan kerugian negara,” terang jelita.
sementara itu penasihat hukum (ph) kedua terdakwa, endah rahayu ningsi, sh mengatakan bahwa ph semantara ini masih menganalisa perkara ini dan akan fokus pada pokok perkara.
“kami fokus pada perkara saja dan tidak mengajukan eksepsi pada perkara ini,” tutup endah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 1 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan