Pagi Ini, Bupati Tentukan Nasib Oknum Kades di Kecamatan Ujan Mas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 01 Dec 2024 - 22:02

Sekda Kepahiang DR. Hartono--HERU/RB

Disampaikan, rapat akan diikuti para pihak terkait lainnya.

"Jadwalnya sudah diputuskan, bupati langsung yang akan memimpin jalannya rapat," singkat Sekda.

Dalam rapat nanti, besar kemungkinan putusan akan diambil terkait masa depan oknum kades itu.

Terkait hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semula memang telah melayangkan surat langsung kepada Bupati Kepahiang, Hidayatulah Sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen sang oknum kades tersebut.

Surat BPD nomor 004/BPD/TA/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang nomor T.700.1.2.1/1949/INP/KPH/2024 tanggal 11 November 2024.

Serta surat Lembaga Adat Rejang Kepahiang (LADRK) Nomor 05/LARK/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum kades tersebut.

Surat juga ditembuskan kepada kepala Inspektorat daerah Kabupaten Kepahiang, Ketua LARK dan Camat Ujan Mas.

Sebelumnya, tim gabungan terdiri dari Inspektorat Daerah, Dinas PMD, Camat Ujan Mas, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setkab Kepahiang telah bekerja.

Rabu, 30 Oktober 2024, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, tim gabungan telah melakukan kajian awal terkait laporan permintaan warga desa tersebut, mencopot oknum Kades yang dimaksud.

Sesuai dengan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 003/BPD/TA/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga.

Pada surat berkop BPD yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut oknum kades dicopot dari jabatan Kepala Desa.

Atau meminta oknum kades itu mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades.

pagi ini, bupati tentukan nasib oknum kades di kecamatan ujan mas                            kepahiang, koranrb.id - pagi ini, senin 2 desember 2024 bupati kepahiang hidayatullah sjahid diagendakan akan memimpin langsung rapat evaluasi dan tindak lanjut permasalahan di salah satu desa di kecamatan ujan mas. 
rapat ini akan berlangsung di ruang rapat bupati, dimana akan menentukan nasib sang oknum kades tersebut.
putusan dipecat atau tidaknya oknum kades ini, memang tinggal di tangan bupati.
 dari bawah, mulai masyarakat, bpd, inspektorat hingga dprd kabupaten kepahiang telah mengeluarkan sikap. 
baca juga:bekas penjara belanda di koramil kepahiang resmi jadi cagar budaya
oknum kades dianggap telah melanggar etika sebagai pemimpin dan  layak diberhentikan.
 selain itu diduga melanggar uu ri no 6 tahun 2024 ayat 4 huruf c yang berbunyi "kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa". 
serta huruf m, berbunyi "kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat". 
kedua, oknum kades dianggap telah melanggar perda kabupaten kepahiang nomor 11 tahun 2016 tentang adat.
baca juga:bpkd rejang lebong imbau opd untuk percepat realisasi apbd tahun anggaran 2024
ketiga, oknum kades diduga telah berbuat asusila dengan melakukan dugaan perbuatan dugaan perselingkuhan dengan seorang perempuan warga desanya.
ini juga sudah diakui oleh oknum kades.
keempat, oknum kades dianggap tidak dapat menjadi contoh teladan bagi warga. 
terkait hal ini, sekda kepahiang dr. hartono membenarkannya. 
baca juga:perumda air minum tirta rafflesia siapkan pemasangan ribuan sr gratis
disampaikan, rapat akan diikuti para pihak terkait lainnya. 
"jadwalnya sudah diputuskan, bupati langsung yang akan memimpin jalannya rapat," singkat sekda. 
dalam rapat nanti, besar kemungkinan putusan akan diambil terkait masa depan oknum kades itu.
terkait hal ini, badan permusyawaratan desa (bpd) semula memang telah melayangkan surat langsung kepada bupati kepahiang, hidayatulah sjahid berisi mendukung sepenuhnya pemberhentian secara permanen sang oknum kades tersebut.
baca juga:tpg triwulan iv untuk guru di bengkulu tengah dicairkan sebelum libur sekolah
surat bpd nomor 004/bpd/ta/2024 di atas dikeluarkan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) inspektorat daerah kabupaten kepahiang nomor t.700.1.2.1/1949/inp/kph/2024 tanggal 11 november 2024. 
serta surat lembaga adat rejang kepahiang (ladrk) nomor 05/lark/xi/2024 tertanggal 12 november 2024 tentang rekomendasi terhadap dugaan perbuatan asusila oknum kades tersebut.
surat juga ditembuskan kepada kepala inspektorat daerah kabupaten kepahiang, ketua lark dan camat ujan mas. 
sebelumnya, tim gabungan terdiri dari inspektorat daerah, dinas pmd, camat ujan mas, bagian hukum dan bagian pemerintahan setkab kepahiang telah bekerja.
baca juga:sarana dan prasarana olahraga masih minim, atlet terpaksa berlatih di luar kabupaten
rabu, 30 oktober 2024, bertempat di ruang rapat inspektorat daerah kabupaten kepahiang, tim gabungan telah melakukan kajian awal terkait laporan permintaan warga desa tersebut, mencopot oknum kades yang dimaksud.
sesuai dengan surat badan permusyawaratan desa (bpd) nomor 003/bpd/ta/2024 tertanggal 28 oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga.
pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut oknum kades dicopot dari jabatan kepala desa. 
atau  meminta oknum kades itu mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades.
baca juga:seleksi kompetensi pppk digelar pertengahan desember, diikuti sebanyak 1.168 peserta
latar belakang desakan mundur terhadap oknum kades ini berawal, usai kades telah membuat geger warga dengan 'ada main' bersama wanita di desa yang sudah berstatus janda.  
belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia menikahi janda tersebut dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp10 juta dan menikahi secara resmi. 
karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 2 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan