Kasi Umum Dinas PMD Isi Jabatan Kades Sinar Laut, 3 Pejabat Pemdes Tersangka Tipikor BUMDes

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 22:58

TERSANGKA: Tiga mantan pejabat Desa Sinar Laut menjalani penahanan di Polres Mukomuko terkait dugaan kasus tipikor--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

kasi umum dinas pmd isi jabatan kades sinar laut, 3 pejabat pemdes tersangka tipikor bumdes                            mukomuko,koranrb.id – kepala desa dan sekretaris desa (sekdes) sinar laut, kecamatan pondok suguh ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) oleh unit tipikor satreskrim polres mukomuko. 
bersama direktur bumdes yang juga tersangka tipikor, kades dan sekdes sinar laut saat ini menjalani penahanan di polres mukomuko untuk 20 hari pertama, dan bisa diperpanjang hingga 40 hari ke depan. 
artinya, saat ini terjadi kekosongan jabatan kades dan sekdes di sinar laut. memastikan roda pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat di desa sinar laut tak terhenti, dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko, bergerak cepat mengisi kekosongan itu.
baca juga:bawaslu, tingkat kerawanan pilkada mukomuko 2024 terkatagori sedang
baca juga:harga tbs sawit terus menanjak naik, usulan replanting kebun meningkat 
saat ini telah ditunjuk kasi umum dinas pmd mukomuko sebagai pelaksana harian (plh) kades sinar laut.
“kita utus kasi umum untuk menggantikan posisi kades. langkah ini cepat kita lakukan karena saat ini seluruh pemdes tengah menyusun rapbdes tahun 2025,” kata kepala dinas pmd mukomuko, ujang selamat s.pd. 
penunjukan plh kades sinar laut hanya untuk beberapa hari ke depan, hingga nanti ditetapkan pjs kades. dimana saat ini untuk penetapan pjs kades sinar laut, dinas pmd mukomuko masih menunggu surat pemberitahuan resmi status tersangka kades dan sekdes sinar laut oleh polres mukomuko.
surat tersebut menjadi dasar untuk penonaktifan kades sinar laut, dan mengangkat seorang pejabat sementara (pjs) kades.
‘’tentunya proses pengangkatan pjs kades ini tetap mengacu prosedur dan aturan. untuk memproses itu, kita masih menunggu surat pemberitahuan proses hukum terhadap yang bersangkutan dari kepolisian yang menangani perkara,’’sampainya.
dikatakan ujang, meskipun sudah ada plh namun penetapan pjs kades sangat penting untuk secepatnya dilaksanakan. ini untuk menghindari terjadinya stagnasi roda pemerintahan di desa sinar laut.
‘’tugas plh kades sangat terbatas, maka dari itu agar tidak terjadi stagnasi, perlu percepatan penetapan pjs kades, harapan kita demikian,’’ ujar ujang.
apa yang terjadi di desa sinar laut kecamatan pondok suguh tentu dapat menjadi pelajaran seluruh perangkat desa yang ada di kabupaten mukomuko. 
‘’seperti yang sering disampaikan, penggunaan uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan pribadi. semoga hal serupa tidak terjadi lagi di kabupaten mukomuko,’’ ucap ujang.
baca juga: penetapan walikota bengkulu terpilih bakal tertunda, dedy-agi ajukan sengketa hasil pilwakot ke mk 
baca juga:hasil pleno kpu provinsi bengkulu, raih 592.217 suara, helmi-mian menang di 8 kabupaten/kota 
diketahui, 3 pejabat di pemdes sinar laut, yaitu kades hosiman, sekdes nurhayati yang juga merangkap bendahara bumdes serta sugiman direktur bumdes menjadi tahanan polres mukomuko setelah menyandang status tersangka tipikor dana desa untuk bumdes harapan jaya tahun 2016 hingga 2018. 
kapolres mukomuko akbp. yana supriatna s.ik, m.si melalui kasat reskrim iptu. achmad nizar akbar s.trk, mh menjelaskan, bumdes harapan jaya yang bergerak menjual pupuk ini menerima suntikan dana dari dana desa (dd) tahun 2016, 2017, dan 2018, total rp 160 juta. 
dimana dalam tata pengelolaan anggaran tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban. serta ditemukan ada penggunaan anggaran bukan untuk peruntukannya. 
kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan rekening bumdes, ternyata kosong.
“kita sudah periksa rekening bumdes, juga tidak ada laporan penggunaan anggaran. dimana diakui mereka anggaran tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya,” jelas kasat reskrim.
berdasarkan hasil perhitungan inspektorat daerah mukomuko, ditemukan kerugian negara sebesar rp 160 juta dari pengelolaan dana desa di bumdes tersebut. 
baca juga:penyesuaian tarif jalan tol bengkulu-taba penanjung diberlakukan awal tahun, besok rest area mulai beroperasi
baca juga:mantap! mukomuko terima dak perikanan rp 9 miliar tahun anggaran 2025
setelah ditunggu etikad untuk pengembalian kerugian negara, tidak diindahkan oleh ketiganya, akhirnya perkara tersebut dilimpahkan ke unit tipikor satreskrim polres mukomuko.
setelah dilakukan pemeriksaan, 3 orang tersebut diduga kuat tidak kooperaktif atas temuan tersebut, sehingga dilakukan penahanan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
“untuk berkas perkara tahap l sudah kami kirim ke kejari mukomuko. untuk pasal yang kita sangkakan, pasal 2 dan pasal 3 atau pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2021 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 khup. ancaman pidananya penjara maksimal 20 tahun,” demikian kasat reskrim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 8 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan